Sabtu09232017

Last update05:00:00 AM

Back Rubrik Opini Kesiapan Indonesia Menghadapi MEA

Kesiapan Indonesia Menghadapi MEA

Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015 merupakan realisasi pasar bebas di Asia Tenggara yang telah dilakukan secara bertahap mulai KTT ASEAN di Singapura pada 1992. Tujuan dibentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) untuk meningkatkan stabilitas perekonomian di kawasan ASEAN, serta diharapkan mampu mengatasi masalah-masalah di bidang ekonomi antar negara ASEAN.
Konsekuensi atas kesepakatan MEA tersebut berupa aliran bebas barang bagi negara-negara ASEAN, dampak arus bebas jasa, dampak arus bebas investasi, dampak arus tenaga kerja terampil, dan dampak arus bebas modal. Hal-hal tersebut tentunya dapat berakibat positif atau negative bagi perekonomian Indonesia. Oleh karena itu dari sisi pemerintah juga dilakukan strategi dan langkah-langkah agar Indonesia siap dan dapat memanfaatkan momentum MEA.

Salah satu aspek penting yang perlu disiapkan dengan cepat bangsa ini adalah SDM yang kompeten. Kualitas sumber daya manusia merupakan faktor penentu keberhasilan pembangunan dan kemajuan suatu bangsa. Meningkatkan kualitas SDM harus diarahkan pada penguasaan IPTEK untuk menopang kegiatan ekonomi agar lebih kompetitif.

Pemenuhan SDM yang berkualitas dan unggul karena menguasai iptek, akan berpengaruh terhadap struktur industri di masa depan. Dan apabila sasaran di atas bisa dipenuhi, akan semakin kuat basis industri yang sedang dibangun dan dikembangkan di Indonesia, yang pada gilirannya akan mendorong transformasi struktur ekonomi secara lebih cepat. Jadi bila tidak segera bersiap maka “kue ekonomi” ASEAN di Indonesia sebesar 40%  akan “dicaplok” oleh negara-negara tetangga (Indomea Standard, 2013).

Persentase 40% ini adalah sumbangan Indonesia untuk ASEAN berupa pasar bagi barang dan jasa yang diperdagangkan (Jatmiko dan Azizon, 2013). Maka, pertanyaan yang harus dijawab oleh setiap individu adalah sudah siapkah kita sebagai sumber daya manusia di pasar ASEAN untuk bersaing?

Pemerintah Indonesia menyiapkan respon kebijakan yang berkaitan dengan Pengembangan Industri Nasional, Pengembangan Infrastruktur, Pengembangan Logistik, Pengembangan Investasi, dan Pengembangan Perdagangan. Selain hal tersebut masing-masing Kementrian dan Lembaga berusaha mengantisipasi MEA dengan langkah-langkah strategis.

Negara lain sudah berpikir secara entrepreneurial (wirausaha), bagaimana agar pemerintah  berjalan dan berfungsi sebagaimana organisasi entrepreneurship yang berorientasi pada hasil. Maka dengan momentum MEA ini sudah tiba saatnya pemerintah Indonesia mengubah pola pikir lama yang lebih cenderung birokratis dengan pola pikir ke arah entrepreneurship yang lebih taktis, efektif dan efisien.

Dalam bidang pendidikan, Pemerintah juga dapat melakukan pengembangan kurikulum pendidikan yang sesuai dengan MEA. Pendidikan sebagai pencetak sumber daya manusia (SDM) berkualitas menjadi jawaban terhadap kebutuhan sumber daya manusia.

Oleh karena itu meningkatkan standar mutu sekolah menjadi keharusan agar lulusannya siap menghadapi persaingan. Kegiatan sosialisasi pada masyarakat juga harus ditingkatkan misalnya dengan iklan layanan masyarakat tentang MEA yang berusaha menambah kesiapan masyarakat menghadapinya mengingat yang paling banyak berpengaruh dan sangat ditekan dalam ASEAN Economic Community adalah tenaga kerja terampil. (www.bppk.kemenkeu.go.id)

Namun, rendahnya tingkat pendidikan pada 72% tenaga kerja Indonesia mengakibatkan sulitnya bagi kelompok masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan formal dengan tingkat keterjaminan yang relatif lebih baik. Hanya sebagian kecil (8%) dari komposisi tenaga kerja Indonesia yang berdaya saing, 3% di antaranya merupakan profesional dengan tingkat pendidikan minimal sarjana, sedangkan 5% di antaranya merupakan semi-skilled worker dengan pendidikan diploma dan kejuruan.

Potret itu tentunya menjadi kegelisahan yang cukup mengganggu dalam menyongsong pasar tunggal ASEAN ketika arus liberalisasi jasa termasuk jasa profesi baik skillful labor maupun semi-skilled labor akan semakin deras mendekati 2015.

Pembangunan nasional harus diarahkan ke peningkatan modal manusia (human capital). Peningkatan modalitas manusia dapat dicapai jika kesehatan dan pendidikan terpenuhi di atas kebutuhan minimal. Modal (sumber daya) manusia berkualitas merupakan mesin penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan secara keseluruhan karena berfungsi meningkatkan kapasitas pembangunan dan mempercepat program-program pembangunan (catalyst agent).

Dengan demikian, logika pembangunan nasional perlu diluruskan ke upaya pembangunan sumber daya manusia untuk mencapai percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Menyiapkan sumber daya manusia memang bukan pekerjaan mudah dan bisa dilakukan secara instant.

Akan tetapi, apabila pendidikan kita mampu membekali masyarakat dengan keterampilan yang dibutuhkan dalam persaingan MEA, lulusan pendidikan kita akan memiliki rasa percaya diri dan motivasi untuk mengembangkan diri secara optimal sehingga mampu bersaing secara global.

Kehadiran MEA di Indonesia merupakan suatu keniscayaan. Bagaimanapun, mau tidak mau, siap tidak siap, masyarakat Tanah Air harus siap menghadapi MEA.

Dalam hal ini peran pemerintah sangatlah penting untuk menciptakan kader-kader muda yang siap bertarung dan bersaing dengan negara lain di Asia, baik dalam sektor kemandirian ekonomi, pendidikan, kemampuan menguasai bahasa internasional (English language), dan penguasaan teknologi secara optimal, baik otomotif maupun informasi.

Salah satu hal yang terpenting dalam menghadapi MEA di Indonesia yaitu sumber daya manusia (SDM) di negeri ini harus mampu menguasai teknologi otomotif maupun teknologi informasi.

Kemajuan teknologi, khususnya teknologi informasi, sudah dirasakan manfaatnya. Dalam hal ini Jepang dan China menguasai dan mampu menciptakan alat-alat elektronik seperti handphone(Android), dan mesin-mesin lainnya.

Cina dan Jepang telah berhasil menciptakan alat-alat elektronik yang dijadikan sebagai komoditas oleh negara-negara lain, khususnya Indonesia. Dalam hal ini bangsa Indonesia hanyalah menjadi konsumen yang mengikuti pasar, bukan menciptakan pasar, ini bisa kita lihat dari masa ke masa.

Meskipun pada dasarnya Indonesia bukanlah negara maju melainkan hanya negara berkembang, seharusnya di saat Indonesia masuk satu komunitas, yaitu MEA. Indonesia semestinya harus menjadi negara maju, sama halnya seperti China, Jepang, dan negara-negara Eropa. Pemerintah dalam hal ini harus menyiapkan SDM yang mampu bersaing dengan negara-negara lain di Asia.

Pertama, dengan cara memperbaiki mutu dan kualitas pendidikan di negeri ini, baik di tingkat dasar, menengah, atas, maupun perguruan tinggi. Kedua, harus diperbanyak lembaga-lembaga pelatihan seperti komputer dan teknologi lain. Ketiga, perbanyak lembaga-lembaga kursus bahasa asing, khususnya bahasa internasional, agar bangsa kita memiliki kualitas untuk menempuh pendidikan di luar negeri.

Keempat, pemerintah harus menanamkan semangat nasionalisme kepada masyarakat Indonesia agar bangsa ini memiliki sense off belonging pada produk-produk Indonesia dan menjadikan tradisi dan budaya Indonesia sebagai kebanggaan yang diwariskan oleh para pahlawan bangsa.

Kelima, masyarakat Indonesia harus memiliki skill dan kreativitas dalam merespon MEA yang sebentar lagi akan diterapkan di negeri ini. Kelima faktor inilah yang harus dimiliki oleh bangsa Indonesia. Diakui atau tidak, Indonesia merupakan negara yang sangat kaya, baik dalam bidang budaya, agama, bahasa, sumber daya alam (SDA) maupun lain sebagainya.

Rakyat Indonesia harus bisa memanfaatkan keberagaman dan kekayaan di negeri ini menjadi suatu kebanggaan tersendiri, terutama dalam bidang budaya. Lalu hal yang harus dilakukan oleh rakyat Indonesia adalah menuntut ilmu setinggi mungkin untuk membangun negeri dan bersaing dengan negara lain.

Di era MEA, ancaman utama bukanlah membanjirnya barang impor dari ASEAN, karena era ASEAN Free Trade Area (AFTA) sudah lama terwujud. Durian Bangkok telah lama membanjiri Indonesia. Produk minuman dari Malaysia sudah merajalela. Sebaliknya, Indonesia memiliki peluang memasarkan beragam buah-buahan dan sayur mayur. Kuncinya adalah pembenahan pasca panen dan dukungan logistik.

Jika hendak memperoleh benefit lebih besar, mau tak mau Indonesia harus memperkokoh industrialisasi agar porsi produk manufaktur dalam ekspor naik signifikan. Hanya dengan meningkatkan ekspor manufaktur, Indonesia dapat menikmati additional gains from trade dari peningkatan perdagangan intra-industri.

Tiada jalan mundur bagi Indonesia. Sejarah panjang bangsa ini membuktikan, hanya dengan menyerang (outward looking) rakyat Indonesia bisa lebih sejahtera. Jangan karena alasan tidak siap, membuat kita semakin menutup diri.

Dengan lebih menutup diri dan defensif, risikonya adalah keterpurukan relatif lebih dalam. Kita akan semakin tercecer dalam kancah global. Saatnya membangkitkan semangat dan tekad baru, kembali ke jati diri sebagai bangsa maritim dengan memperkokoh sarana dan prasarana perhubungan laut. Penguatan transportasi laut dengan kelengkapan sarana pendukungnya, menjadi modal dasar untuk memenuhi prasyarat mutlak untuk berjaya mengarungi integrasi regional dan global.

Tantangan terbesar bagi Indonesia adalah bagaimana menarik sebanyak mungkin penanaman modal asing langsung itu. Bukan hanya menjadikan Indonesia sebagai target pasar semata, melainkan memilih Indonesia sebagai production base untuk pasar regional maupun global. ***(Fera Andriani, Program Studi Ilmu Pemerintahan Stisipol Raja Haji Tanjungpinang)

Share