Minggu05282017

Last update05:00:00 AM

Back Rubrik Opini Siapa Bilang Provinsi Pulau Tujuh Tidak Layak?

Siapa Bilang Provinsi Pulau Tujuh Tidak Layak?

Wacana pembentukan provinsi pulau tujuh atau apapun namanya kembali menguat setelah silaturahim antara Pemkab Natuna dengan Anambas beberapa waktu lalu di Kabupaten Natuna. Namun, respon yang muncul di kalangan pejabat dan Dewan Provinsi sangat bertentangan dengan semangat yang muncul di akar rumpun. Gebernur Kepri, Nurdin Basirun, dengan tegas mengatakan tidak rela melepas kedua Kabupaten tersebut. ( Koran Sindo, 30/1/2007). Bahkan Gubernur mempertanyakan wacana tersebut, dan itu hanya digagas oleh segelintir orang, bukan aspirasi seluruh warga Natuna dan Anambas, ungkapnya. Hal senada dikemukakan juga oleh anggota DPRD Provinsi Kepri, Iskandarsyah. Ia menilai pembentukan provinsi Natuna Anambas masih terlalu dini dan terkesan di paksakan. Ia bahkan mempertanyakan kemampuan perekonomian dan pembangunan di dua daerah tersebut. Selain itu, ia juga mempersoalkan kemampuan sumberdaya manusianya, serta tujuan yang ingin diwujudkan.

Berbagai respon dan tanggapan yang bernada protes dan ketidakrelaan dari berbagai kalangan, terutama para pejabat dan anggota DPRD Provnsi Kepri tersebut, adalah suatu hal yang biasa. Ketika perjuangan provinsi Kepri, kebetulan penulis ikut juga hal serupa juga terjadi. Tapi apa yang disanggah dengan realitas aspirasi masyarakat tidaklah sama. Apa yang diwacanakan oleh masyarakat Natuna dan Anambas adalah ril, bukanlah kemauan elit politik saja. Kalau memang ragu, kita lakukan ajakan referendum-minta pendapat masyarakat Natuna dan Anambas.

Karenanya, respon Gubernur Kepri yang kurang simpatik tersebut hanyalah permukaan bukan sesungguhnya. Dalam artian wajar  sebagai pejabat dan wakil rakyat, ia pasti tidak akan serta merta menyetujui wilayah kekuasaannya berkurang atau keluarga besarnya berpisah. Idealnya, mereka menanggapinya positif, karena pemekaran provinsi pulau tujuh atau Natuna-Anambas adalah panggilan sejarah masa depan yang tak terelakan. Karena hal ini merupakan konsekuensi akar, geografis dan sejarah masa lalu. Dalam artian, pembentukan provinsi pulau tujuh atau apapun namanya adalah bagian dari amanah sejarah masa lalu.

Transformasi Historis

Bahwa transformasi akar kesejarahan, geografis, dan kultur masyarakat Pulau Tujuh memang memiliki akar yang kuat. Hal itu dapat disimak dari segi bahasa yang demikian beragam dialek dan tidak sama dengan bahasa yang ada di Tanjungpinang, Karimun atau Lingga. Kawasan Pulau Tujuh memiliki dialek bahasa yang khas dan beragam sesuai dengan pulau atau daerahnya. Masing-masing memiliki dialek sendiri seperti Anambas, Tarempa, Tambelan, Ranai, Bunguran Barat, Serasan. Bahkan di masing-masing desa dan dusun memiliki dialek bahasa yang berbeda dan itu adalah kekayaan kultural yang mencirikan kultur Pulau Tujuh. Demikian juga dari segi kesenian dan sastra. Kawasan Pulau Tujuh memiliki permainan rakyat seperti Mendu, Alu, Gasing dan berbagai tradisi keagamaan yang berbeda dengan Tanjungpinang atau daerah lain.

Selain itu juga, kawasan Pulau Tujuh memiliki akar sejarah dan jalur perdagangan dan perekonomian yang khas dan khusus. Jalur perdagangan antara Fatani, Burma, dan Pulau Jawa dan Sumatera zaman kerajaan Sriwijaya yang berpusat di Anambas, Tambelan, Subi, dan Segeram, adalah bagian yang fakta sejarah yang tidak bisa diabaikan. Karena itu, untuk mengembalikan kejayaan masa lalu, maka salah satu yang bisa dilakukan adalah penguatan kelembagaan dan struktur pemeritah yang ada.

Transformasi akar kebudayaan dan kesejarahan Pulau Tujuh dalam perspektif kekinian menjadi urgen. Pertama, untuk menjaga dan melestarikan kearifan budaya dan khasanah yang ada agar tetap terjaga dan berkembang sesuai dengan semangat sejarah dan budayanya. Hal ini penting, karena arus globalisasi akan terus menderus semua yang lemah.

Kedua, dengan dimekarnya Natuna dan Anambas menjadi provinsi yang terpisah dengan Kepri, maka tentu akan lebih menjamin eksistensi dan kelangsungan NKRI itu sendiri. Sebab, Natuna dan Anambas adalah halaman depan dari NKRI. Penguatan daerah perbatasan tidak cukup membangunan insfrastruktur, melainkan harus diikuti dengan penguatan pemerintah daerahnya. Sangat riskan kiranya, jika daerah perbatasan memiliki insfrastruktur militer yang kuat, namun pemerintah sipilnya lemah atau hanya setingkat Kabupaten/Kota akan membuat masyarakat setempat menjadi tidak berdaya menghdapi berbagai kebijakan yang akan diterapkan.

Ketiga, dari sisi rentang kendali memang jarak antara Provinsi Kepri dengan Natuna cukup jauh, hampir sama dengan Tanjungpinang-Jakarta. Hal ini membuat tidak efesien dan efektif. Selain itu, karakteritik daerah yang berbeda tipe cuaca, musim dan kebiasaan akan berbeda dalam penanganannya. Misalnya, Natuna dan Anambas setiap tahun terkena musim Utara, maka penangangan musim Utara ini sangat berbeda dengan penanganan daerah yang tidak terkena dampak musim Utara. Keempat, dengan pembentukan provinsi Natuna Anambas, maka berbagai persoalan teknis dan pemecahan berbagai persoalan ril akan lebih mudah diselesaikan.

Kelima, pembentukan provinsi pulau tujuh atau Natuna Anambas akan mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat. Natuna dan Anambas memiliki potensi sumberdaya Alam yang tak bisa dianggap enteng. Ada Minyak, Gas, Ikan, Wisata dan berbagai keaneragaman hayati serta pertanian serta perkebunan. Potensi ini akan lebih mudah untuk dikembangkan dan dikelola dengan penguatan pemerintah yang ada.

Jika demikian, siapa bilang Natuna dan Anambas tidak layak menjadi provinsi?  Persoalannya bukanlah terletak pada layak atau tidak layak, melainkan terletak pada komitmen politik untuk maju atau tidak. Inilah tantangan yang mesti diurai dan dituntaskan dengan pikiran yang jernih dan visioner. Pengalaman pembentukan Provinsi Kepri dapat dijadikan modal sosial untuk mewujudkan Provinsi Pulau Tujuh atau Natuna-Anambas. Wallualam Bisyawab. ***(Umar Natuna, Pemerhati Masalah Sosial tinggal di Ranai Natuna)

Share