Jumat09222017

Last update05:00:00 AM

Back Rubrik Tajuk Krisis Kemanusian di Rohingya

Krisis Kemanusian di Rohingya

Perhatian dunia saat ini tertuju ke Myanmar. Sebanyak 400-an orang etnis Muslim Rohingya dilaporkan tewas dibantai militer Myanmar. Kini sekitar 50 ribuan warga telah mengungsi di Bangladesh sejak pekan lalu. Sementara 20 ribuan lainnya masih terjebak di daerah tak bertuan yang memisahkan antara Banglades dan Myanmar.
Kekerasan yang dialami etnis Rohingya di Rakhine, Myanmar itu menimbulkan aksi solidaritas dari saudara-saudara Muslim di belahan dunia, termasuk Turki dan negara-negara tetangga seperti Indonesia dan Malaysia.

Di Indonesia, umat Muslim menggelar demonstrasi di sejumlah daerah, termasuk di Tanjungpinang, Kepri. Bahkan aksi solidaritas ini juga dilakukan di depan Kedutaan Besar Myanmar di Jakarta dalam beberapa hari terakhir ini.

Mereka meminta Pemerintah Myanmar menghentikan tindakan kekerasan terhadap warga Rohingya. Mereka berdemonstrasi karena membaca laporan bahwa akibat kekerasan terhadap Rohingya selama September ini sekitar 400 orang meninggal dan lebih dari 2.600 rumah dibakar habis.

Bahkan imbas peristiwa ini semakin lebar ketika muncul berbagai foto kekejaman militer Myanmar tersebar sedemikian vulgar di dunia maya. Memang, ada sejumlah foto hoax yang makin memanaskan suasana, mengenai aksi penindasan terhadap Rohingya. Tapi bukan berarti, peristiwa itu tidak ada (palsu).

Tidak ada yang dapat melakukan verifikasi atas kebenaran dari berita maupun foto yang beredar tersebut. Meski demikian, Pemerintah Indonesia percaya Pemerintah Myanmar bisa mengelola persoalan ini dengan mengedepankan prinsip demokrasi dan penghormatan pada hak asasi manusia.

Keyakinan itu muncul setelah Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi berbicara langsung dengan mitranya, Menteri Muda Urusan Luar Negeri Myanmar Kyaw Tin. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir menyatakan, Indonesia mengharapkan pengelolaan bantuan kemanusiaan dan pembangunan di Rakhine bersifat inklusif. "Pernyataan itu ditanggapi positif Menteri Muda," kata Arrmanatha.

DPR RI meminta pemerintah mendorong negara di ASEAN agar lebih berperan aktif mengakhiri konflik Rohingya. Ketua Komisi Luar Negeri DPR Abdul Kharis Almasyhari menyayangkan tindakan aparat Myanmar yang telah melakukan penggusuran dan pembakaran perkampungan warga Rohingya. Pemerintah Myanmar pun memberikan sinyal positif untuk menyelesaikan konflik Rohingya. Tetapi kita meminta agar ada "peta jalan" yang dibuat untuk menyelesaikannya.

Secara personal, tekanan juga bisa dilakukan terhadap tokoh Myanmar Aung San Suu Kyi. Dengan atribut yang dimiliki sebagai tokoh perdamaian dan HAM, alangkah naifnya bila kini tokoh perempuan itu tutup mata.

Suu Kyi meraih Nobel perdamaian pada 1991 karena dianggap memilih ‘revolusi damai dan bijaksana’ dalam melawan junta militer Myanmar. Lalu 2012, Suu Kyi meraih Havel Prize, sebuah penghargaan hak asasi manusia untuk keberaniannya meneriakkan HAM. Tapi semua itu tak berarti lagi saat ia diam melihat pembantian di depan matanya.

Bicara Rohingya bisa diambil dari sejumlah pendekatan, baik sejarah, sosial, religi, maupun politik antarnegara. Tapi prinsip bahwa ada unsur kemanusiaan yang tercederai, tetap harus diutamakan. Semoga.***

Share