Minggu12172017

Last update12:00:00 AM

Back Rubrik Opini Sengketa dan Pemekaran Daerah di Wilayah Perbatasan

Sengketa dan Pemekaran Daerah di Wilayah Perbatasan

Hasrul Sani Siregar, Widyaiswara Ahli Madya BPSDM Provinsi Riau

Sebagai negara Kepulauan, Indonesia memiliki kepentingan yang sangat besar terhadap wilayah perbatasan dan pulau-pulau terkecil yang berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura dan juga Timor Leste. Khusus sengketa perbatasan antara Indonesia dan Malaysia masih menjadi agenda perundingan oleh kedua negara tersebut. Sengketa wilayah oleh kedua negara, lebih difokuskan pada sengketa kepemilikan pulau-pulau di daerah perbatasan. Sengketa wilayah yang cukup mendapat perhatian yaitu sengketa Ambalat di Pulau Kalimantan. Malaysia yang hingga kini masih dalam perundingan kedua negara. Malaysia menyebut Pulau Kalimantan dengan sebutan Borneo. Pemerintah Malaysia sangat berkepentingan dengan daerah-daerah perbatasan tersebut. Malaysia selama ini selalu menunda-nunda untuk merundingkan sengketa perbatasannya dengan Indonesia.

Puncak dari sengketa dan kepemilikan pulau oleh kedua negara yaitu dalam sengketa pulau Sipadan-Ligitan. Mahkamah Internasional telah memutuskan kedua pulau tersebut menjadi milik Malaysia. Sengketa kepemilikan pulau Ambalat masih dalam hal perundingan yang hingga kini masih berjalan. Isu-isu perbatasan oleh kedua negara selalu menjadi masalah yang harus dapat diselesaikan melalui meja perundingan. Terakhir hubungan kedua negara menurun setelah adanya iklan dari sebuah produk elektronik luar negeri yang berada di Malaysia. Perusahaan asing di Malaysia menggunakan kalimat tak pantas dalam iklan produk elektroniknya. Kalimat tersebut dinilai menyudutkan Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

Hubungan kedua negara yang “serumpun” tersebut terus mengalami pasang surut. Namun sebagai negara yang saling memilki ketergantungan yang satu dengan yang lainnya, sengketa dan persoalan yang timbul dapat diselesaikan dengan mengedepankan hubungan yang saling menghormati atas kedaulatan dari masing-masing negara. Dalam beberapa kasus seperti nelayan Malaysia yang memasuki wilayah territorial dan kedaulatan Indonesia, pemerintah Malaysia sendiri telah meminta nelayannya untuk tidak menangkap ikan di perairan Indonesia secara ilegal. Dalam hal ini, Malaysia menghormati territorial dan kedaulatan wilayah Indonesia dan begitu juga Indonesia menghormati kedaulatan Malaysia untuk kasus TKI yang memasuki wilayah Malaysia secara ilegal. Tentu hubungan antara Indonesia dan Malaysia yang mengalami pasang surut tersebut tidak terlepas dari kedekatan dan hubungan sosial-budaya yang telah lama terjalin diantara kedua negara yang bertetangga tersebut.

Pasang surut hubungan Indonesia dan Malaysia tidak dapat dilepaskan dari perbedaan sudut pandang dalam melihat posisi dari berbagai perspektif oleh kedua negara. Masalah konflik perbatasan antara Indonesia dan Malaysia seyogyanya harus diselesaikan melalui meja perundingan. Bagi Indonesia, kehilangan Sipadan-Ligitan bukan berarti menjadi masalah yang harus terus disesali. Masalah Sipadan-Ligitan akan menjadi pembelajaran yang sangat penting untuk terus menjaga kedaulatan Indonesia terutama wilayah kepulauan yang tidak saja berbatasan langsung dengan Malaysia, namun juga dengan negara-negara lainnya yang memiliki perbatasan laut dengan Indonesia. Yang penting ke depannya masalah-masalah perbatasan perlu dirundingkan melalui meja perundingan. Masalah kepemilikan pulau Ambalat tentu belum lagi selesai oleh kedua negara. Ini harus menjadi perhatian yang serius dalam memandang hal tersebut.

Sengketa pulau Ambalat dan Ambalat Timur harus menjadi prioritas utama dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Perundingan secara bilateral antara Indonesia dan Malaysia mengenai pulau tersebut perlu ditingkatkan agar masalah tersebut dapat diselesaikan dengan menguntungkan oleh kedua negara. Isu pulau Ambalat dan Ambalat Timur ini pernah dilakukan di masa pemerintahan SBY-Boediono, namun belum menemukan kesepakatan diantara kedua negara. Isu Ambalat dan Ambalat Timur ini harus menjadi perhatian utama dalam hal perundingan dengan Malaysia. Di era Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla harus dapat diselesaikan, mengingat masalah tersebut belum terselesaikan di era Pemerintahan SBY-Boediono.

Penguatan wilayah maritim dan kepulauan Indonesia menjadi salah satu poin dalam pidato Presiden Joko Widodo setelah diangkat menjadi Presiden Republik Indonesia. Oleh sebab itu, tentunya akan menjadi prioritas untuk ditingkatkan dan penguatan di wilayah perbatasan. Peningkatan infrastruktur di wilayah perbatasan dan kepulauan menjadi hal yang utama. Wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar Indonesia tentunya menjadi wilayah terdepan yang mana Indonesia sudah diakui oleh dunia internasional sebagai Negara Kepulauan (Archipelagic State). Sebagai negara Kepulauan yang memiliki wilayah yang cukup luas dan berpotensi menjadi sengketa dengan negara-negara lainnya, Indonesia perlu memperkuat infrastruktur dan segala potensi yang ada di dalamnya untuk mendukung hal tersebut Kalau itu tidak dikelola secara baik dan profesional, akan berdampak kepada hilangnya pulau-pulau yang lainnya. Hal tersebut jangan terulang kembali sebagaimana halnya pulau Sipadan-Ligitan.

Perdana Menteri Malaysia, Najib Tun Razak berharap perundingan-perundingan yang selama ini dilakukan dapat diselesaikan melalui perundingan bilateral yang saling menguntungkan dan terus melakukan dialog secara bersama-sama. Tidak hanya sengketa pulau-pulau di perbatasan kedua negara, masalah sosial budaya juga menjadi perhatian dalam hubungan kedua negara kedepannya. Konsekuensinya, Indonesia dan Malaysia terus menjaga komitmen dalam memelihara persahabatan yang selama ini sudah dibangun.

Pemekaran Wilayah di Perbatasan

Untuk menyebut beberapa wilayah pemekaran di wilayah perbatasan salah satunya adalah pemekaran Provinsi Kalimantan Timur. Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara merupakan pemekaran dari Provinsi Kalimantan Timur. Provinsi Kalimantan Utara ini merupakan Provinsi yang berbatasan langsung dengan negara bagian Sarawak, di Malaysia Timur dan Negara Brunai Darussalam. Provinsi Kalimantan Utara menjadi pintu gerbang terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Brunai Darussalam. Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara merupakan salah satu tujuan untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan meningkatkan kesejahteraan rakyat di wilayah tersebut.

Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara yang ke-34 sebagai Provinsi baru di Indonesia merupakan hal yang dianggap penting, apabila dilihat dari posisinya sebagai daerah perbatasan dengan negara tetangga yaitu di wilayah timur Malaysia dan Brunei Darussalam. Ada 4 Kabupaten dan 1 Kota yang menjadi bagian dari pembentukan Provinsi Kalimantan Utara. Provinsi Kalimantan Timur sudah selayaknya dimekarkan disebabkan oleh faktor wilayah yang luas dan berbatasan langsung dengan Malaysia di timur dan Brunai Darussalam. Beban yang berat yang diemban oleh Provinsi Kalimantan Timur untuk mengurus wilayah perbatasan sudah tidak optimal lagi. Oleh karenanya, sudah sangat tepat dan layak adanya pemekaran Provinsi Kalimantan Timur menjadi Provinsi Kalimantan Utara.

Dengan pembentukan Provinsi Kalimantan Utara kiranya dapat mengelola wilayah perbatasan yang sangat luas tersebut. Beban yang selama ini dilakukan oleh Provinsi Kalimantan Timur khususnya dalam pembangunan di wilayah perbatasan akan semakin ringan untuk dilaksanakan. Diperlukan Daerah Otonomi Baru (DOB) lainnya khususnya yang ada di wilayah perbatasan untuk selalu mengelola wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Oleh karenanya untuk kedepannya wilayah-wilayah perbatasan harus menjadi prioritas untuk selalu dijaga dan di bangun. Pemekaran daerah di wilayah perbatasan merupakan solusi untuk dapat fokus menjaga wilayah-wialyah Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga tersebut. Jadi urgensinya terhadap pembentukan Provinsi Kalimantan Utara terletak dari posisi wilayahnya yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Selama ini daerah perbatasan hanya dilihat setengah-setengah. Sudah waktunya daerah-daerah yang terletak di wilayah perbatasan harus menjadi prioritas dalam menjaga integritas dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pemekaran daerah tentunya menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah perbatasan. Daerah Sebatik merupakan daerah yang secara langsung berbatasan dengan negara Malaysia. Ketergantungan dengan wilayah di Malaysia secara perlahan lahan harus dapat dihilangkan, salah satunya dengan cara pemekaran daerah. Memperkecil ketergantungan dengan wilayah di perbatasan dengan negara tetangga salah satunya dengan pemekaran daerah. Mempercepat pembangunan di wilayah perbatasan dengan tidak lagi tergantung dengan wilayah induk merupakan solusi dalam hal menghilangkan ketergantungan dengan wilayah negara tetangga. Memperkuat jiwa nasionalisme di daerah yang berbatasan dengan negara tetangga mesti dengan memperkuat infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan agar rasa nasionalisme tetap terjaga. ***

Share