Minggu11232014

Last update12:00:00 AM

Back Opini | Pemekaran Provinsi Pulau Tujuh

Pemekaran Provinsi Pulau Tujuh

(Solusi  Konflik Migas Natuna-Anambas)
Umar Natuna, Salah Seorang yang Ikut Memperjuang Provinsi Kepri.


Isu perebutan atau konflik soal sumur Migas antara Kabupaten Natuna dan Anambas yang menyeruak akhir-akhir ini menarik untuk didiskusikan. Akar masalahnya bukan isu perebutan atau konflik, melainkan adalah ketidakadilan Pemerintah pusat dalam soal pembagian DBH Migas dan regulasi yang digunakan. Jika saja pemerintah pusat menggunakan pendekatan daerah penghasil, maka persoalan tidak akan muncul. Sebab, sejak awal Natuna adalah daerah penghasil sebagaimana diamanat UU Nomor 53 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Natuna. Demikian juga dengan ada UU No 33 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Anambas-tidak mengubah status Natuna sebagai daerah penghasil. Akar persoalannya, kenapa Natuna sebagai daerah penghasil yang mestinya dapat 60, menjadi 40 persen atau bahkan terus menurun. Disinilah sebenar akar persoalannya. Jadi bukan terletak isu perebutan atau saling klaim antara kedua daerah. Namun lebih merupakan ketidakdilan dan ketidakjelasan regulasi yang digunakan dalam membuat pembagian DBH itu sendiri.  Mestinya, Natuna 60 Persen, Ya Anambas 60 persen, jika  keduanya sebagai daerah penghasil. Dan itu berlaku permanen, bukan berubah-berubah sesuai selera pemerintah pusat.
Persoalan, ketidakadilan Pemerintah Pusat dalam pembagian DBH Migas tergambar dengan jelas dalam ungkapan  Wakil Ketua Komisi XI DPR-RI Harry Azhar Aziz yang mengatakan, jika kedua daerah terus saling berseteru dalam soal kepemilikan sumur Migas, maka kedua daerah akan terancam tidak akan dapat memperoleh pembagian DBH Migas. (Batampos, 23/9/2013) Karena pembagian DBH Migas selama lebih didasari atas pertimbangan belas kasihan pemerintah pusat, bukan karena kedua daerah memiliki sumur Migas atau daerah penghasil. Hal ini jelas menggambarkan bahwa soal pembagian Migas bukan didasari soal 4 mil atau daerah penghasilnya, melainkan faktor belas kasihan. Sementara daerah lain seperti Irian, Kalimantan dan Aceh justru memperoleh pembagian 70;30.

Kini persoalannya tidak saja berakar pada soal ketidakadilan pembagian DBH Migas, melainkan juga merembet pada pembagian wilayah yang ditetapkan sepihak oleh Pemerintah Pusat. Dalam draf RUU HKPD ( Hubungan keuangan pusat daerah) bahwa daerah Kabupaten/Kota hanya 4 mil dari daratan. Selebihnya daerah Provinsi dan pusat. Persoalan tidak selesai begitu saja. Bagaimana daerah seperti Natuna dan Anambas yang berbatasan langsung dengan Negara tentagga seperti Malaysia, Vietnam, Filipina dan Thailand. Apakah wilayah yang tersisa dari 4 mil yang berbatasan langsung itu adalah wilayah kosong, bukan wilayah yang melekat pada daerah tersebut. Bukankah petanya jelas, bahwa antara daerah perbatasan dengan negara lain itu tidak ada lagi peta lain kecuali daerah yang bersangkutan langsung berhadapan dengan batas negara tetangga? Akan tetapi kenapa ia hanya dibatasi 4 mil? Inilah keanehan manajemen kewilyahaan di negara kita, yang terus menimbulkan persoalan bagi daerah. Dan hal itu terus saja dipertahakan pusat agar daerah tidak berdaya atau berkembang.

Idealnya, untuk daerah perbatasan mestinya ada aturan tersendiri tentang aturan wilayah. Yakni bukan patokan 4 mil, melainkan berbatasan langsung dengan Negara yang berbatasan dengan wilayah atau daerah tersebut. Seperti Natuna, dari daratan sampai dengan batas dengan negara Vietnam atau Filipina di sebelah utara, atau Malaysia di sebelah Barat dan timurnya. Jika hal dijadikan dasar, tentu hal ini akan dapat mengeliminir tentang konflik wilayah di daerah perbatasan dengan negara tetangga atau daerah dalam suatu provinsi seperti Natuna dan Anambas saat ini. Selain itu, posisi daerah perbatasan akan semakin kuat dan kokoh karena eksistensi wilayah diakui bukan saja oleh negaranya melainkan juga negara lain. Dan berbagai persoalan perbatasan seperti pencurian ikan, pelanggaran teritorial dan lain dapat ditanggulangi oleh pemerintah daerah di perbatasan.

Provinsi Pulau Tujuh


Namun jika memperhatikan kebijakan pusat tentang pengelolaan wilayah dan daerah perbatasan tetap saja tidak berubah. Batasan 4 mil tetap saja menjadi patokan seperti termuat dalam draf RUU HKPD. Dimana konsep tersebut juga sudah termuat dalam UU No33 tahun 2004 yang akan direvisi dengan RUU HKPD. Karena itu, solusi penyelesaian konflik seperti yang dialami oleh Natuna dan Anambas saat ini adalah pemekaran wilayah. Jadi untuk menghindari berbagai konflik kedepan terutama untuk Natuna dan Anambas, pilihan solusinya adalah pemekaran. Yakni memekarkan kedua Kabupaten ini menjadi Provinsi baru yang terpisah dengan provinsi Kepulauan Riau. Provinsi baru yang dimaksud adalah provinsi ”Pulau Tujuh”. Nama ini cukup mengakomodir sejarah dan kekerabatan yang ada selama diantara kedua Kabupaten ini. Jauh sebelum kedua daerah dimekarkan menjadi Kabupaten, dulu kawasan ini dikenal dengan nama Pulau Tujuh. Suatu kawasan atau wilayah yang mencakup gugusan Pulau Natuna, Anambas dan Tambelan.

Untuk itu cukup beralasan jika pemekaran kedua kabupaten ini kemudian menjadi Provinsi Pulau Tujuh. Dimana wilayahnya mencakup gugusan kepulauan Natuna, Anambas dan Tambelan. Dengan dimekarkan menjadi provinsi baru bernama Pulau Tujuh maka persoalan 4 mil akan terpecahkan. Persoalan peta wilayah dan sumber Migas yang diperebutkan juga akan dapat diselesaikan dalam rumah baru provinsi Pulau Tujuh. Inilah solusi yang paling elegan untuk kerangka negara NKRI sekarang ini. Selain berbagai persoalan batas wilayah dan sumber Migas dapat diselesaikan, maka kekerabatan yang agak renggang akibat pemekaran kedua daerah ini akan kembali kokoh  sebagai masyarakat pulau tujuh.

Dalam perspektif NKRI pemekaran kedua daerah otonom ini menjadi Provinsi baru adalah pilihan yang sangat tepat. Ketimbang misalnya, kita mengembangkan kembali gagasan negara federal atau negara serikat. Namun demikian pilihan negara federal atau serikat bukanlah pilihan tabu, melainkan pilihan yang paling mungkin kedepan. Sebab, jika saja proses ketidakadilan terus diberlakukan oleh pusat, bukan tidak mungkin solusi negara feredal atau negara serikat menjadi pilihan kedepan. Sebab otonomi khususnya yang ditawarkan sekarang ini tidak cukup kuat untuk mengakomodir berbagai persoalan yang menyangkut hubungan pusat dan daerah.

Namun seandainya kita boleh memilih, maka opsi pemekaran Natuna dan Anambas menjadi Provinsi Pulau Tujuh adalah opsi yang sangat strategis. Karena kita tidak perlu melakukan perubahan konstitusi negara yang tentu memakan waktu yang lama.  Tapi, jika opsi negara federal atau negara serikat, maka tentu kita harus mengubah UU Dasar 1945.  Untuk itu mari manfaatkan kerangka NKRI yang ada dengan solusi pemekaran provinsi Baru.

Dalam konteks pemekaran Provinsi baru, yakni provinsi Pulau Tujuh, maka provinsi Kepulauan Riau hendaknya mampu menjadi dapur pertemuan untuk penyemaian gagasan, pemikiran dan konsolidasi kekuatan. Kita hendaknya, mau menghantarkan Provinsi baru ini dengan penuh ketulusan dan keikhlasan. Kita mestinya, tau bagaimana dulu pemekaran Provinsi Kepri yang tidak direstui oleh Provinsi Riau. Namun tetap jalan dan terwujud juga. Karena itu, adalah lebih baik jika provinsi Kepri saat ini mengarahkan berbagai persoalan yang mengitari Kabupaten Natuna dan Anambas kearah pemekaran Provinsi Baru; provinsi Pulau Tujuh. Saya yakin, semua akan setuju. Dan akan menjadi catatan sejarah yang manis untuk kemajuan bersama di kawasan indo melayu ini. Bagi Siapa yang tidak setuju, biarlah mahkamah sejarah yang menghamikinya. Sebagaimana sejarah menghakimi provinsi Riau yang tidak setuju dengan pemekaran Provinsi Kepri. Wallaualam bisyawab.

Share