Sabtu05262018

Last update05:00:00 AM

Back Rubrik Tajuk

Tajuk

e-KTP Gratis

Informasi menggembirakan bagi masyarakat Kota Batam dan daerah lainnya yang sering bermasalah atau pun 'diperas' saat pengurusan KTP. Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan menerapkan e-KTP (Kartu Tanda Penduduk program elektronik) secara nasional. Penerapan program ini direncanakan mulai berjalan 2011 dan tuntas pada tahun 2012. E-KTP gratis alias tak dipungut bayaran. Karena pemerintah pusat telah menganggarkan dana Rp6,7 triliun khusus untuk program ini.

12 Inpres Kasus Gayus Mandul

Senin (17/1) lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengeluarkan 12 instruksi untuk segera dilaksanakan oleh instansi pemerintah dalam menyelesaikan kasus terdakwa mafia pajak Gayus HP Tambunan. Pertama, SBY menginstruksikan Polri, Kejaksaan Agung, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Hukum dan HAM untuk mempercepat dan menuntaskan kasus hukum Gayus.

Modus Mafia Hukum di Polri

Pengakuan Kepala Kepolisian RI (Kapolri) Jenderal Pol Timur Pradopo, bahwa ada delapan modus mafia hukum di tubuh Polri sebetulnya tidak terlalu mengejutkan. Namun, karena ini untuk pertama kalinya seorang petinggi Polri jujur di depan khalayak ada "borok" di lembaga penegak hukum yang ia pimpin , makanya menjadi menarik dibahas.

Jangan Terlalu Membebani Oragtua Siswa

Berita tentang sejumlah orang tua dan wali murid SMPN 3 Tangsi Rasep, Kecamatan Singkep Barat, Kabupaten Lingga yang merasa keberatan dengan pihak sekolah yang membebankan biaya pembelian 12 unit laptop kepada siswanya membuat kita kaget. Kekagetan kita bukan karena penolakannya, tetapi mengapa sampai pembelian 12 unit laptop itu dibebankan kepada siswa.

Jangan Terlalu Membebani Orangtua Siswa

Berita tentang sejumlah orang tua dan wali murid SMPN 3 Tangsi Rasep, Kecamatan Singkep Barat, Kabupaten Lingga yang merasa keberatan dengan pihak sekolah yang membebankan biaya pembelian 12 unit laptop kepada siswanya membuat kita kaget. Kekagetan kita bukan karena penolakannya, tetapi mengapa sampai pembelian 12 unit laptop itu dibebankan kepada siswa.

Status Quo Relang Mesti Dicabut

Program Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas atau Free Trade Zone (FTZ) di wiliayah Batam, Bintan dan Karimun (BBK) selama ini memang telah berjalan, tapi belum optimal. Sejumlah kendala menjadi penghadang suksesnya pemberlakukan FTZ BBK. Di antara sekian kendala itu adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2009 yang di dalamnya terdapat aturan master list untuk setiap memasukan barang ke wilayah FTZ BBK.

Kecewa Vonis Ringan Gayus

Sekali lagi Gayus HP Tambunan menunjukkan dirinya bukan orang sembarangan. Dituntut jaksa dijatuhi hukuman 20 tahun penjara, bekas pegawai pajak itu cuma divonis hakim sepertiganya. Dalam sidang putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (19/1), Gayus diganjar hukuman tujuh tahun penjara dan denda Rp300 juta subsider tiga bulan kurungan. Gayus dijerat JPU dengan empat dakwaan sekaligus atas dua perkara, yakni perkara mafia pajak terkait penanganan keberatan beberapa wajib pajak dan perkara mafia hukum terkait menyuap penyidik Polri, menyuap hakim, dan memberikan keterangan palsu.

Usut Tuntas Kasus Korupsi Bansos!

Para pegiat anti korupsi di Batam selama ini telah pesimis kasus dugaan korupsi Bantuan Sosial (Bansos) Pemko Batam bakal ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam. Pasalnya kasus ini telah satu tahun lebih dibiarkan mengambang. Namun ternyata Senin (17/1) sekitar pukul 22.00 WIB malam, jajaran Kejari Batam menahan sekaligus dua pejabat Pemko Batam. Mereka adalah Kepala Bagian Keuangan Pemko Batam Erwinta Marius dan Bendahara Pemko Batam Raja Harris.Tentu saja ini kabar menggembirakan bagi pegiat anti korupsi dan masyarakat Batam pada umumnya. Ternyata kita masih punya harapan untuk memberikan kejuatan dan efek jera terhadap para pejabat di daerah ini untuk tidak korupsi. Karena korupsi tidak hanya menyeret para pelaku ke dalam bui, tetapi juga menenggelamkan istri, anak dan keluarga lainnya ke dalam jurang sanksi sosial yang diberikan masyarakat.

Panggung Sandiwara Gayus

Gayus Halomoan P Tambunan benar-benar membuat negeri ini seperti negeri sandiwara. Menjadi bahan tertawaan dan membuat hati rakyat seperti disayat sembilu. Bagaimana mungkin seorang tahanan kelas kakap yang dijaga ketat, tapi masih bisa membuat paspor dan bebas pelesiran sampai ke luar negeri. Bukan cuma sekali tetapi berkali-kali.

Ungkap Gayus Jangan Lupakan Century

Gayus memang luar biasa. Mantan pejabat eselon empat Dirjen Pajak yang berstatus sebagai terdakwa kasus pajak dan praktik mafia hukum itu telah mendominasi berita yang ada di media-media di tanah air. Hari-hari nyaris semua media menjadikan Gayus sebagai salah satu menu wajid untuk diterbitkan atau disiarkan. Gayus memang hebat. Sepak terjangnya selalu menarik untuk diikuti.

Dana Kampanye

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batam telah menerima laporan dana kampanye lima pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota (Cawako-Cawawako) Batam. Selanjutnya KPU Batam telah menyerahkan laporan tersebut kepada akuntan publik untuk diaudit. Kini laporan dana kampanye tersebut masih dipelajari auditor publik. Laporan itu akan dikembalikan kepada KPU setelah dua minggu atau 18 Januari 2011 mendat