Selasa09262017

Last update05:00:00 AM

Back Politik PKB Usul Ambang Batas Capres Sama dengan Legislatif

PKB Usul Ambang Batas Capres Sama dengan Legislatif

JAKARTA (HK)-Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menawarkan jalan tengah terkait usulan angka ambang batas pengajuan calon presiden (presidential threshold atau PT). PKB menawarkan angka PT selaras dengan ambang batas parlemen nanti.
"PKB itu kan menawarkan jalan tengah, sama dengan parlemen. Kalau parlemen sepakat 5 persen, ya PT 5 persen. Daripada masing-masing ngotot di 20 persen," ujar anggota fraksi PKB yang juga Ketua Pansus Pemilu, Lukman Edy di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/5).

Menurut Lukman, partai yang ngotot angka PT 20 persen ingin persaingan di Pilpres landai. Sedangkan yang nol persen ingin mengajukan capres sendiri.

Seperti diketahui, ada 4 fraksi yang ingin angka PT 20 persen, yakni PDIP, Golkar, NasDem dan PKS. Sisanya masih ingin nol persen atau mengikuti angka ambang batas parlemen. "Niatnya kan sama nih, 20 (persen) biar nggak ada saingan sehingga nggak muncul capres lain. Yang nol persen maunya,' yaudah lah buka peluang semuanya jadi capres'," sebutnya.

Lukman menyebut awal mula perdebatan alot soal PT ini berasal dari ketidaktegasan MK terkait keputusan mereka. Keputusan MK yang disoalkan ialah putusan No 14/PUU-XI/2013 yang menjelaskan keserentakan Pemilu Legislatif dan Eksekutif pada tahun 2019 berimplikasi kepada ditiadakannya PT.

"Masalahnya MK nggak mau tegas, kalau MK tegas kita nggak terombang-ambing. Ketegasan yang diminta di MK apa, kasih jawaban dong ke kami bahwa keputusan MK berimplikasi langsung kepada tanpa threshold untuk presiden, mau nggak MK, nggak mau. Atau tegaskan saja ke kami keputusan MK tak berimplikasi langsung ke PT, nggak mau juga," keluh Lukman.

Menurutnya, MK lepas tangan soal PT ini. Dia beranggapan keputusan MK rawan digugat dan MK memang ingin keputusan itu digugat.

Sebelumnya, PAN mengusulkan ambang batas presidensial (presidential threshold) pada angka 3-5 persen. Usulan tersebut dicetuskan jika sejumlah fraksi masih memperdebatkan presidential threshold di angka 0 persen atau 20 persen.

Sampai saat ini, PAN masih menyetujui presidential threshold di angka 0 persen. Fraksi PDIP, NasDem, dan Golkar menginginkan angka 20 persen.

"Ini usulan kami. Kalau nggak ketemu di angka 0 atau 20, kami tawarkan sama dengan parliamentary threshold 3, 4, sampai 5 persen. Yang punya kursi teruji di DPR mengusung capres dan cawapres," ujar Sekretaris F-PAN DPR Yandri Susanto.

Pria yang juga menjabat Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu ini merekomendasikan keputusan isu krusial, termasuk presidential threshold, diambil secara mufakat.

"Kalau lihat dari media, ketika 7 fraksi sepakat 0 persen, pemerintah dan 3 partai tidak setuju. Kami memang usahakan presidential threshold dilakukan mufakat, hindari voting. Oleh karena itu, kalau misalkan tidak ada kata mufakat 0 persen, nanti kami tawarkan, tapi belum dikomunikasikan," kata Yandri.

Yandri berharap UU Pemilu disahkan akhir bulan ini. Ia tidak ingin molornya pembahasan RUU Pemilu menghambat kinerja KPU dan Bawaslu. "Mengenai pansus pemilu, PAN berharap pansus pemilu selesai akhir Mei sehingga tidak mengganggu tahapan dan pelaksana UU dalam arti KPU dan Bawaslu," ucap Yandri.

Soal ambang batas parlemen (parliamentary threshold), PAN tidak menyoalkan angka 3,5-5 persen. "Isu krusial, PAN meminta sistem pemilu tetap dengan suara terbanyak, yang lain parliamentary threshold, PAN 3,5 persen nggak masalah, dengan 4 dan 5 persen nggak ada masalah," tutur Yandri. (dtc/net)

Share