Jumat10312014

Last update12:00:00 AM

Back Opini | Salahnya SK 463 Menteri Kehutanan

Salahnya SK 463 Menteri Kehutanan

Amir Mahmud, Asisten Ombudsman RI

Bagai petir di siang hari, Keputusan Jakarta memekakkan telinga pemerintah daerah dan rakyat di Kepri. Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Nomor 463/Menhut-II/2013 (SK 463) menempatkan status belasan ribu rumah di Batuaji, pusat pemerintahan di Bintan Bunyu, dan lainnya dalam kawasan hutan dan mengubah Pulau Penyengat Indra Sakti dari kemasyhuran sejarah dan marwahnya kepada kesunyian dan kedudukan sembarang sebagai hutan konversi. Maka tidak mengherankan apabila Keputusan yang terkesan mendadak itu menyulut bermacam-macam reaksi keras di Kepri. Syarafudin Aluan, Ketua Komisi I DPRD Kepri, menyatakan “Penetapan Pulau Penyengat sebagai hutan konversi merupakan kesalahan yang besar, dan dapat menimbulkan masalah yang besar. Keputusan menteri itu menunjukan sikap yang tidak profesional dan semena-mena" (http://www.antarakepri.com/berita/25760/......). LSM dan kelompok masyarakat di Kepri menyuarakan uji materil.
Sekeras apapun reaksi yang muncul menjadi wajar dan sah adanya. SK 463 menambah daftar kebijakan kehutanan dan kebijakan-kebijakan bidang lainnya yang strategis serta bersinggungan dengan kepentingan publik dan sejarah disusun oleh Pemerintah secara sepihak dan membingungkan. Tulisan ini termasuk reaksi wajar dari seorang warga negara yang menjadi bagian dari masyarakat Kepri terhadap SK 463 dan oleh karena itu bisa jadi melibatkan emosi yang kiranya patut dimaklumi.

Tinjauan Prosedur

Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.50/Menhut-II/2011 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan (Permenhut) mengharuskan terpenuhinya dua syarat supaya “penunjukan wilayah tertentu secara partial menjadi kawasan hutan” dapat dilakukan. Kedua syarat tersebut adalah usulan atau rekomendasi gubernur dan atau bupati/walikota dan suatu keadaan bahwa wilayah bersangkutan  secara teknis dapat dijadikan hutan. Pertanyaannya adalah apakah SK 463 didasarkan pada usulan atau rekomendasi gubernur Kepri dan atau walikota Tanjungpinang serta walikota Batam? Reaksi yang keras dari kantor Gubernur dan lingkungan pemerintah kota Batam dan Tanjungpinang serta sejumlah tokoh penting dan masyarakat Kepri menegaskan tiadanya usulan atau rekomendasi sebelumnya, sebuah fakta yang memenuhi ungkapan tiada angin tiada badai tiba-tiba hujan turun.

Seandainya -mohon maaf pak Gubernur dan pak Wali- telah terlebih dahulu ada usulan atau rekomendasi gubernur dan atau walikota, apakah suatu kawasan di Batu Aji yang disesaki belasan ribu rumah secara teknis dapat dijadikan hutan? Apakah Pulau Penyengat Indra Sakti seluas 2,500 x 750 meter yang didiami lebih dari dua abad yang lampau, menjadi pusat kerajaan sejak abad 18, dipenuhi bangunan bersejarah dan Masjid Raya Sultan Riau secara teknis dapat dijadikan hutan? Tentu saja tidak. Tidak untuk keduanya. Seratus persen secara teknis sama sekali tidak dapat menjadikan kedua kawasan sebagai hutan.

Jelaslah SK 463 yang menghutankan belasan ribu rumah di Batu Aji dan Pusat Pemerintahan Bintan di Bintan Bunyu, dan mengkonversi Pulau Penyengat Indra Saktu menjadi hutan diterbitkan dengan melanggar prosedur yang ditetapkan oleh Pasal 7 ayat (1) Permehut Nomor P.50/Menhut-II/2011 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45 tanggal 22 Juli 2011 atas Perkara No. 45/PUU-IX/2011 (MK45) yang mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya mengenai pengujian atas Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dinyatakan bahwa ketentuan Pasal 15 ayat (1) yang menentukan pengukuhan kawasan hutan dilakukan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah “antara lain memperhatikan kemungkinan adanya hak-hak perseorangan atau hak pertuanan (ulayat”) pada kawasan yang akan ditetapkan sebagai kawasan hutan. Frasa “ditunjuk dan atau” dalam teks “Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah” Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan tidak sinkron dengan Pasal 15 UU Kehutanan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil sebagaimana dimaksud Pasal 20D ayat (1) UUD 1945 yang menentukan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakukan yang sama di hadapan hukum”.

Berdasarkan Putusan MK45 tersebut, sekiranya SK 463 telah didahului usulan atau rekomendasi gubernur dan atau walikota dan secara teknis kawasan yang dimaksud dapat dihutankan maka masih harus memperhatikan kesesuaiannya dengan PERPRES 87 Tahun 2011 tentang RTRW Batam, Bintan, dan Karimun dan Perda Kota Batam Nomor 2 Tahun 2004 tentang RTRW Kota Batam 2004-2014. Faktanya SK 463 tidak sejalan dengan RTRW yang tersebut, maka sekali lagi harus dinyatakan telah melanggar prosedur sehingga batal demi hukum. Dalam perspektif UU Pelayanan Publik, SK 463 dapat dinyatakan sebagai kebijakan yang mengandung Maladministrasi.

Sejarah dan Kepatutan

Hampir dua abad sebelum proklamasi 17 Agustus 1945, Pulau Penyengat Indra Sakti telah menjadi pusat Kerajaan Riau Lingga.  Negara mengakui Raja Haji Fisabiliilah dari kerajaan ini sebagai Pahlawan Nasional. Negara juga mengakui peranan besar Raji Ali Haji dari Kerajaan ini dalam pembentukan bahasa Indonesia. Raji Ali Haji adalah yang pertama kali menyusun buku tentang tata bahasa Melayu yang menjadi cikal-bakal bahasa Indonesia. Maha Karya Gurindam 12 dari Sastrawan, Ulama, dan sekaligus pembesar kerajaan ini bukan saja menjadi tuntunan sangat berharga bagi bangsa Indonesia namun telah menjadi warisan sejarah dan kebanggaan bersama Melayu Serumpun di ASEAN.

Di Pulau Penyengat Indra Sakti sebagian dari kebesaran dan kejayaan Nusantara sangat nyata, tidak seperti di beberapa bagian kecil Indonesia yang hanya berupa reruntuhan atau situs yang masih memerlukan riset arkeolog dan simposium yang melelahkan, namun untuk semua itu Negara mengeluarkan milyaran rupiah guna melindungi dan menetapkannya sebagai warisan bangsa. Bangunan peninggalan sejarah bangsa berdiri megah dan kokoh di Pulau Penyengat Indra Sakti. Masjid Raya Sultan Riau yang indah, Istana Kantor yang masih terawat, beberapa benteng lengkap dengan meriam pengusir Belanda, bangunan perpustakaan, komplek pemakaman para Raja dan bangsawan, dan lainnya senantiasa membuat setiap orang yang bertamasya dapat merasa ‘berada di masa lalu yang gemilang’. Orkestra kehidupan rakyat masih dan akan terus mementaskan sebagian dari keluhuran budaya dan kejayaan peradaban Indonesia di pulau ini. Tidakkah semua ini penting bagi kelestarian sejarah dan kelangsungan sebahagian budaya bangsa?  Keuntungan sebesar apakah yang hendak dikejar dengan menjadikan pulau yang bersejarah gemilang sebagai hutan konversi? Apakah lingkungan Kepri sedemikian tergantung dengan kebutuhan menghutankan sebuah pulau kecil  yang pada masa kejayaannya hampir membuat bangkrut penjajah Belanda? Kiamatkah Kepri kalau tidak mengorbankan Pulau Penyengat Indra Sakti menjadi hutan konversi?

Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah, demikian kita selalu diajarkan. Oleh karena itu dahulu Bung Karno mengatakan “Jas Merah” (jangan sekali-kali melupakan sejarah). Sebagai bangsa dan Negara, kita terikat dan disatukan oleh Falsafah Pancasila. Sila Kedua menyatukan kita dalam “Kemanusiaan yang adil dan beradab”. Penghargaan terhadap sejarah yang mencerminkan kebesaran bangsa, pada saat yang sama menegaskan keadilan dan keberadaban terhadap warisan setiap entitas bangsa Indonesia yang beragam. Kebesaran Melayu hari ini dan sejarahnya di masa lalu wajib diberi perlakuan yang adil dan beradab. Maka sangat tidak patut dan tidak berakhlak apabila keputusan Menteri yang sudah barang tentu berarti keputusan Pemerintah Negara ini mengubah pulau bersejarah dan mewakili salah satu entitas, yang dari merekalah bahasa pemersatu bangsa ini disusun, menjadi hutan konversi.

Tetap mempertahankan keputusan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, merendahkan sejarah, dan bertentangan dengan keadilan dan akhlak sama dengan perilaku memerintah dengan cemeti. Sudah pasti rakyat akan sakit hati dan dapat berujung kepada benci.

Patutlah mengambil ibarat pada nasehat Raji Ali Haji, peletak dasar-dasar bahasa Indonesia dari Pulau Penyengat Indra Sakti: Jika memerintah dengan cemeti//Ditambah dengan perkataan mesti//Orang menerimanya sakit hati//Barangkali datang fikir hendak mati. (Syair Nasehat Kepada Anak : Raja Ali Haji)

Share