Jumat09222017

Last update05:00:00 AM

Back Rubrik Tajuk Rumah Sakit Tak Boleh Minta Uang Muka

Rumah Sakit Tak Boleh Minta Uang Muka

Kasus Bayi Debora, berbuntut panjang. Bayi yang seharusnya mendapat pelayanan kesehatan lebih lanjut di salah satu rumah sakit di Jakarta, akhirnya meninggal dunia. Dalam diskusi yang diselenggarakan di Media Center DPR RI, Selasa (12/9) yang menghadirkan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dan anggota Komisi IX dari FPKB, ditegaskan, jika pendirian RS harus sesuai dengan UU Kesehatan, yaitu setiap RS harus berorientasi kemanusiaan, bukan finansial. Jadi, siapun yang datang berobat harus segera ditangani, jangan pernah meminta uang muka dan jaminan saat pasien datang berobat apalagi dalam situasi darurat.
Dalam diskusi tersebut ditegaskan juga, negara wajib melindungi setiap warga negara. Salah satu upaya yang tengah dilakukan Pemerintah saat ini adalah mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) atau jaminan kesehatan semesta mulai 2019 nanti. Jika ada rumah sakit yang meminta uang muka atau jaminan terhadap seorang pasien, patut dipertanyakan misi pendirian rumah sakit tersebut.

Pendirian sebuah rumah sakit jelas ada izin sesuai dengan UU No.36/2009 tentang Kesehatan. UU itu mewajibkan RS swasta maupun pemerintah untuk memberikan pelayanan pada masyarakat. Apalagi dalam keadaan darurat. Dalam pasal-pasal UU tersebut sudah tegas dan jelas disampaikan, dalam keadaan darurat, RS dilarang menolak pasien dan juga tak boleh minta uang muka. Rumah sakit wajib menjalankan fungsi sosial kemanusiaan, pelayanan yang adil, jujur, dan demokratis.

Kasus bayi Debora, merupakan salah satu dari sekian banyak kasus yang terjadi di rumah sakit-rumah sakit. Tidak dipungkiri, praktik uang jaminan yang diminta saat pasien hendak dirawat, jamak diketahui. Akibat praktik itu, tidak sedikit juga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan saat pasien gawat darurat dibawa ke ruang UGD di sebuah rumah sakit.

Apa yang ditegaskan dalam diskusi tersebut merupakan sebuah keharusan yang seyogianya dilakukan. Namun, yang menjadi pertanyaan, apa kira-kira sanksi yang diberlakukan terhadap rumah sakit yang tetap minta uang muka/jaminan saat pasien harus mendapat perawatan. Apakah sudah ada rumah sakit yang diberikan sanksi atas kasus seperti ini atau yang serupa?

Jika memang mengacu pada UU No.36/2009 tentang Kesehatan, pihak rumah sakit memang wajib memainkan perannya dalam memberikan layanan kesehatan pada pasien tanpa pandang status sosialnya. Lalu, untuk memastikan layanan itu benar-benar dapat dijalankan dengan baik, tentu ada pengawasan dari pihak terkait. Jika ada yang melanggar, langsung berikan sanksi, agar yang lain tidak mau berbuat yang serupa. Tapi, kalau tetap dibiarkan, dikhawatirkan kasus seperti bayi Debora akan kembali terjadi. Ini tentu akan makin menambah pilu nasib masyarakat yang memiliki keterbatasan finansial. Semoga hal ini menjadi perhatian seluruh pihak.***

Share