Rabu10182017

Last update05:00:00 AM

Back Rubrik Opini Sengketa Perbatasan yang Belum Selesai

Sengketa Perbatasan yang Belum Selesai

Oleh: Hasrul Sani Siregar, MA, Widyaiswara Ahli Madya BPSDM Provinsi Riau, Alumni IKMAS, UKM Malaysia


Pisahnya Timor Timur dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada 20 Mei 2002 dan membentuk negara yang bernama Timor Leste belum mengakhiri masalah yang selama ini muncul yaitu perbatasan ke-2 negara. Ketika Timor Timur masih menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) maupun sesudah Timor Timur pisah dan menjadi negara yang merdeka dan berdaulat persoalan sengketa wilayah masih menjadi kendala. Timor Leste (dulu bernama Timor-timur) merupakan suatu wilayah yang terus menjadi masalah bagi Indonesia khususnya menyangkut masalah Hak Asasi Manusia (HAM). Setelah pisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), permasalahan bukannya selesai, namun masih meninggalkan persoalan yaitu sengketa perbatasan ke- 2 negara. Sengketa batas wilayah ke-2 negara tersebut berada di wilayah Noelbesi Citrana, Desa Netamnanu Utara, Kecamatan Amfoang Timur, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Wilayah yang disengketakan tersebut masih berstatus steril yang artinya tidak boleh dimanfaatkan dan dibangun oleh kedua negara tersebut baik Indonesia maupun Timor Leste. Namun secara sepihak, Timor Leste membangun secara permanen sejumlah bangunan di wilayah yang masih disengketakan tersebut seperti kantor pertanian, balai pertemuan, gudang dolog, tempat penggilingan padi, pembangunan saluran irigasi dan perbaikan jalan. Apa yang dilakukan oleh Timor Leste tersebut diprotes keras oleh Pemerintah Indonesia yang langsung mengirim nota protes ke Pemerintah Timor Leste. Seperti diketahui bahwa Nusa Tenggara Timur (Indonesia) dan Timor Leste memiliki adat istiadat yang sama dan secara turun temurun telah menjadi saudara ketika masih menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Apa yang dilakukan oleh Timor Leste tersebut hampir sama apa yang dilakukan oleh Malaysia dalam sengketa Sipadan-Ligitan. Bangun dulu infrastruktur dengan segala fasilitasnya, baru kemudian dirundingkan dengan negara yang memiliki sengketa. Salah satu putusan dari Mahkamah Internasional di Den Haag, Belanda yang memenangkan Malaysia atas Pulau Sipadan-Ligitan adalah keseriusan Malaysia untuk membangun dan menjaga ekosistem di kedua pulau tersebut yaitu Sipadan-Ligitan. Dalam perundingan sengketa wilayah, pemerintah Indonesia dan Timor Leste pada tanggal 8 Mei 2005 yang lalu telah sepakat dan menghormati  hukum adat di daerah yang belum terselesaikan (Unresolved Segment). Kesepakatan yang dilakukan oleh ke-2 negara tersebut telah sesuai dengan kesepakatan bersama pemerintah Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste (Timor Leste) sebagaimana yang tertuang dalam Provisional Agreement (PA) kedua  negara.

Dalam masalah sengketa wilayah, Pemerintah Timor Leste dan Pemerintah Indonesia sebenarnya telah berupaya membicarakan masalah tersebut khususnya di wilayah Nusa Tenggara Timur yang langsung berbatasan dengan Timor Leste. Di awal pisahnya Timor Leste dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) masalah tersebut sebenarnya telah muncul, namun faktanya kedua negara belum menemukan titik temu dalam menyelesaikan masalah tersebut. Terakhir isu tersebut muncul kembali ketika Timor Leste membangun secara permanen di wilayah yang disengketakan tepatnya di wilayah Noelbesi-Citrana, Desa Netamnanu Utara, Kecamatan Amfoang Timur, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur.

Kementerian Luar Negeri Indonesia telah mengirim nota protes ke Timor Leste sehubungan dengan pembangunan tersebut. Nota protes Indonesia tersebut menyangkut status keberadaan bangunan dan aktivitas masyarakat Timor Leste di Unresolved Segment Noelbesi-Citrana (state practice), tetapi sampai sekarang pihak Timor Leste belum memberi tanggapan terhadap nota protes Indonesia tersebut. Persoalan penegasan batas dan pemetaan wilayah sengketa mesti cepat diselesaikan oleh kedua negara, mengingat kedua negara memiliki sejarah yang kurang harmonis, ketika Timor Timur ingin pisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Masa lalu sebagai bagian dari NKRI

Sebelum Timor Timur merdeka, wilayah tersebut menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta menjadi Provinsi ke-27. Lebih kurang 23 tahun, terhitung sejak tanggal 17 Juli 1976 hingga 30 Agustus 1999, wilayah Timor Timur menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Indonesia sesuai Perjanjian Balibo tahun 1975. Timor Timur menjadi Provinsi yang mendapat prioritas utama dalam pembangunan oleh Presiden Soeharto hingga berpisahnya Provinsi tersebut dari Indonesia di era pemerintahan BJ Habibie. Sejak tanggal 30 Agustus 1999, Timor Timur telah menjadi sebuah negara merdeka dan pisah dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui referendum yang dilakukan oleh PBB (United Nations) yang disaksikan oleh Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia sendiri.

Hasil referendum di Timor Timur, menunjukkan bahwa 79% rakyat Timor Timur yang berhak memilih, menginginkan kemerdekaan dan pisah dari Indonesia sedangkan 21% rakyat Timor Timur tetap menginginkan menjadi bagian dari Indonesia dengan status otonomi yang seluas-luasnya. Dalam referendum tersebut dua opsi dipilih oleh rakyat Timor Timur sendiri yaitu opsi pertama; merdeka dan pisah dari Indonesia dan opsi kedua; tetap menjadi bagian dari Indonesia dengan status otonomi yang seluas-luasnya.

Sebagai negara yang menjadi koloni Timur Timor, Portugal menyebutnya sebagai “Provincia Ultramarina” (Provinsi Seberang Lautan) dan dinyatakan sebagai bagian dari wilayah Portugal (Integral Part of Portuga)l. Setelah pisah dari Indonesia, nama Timor Timur berganti nama dengan nama Republik Democratik Timor Leste atau Timor Lorosa’e. Secara de facto, Timor Leste merdeka pada 30 Agustus 1999, setelah referendum dilaksanakan yang sebagian rakyat Timor Timur menginginkan kemerdekaan dan pisah dari Indonesia. Secara de facto pula, Timor Leste telah memiliki wilayah, penduduk (rakyat) serta memiliki Pemerintahan, walaupun ketika itu, Pemerintahan di Timor Leste bersifat transisi yang dijalankan oleh Badan PBB (United Nations) yaitu “The United Nations Transitional Administration in Timor Leste”, (UNTAET). UNTAET bertugas dan bertanggung-jawab selama masa transisi hingga terbentuknya Konstitusi Timor Leste pada 24 Maret 2002.

Presiden pertama yang terpilih yaitu bekas pemimpin FRETILIN yaitu Xanana Gusmao pada 14 April 2002. Sebaliknya pula, secara de jure, Timor Leste telah diakui oleh dunia internasional pada 20 Mei 2002 dan seterusnya menjadi anggota PBB (United Nations) pada 27 September 2002. Bagaimanapun, Timor Leste yang berdiri sekarang pernah menjadi bagian dari Indonesia. dan tidak bisa dilupakan juga bahwa Indonesia telah banyak membangun baik fisik maupun Sumber Daya Manusia di wilayah tersebut. Dan seyogyanya pula masalah sengketa perbatasan dapat diselesaikan oleh kedua negara secara damai dan tidak menimbulkan konflik diperbatasan. ***

Share