Selasa01232018

Last update05:00:00 AM

Back Rubrik Tajuk

Tajuk

Tuntaskan Kasus Mobil Bermasalah

Tim Bareskrim Mabes Polri didukung Tim Polda Kepri dan Polresta Barelang melakukan razia dan penangkapan atas mobil-mobil mewah di Kota Batam yang diduga bermasalah mulai Kamis (23/9). Hingga kemarin telah 104 unit mobil mewah yang terjaring. Polisi tidak hanya merazia mobil-mobil mewah itu di jalanan raya, tetapi juga menjemput ke rumah-rumah warga pemilik mobil mewah tersebut.

Mamatuhi Putusan MK

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi Undang-Undang (UU) Kejaksaan yang diajukan mantan Menteri Hukum dan HAM, Yusril Ihza Mahendra tentang batas periode masa jabatan Jaksa Agung.
MK memutuskan sejak hari Rabu (22/9) pukul 14.35 WIB Hendarman Supandji sudah tidak menjabat sebagai Jaksa Agung lagi.

Teroris Makin Nekat

Dulu, teroris tidak pernah secara terbuka melakukan aksinya, apalagi secara bergerombol menyatroni bank, bahkan menyerang markas polisi. Mereka tidak pernah melakukan aksi dengan melibatkan banyak orang, tapi hanya beberapa orang. Lebih sering bahkan hanya satu orang seperti dalam aksi bom bunuh diri. Dalam beraksi pun, mereka tidak pernah terdengar menggunakan senjata api, melainkan bom. Senjata api hanya digunakan dalam keadaan terpaksa untuk mempertahankan diri saat terjadi penggerebekan oleh Tim Detasemen Khusus (Densus) 88/Antiteror Polri.

Tinjau Kembali Anggaran Gedung DPR yang Baru

Rencana pembangunan Gedung Dewan Perawakilan Rakyat (DPR) yang baru di Senayan, Jakarta menjadi bola panas dan menuai kritikan pedas dari berbagai pihak. Mayoritas menyatakan proyek gedung 36 lantai dengan biaya Rp1,6 triliun itu sangat tak pantas dengan kondisi perekonomian bangsa sulit seperti sekarang.

Apalagi gedung wakil rakyat tersebut akan dibangun dengan konsep super mewah, dilengkapi kolam renang, ruang spa, fitnes dan ruang pijat. Masing-masing anggota DPR akan disediakan ruangan sendiri. Ukurannya 120 meter persegi. Masing-masing kamar pun diset memiliki kamar mandi.

Ruangan 120 meter persegi itu juga digunakan untuk 5 tenaga ahli, 1 asisten pribadi yang melekat pada tiap-tiap anggota DPR.  Sehingga 560 anggota DPR sekarang akan memiliki 3.360 orang staf ahli dan asisten. Dengan demikian sebanyak 3.920 orang di luar karyawan DPR dan cleaning service ada di satu gedung tersebut.

Di tengah kondisi kehidupan masyarakat yang begitu sulit, jelas saja proyek pembangunan gedung DPR itu ditolak. Kontraversi pun muncul. Proyek Gedung DPR tidak hanya mendapat menolakan dari eksternal tapi juga kalangan internal anggota dewan sendiri. Gedung baru DPR yang rencananya akan dilengkapi spa, kolam renang, erobik dan panti pijat jelas sangat menyakiti hati masyarakat.

Sementara itu hasil penelitian baru tentang kelayakan proyek Gedung DPR itu biayanya hanya separoh adari yang dianggarkan sekarang. Gedung DPR tersebut bisa dibangun dengan anggaran Rp800 miliar. Artinya ada penghematan anggaran mencapai 50 persen, yakni sekitar Rp800 miliar.  

Hasil peneliatian itu juga mengatakan tidak masuk akal anggaran Rp1,6 triliun untuk luas bangunan 157 ribu meter persegi. Karena dengan anggaran Rp1,6 triliun berarti setiap meter perseginya nilainya Rp10 juta. Angka yang kelewat besar untuk nilai gedung perkantoran. Nilai yang pantas dan sudah dianggap tinggi untuk bangunan gedung kantor adalah Rp5 juta permeter perseginya.

Bangunan hotel mewah saja nilainya tidak sampai Rp5 juta permeter persegi. Jadi tak logis biaya pembangunan kantor lebih mahal ketimbang biaya pembangunan hotel mewah. Tentu saja dengan adanya hasil penelitian baru mengenai kepantasan biaya pembangunan Gedung DPR dengan konsep Gerbang Aspirasi itu maka patut kiranya penganggaran proyek Rp1,6 triliun itu ditinjau ulang.

Tidak tertutup kemungkinan anggaran proyek Rp1,6 triliun yang mengejutkan rakyat itu telah mengalami markup. Karena itu juga penting kiranya pihak terkait (apakah BPK, KPK atau Kejagung) mengaudit atau pun meneliti secara cermat rancangan anggaran biaya (RAB) yang diajukan untuk membiayai proyek itu.

Langkah ini sangat strategis, sebagai upaya penyelamatan uang negara yang jumlahnya mencapai Rp800 miliar. Akan tepat kiranya pencegahan  ini dilakukan secepat mungkin, sebelum anggaran itu mengalir ke kantong masing-masing pihak yang terlibat.

Jika nantinya terbukti ada indikasi upaya untuk merugikan negara dengan proyek Gedung DPR ini oleh pihak-pihak tertentu, maka perlu diberikan tindakan tegas. Bila pihak itu adalah anggota DPR, maka sebaiknya dikenakan Pergantian Antar Waktu (PAW). Jika pelakunya adalah PNS di lingkungan Sekretariat DPR, maka perlu diberikan sanksi tegas, seperti pemecatan, penurunan pangkat dan lain sebagainya. **

Ritual Sidak PNS Mangkir

Inspeksi mendadak atau sidak. Itulah rutinitas instansi pemerintah dari pusat hingga daerah pada hari pertama kerja setelah liburan panjang, seperti Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru. Tujuannya: mengecek kehadiran para pegawai negeri sipil (PNS) dan tenaga honorer.

Biaya Pelesiran Pejabat Selangit

Di tengah-tengah belum membaiknya kondisi perekonomian Bangsa Indonesia ternyata para pejabat dan wakil rakyatnya masih saja suka menghambur-hamburkan uang dengan hal-hal yang tidak penting dan bahkan tak ada sangkut-pautnya dengan kepentingan masyarakat. Perjalanan dinas ke luar negeri adalah lumbung pendapatan besar bagi para pejabat dan anggota legislatif.

Mencari Ketua KPK

Ketua Komisi Yudisial (KY) Busyro Muqoddas dan pengacara Bambang Widjojanto dipilih secara aklamasi oleh Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel KPK) sebagai dua calon pimpinan KPK yang akan diajukan Presiden ke DPR RI untuk mengikuti uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper tes). DPR nantinya akan memilih satu dari keduanya untuk ditetapkan sebagai pimpinan KPK menggantikan Antasari Azhar.

Pimpinan KPK, Panglima TNI, Kapolri dan Jaksa Agung Baru

Bulan ini akan menjadi masa-masa sibuk bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan DPR RI karena akan memilih pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Panglima TNI, Kapolri dan Jaksa Agung baru. Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso, Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri dan Jaksa Agung Hendarman Supandji secara bersamaan akan mengakhiri tugas pada bulan Oktober mendatang karena memasuki masa purnabakti atau pensiun. Adapun pimpinan KPK harus diisi karena sudah lama lowong ditinggal Antasari Azhar yang terlibat kasus pembunuhan.

Mulai dari Nol

Bulan Ramadhan 1431 H telah berlalu. Setelah berperang melawan hawa nafsu selama satu bulan penuh, kini umat Islam memasuki Bulan Syawal atau bulan kemenangan. Seperti trendnya isi SMS (pesan singkat) selamat lebaran, umat Islam bulan ini kembali memulai dari nol. Tak ubahnya seperti bayi baru lahir, kondisinya suci.

Arus Mudik Masih Terus Makan Korban

Mudik sudah menjadi ritual tahunan masyarakat Indonesia setiap kali Hari Raya Idul Fitri tiba. Selain untuk bersilaturahmi dengan sanak-saudara, kembali ke kampung halaman merupakan keinginan dasar setiap manusia terhadap asal-usulnya. Oleh karenanya, orang rela melakukan apa saja agar bisa berhari raya di kampung halaman bersama keluarga. Batas-batas rasional tidak menjadi penghalang bagi para pemudik melaksanakan niatnya. Pemudik rela berjubel-jubel di bus, kapal, kereta api, mengendarai sepeda motor hingga ratusan kilometer, bahkan merogoh kocek dalam-dalam demi membeli tiket yang harganya membubung tinggi.

Selamat Mudik

Ibadah puasa Ramadhan tinggal kurang dari sepekan lagi. Itu berarti Hari Raya Idul Fitri 1431 Hijriah sudah di depan mata. Ritual tahunan yang membuat Lebaran kian semarak, yakni mudik ke kampung halaman, sudah mulai meningkat dan puncaknya akan terjadi dalam pekan ini.