Selasa09262017

Last update05:00:00 AM

Back Politik Tak Ada Intervensi JK di Tim Sinkronisasi Anies-Sandi

Tak Ada Intervensi JK di Tim Sinkronisasi Anies-Sandi

JAKARTA (HK)-Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta M Taufik membantah ada intervensi Wapres Jusuf Kalla (JK) dalam tim sinkronisasi Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Taufik menegaskan tim sinkronisasi, termasuk ketuanya yaitu Sudirman Said, dipilih bukan karena peran JK.
"Nggak begitu. Saya yang bantah, saya yang lebih paham tentang itu. Jadi orang-orang yang ngomong (intervensi JK) itu yang nggak paham. Nggak ada soal Sudirman Said, Bambang Widjojanto, itu karena dia ikut menyusun visi misi. Karena itu dia yang akan membatu mengelaborasi. Pikiran-pikirannya kan bagus Sudirman Said," kata Taufik di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (17/5)

Taufik menilai pemilihan anggota yang masuk ke dalam tim sinkronisasi tersebut sudah tepat. Ia menekankan anggota tim sinkronisasi telah terlibat pemenangan Anies-Sandi sejak lama.

"(Sudirman Said) bagus. Tim sinkronisasi tidak mesti orang yang terlihat dalam proses kampanye. Kan ada orang yang nggak kelihatan. Itu delapan-delapannya orang-orang yang nggak kelihatan. Mereka lah yang merumuskan visi-misi. Jadi menurut saya wajar kalau mereka yang jadi tim sinkronisasi. Karena dia akan mengelaborasi visi misi itu membentuk target 5 tahun dalam bentuk target tahunan," ujarnya.

"(Sudirman Said) terlibat, itu hebatnya Anies-Sandi. Visi-misinya dipikirkan secara bersama. Nggak ada itu karena itu (kedekatan ). Karena kemampuan profesional BW, Marco, nggak ada urusan karena dekat dengan si ini," sambungnya.

Taufik juga mengklarifikasi kedekatan Anies dengan JK. Menurutnya hubungan tersebut telah terjalin sebelum gelaran Pilgub dimulai. "Dari dulu juga beliau dekat, bukan belakangan, kan dari dulu dekat, Pak Anies kan juniornya Pak JK. Pak JK kan sama juniornya dekat semua," tuturnya.

Tak Masuk

Di sisi lain  Taufik menyatakan partainya ikhlas bila dua dari empat program prioritas Anies Baswedan-Sandiag Uno tak masuk dalam APBD Perubahan 2017. Program prioritas Anies-Sandi yang kemungkinan besar tak masuk APBD-P 2017 adalah program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan Kartu Jakarta Sehat (KJS) Plus.

Gerindra tak akan mempersoalkan itu karena menurut Taufik, program Anies-Sandi masih bisa dilaksanakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) 2018. "Tidak ada masalah, silakan saja kurangi (program prioritas Anies-Sandi di APBDP 2017)," kata Taufik di DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (17/5).

Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, Saefullah, sebelumnya mengatakan program kerja 100 hari Anies-Sandi dapat dimasukkan dalam APBD Perubahan 2017.

Program yang dapat dimasukkan tidak dalam bentuk kegiatan maupun pembangunan fisik. Alasannya, kata Saefullah, untuk melaksanakan kegiatan maupun pembangunan fisik dibutuhkan waktu lelang. Sementara normalnya, pengadaan lelang fisik membutuhkan waktu hingga 45 hari.

Menurut Saefullah, dari empat program prioritas Anies-Sandi paling tidak hanya dua program yang dapat diakomodir dalam APBD Perubahan DKI Jakarta 2017. Seperti program DP rumah nol rupiah dan One Kecamatan One Central Enterpreneurship (OK OCE)

“Kami lihat dulu, DP rumah nol rupiah itu kajiannya seperti apa. Tempo hari ada masukan juga, bahwa OK OCE itu ternyata tidak butuh banyak uang. Paling butuh sekitar ratusan juta, sedikitnya Rp200 juta. Kalau segitu ya kecil. Bisa kami akomodir," kata Saefullah di Balai Kota, Selasa (16/5) lalu.

Jika mengikuti pernyataan Saefullah, program 100 hari kerja Anies-Sandi akan berkurang dari yang direncanakan sebelumnya. Pasalnya Anies-Sandi menetapkan program OK OCE, rumah DP nol rupiah, KJP Plus dan KJS plus sebagai program prioritas.

RPJMD 2018

Menanggapi pernyataan Saefullah, Taufik tidak mengerti mengapa besaran uang menjadi alasan program dikurangi. Padahal, kata dia, Pemprov DKI memiliki dana yang banyak. "SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) banyak, kenapa mesti ngomong soal duit. SILPA hampir Rp6 triliun sampai Rp7 triliun, kata Taufik.

"Kami gak akan ngotot APBDP 2017, silakan. Tapi RPJMD 2018 jangan ganggu," imbuhnya

Taufik mengatakan, RPJMD 2018 mutlak milik Anies-Sandi. Terlebih, aturan itu tertuang dalam Permendagri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Lebih lanjut, Taufik mengatakan sebenarnnya program prioritas Anies-Sandi bisa masuk dalam APBDP 2017 asal ada keinginan politik dari Pemprov DKI untuk berkomunikasi dengan tim sinkronisasi guna membahas hal tersebut.

Apa lagi, kata Taufik, program Anies-Sandi sudah memiliki pedoman di program pemerintah sebelunmya. Seperti KJP Plus yang merupakan modifikasi dari KJP dan KJS Plus yang merupakan modifikasi dari KJS Plus. "Segara aja bikin pertemuan (antara tim sinkronisasi Anies-Sandi dengan Pemprov DKI). Semua kan ada di Jakarta, apa susahnya? Hanya soal kemauan saja," kata Taufik.(dtc/cnn/net)

Share