Selasa07252017

Last update01:42:38 PM

Back Rubrik Tajuk Korupsi Keramik Rusun

Korupsi Keramik Rusun

Kemarin, Kejaksaan Negeri Batam melakukan pemeriksaan terhadap lima orang panitia lelang di Badan Pengusahaan (BP) Batam. Kelima orang yang terdiri dari tiga pria dan dua wanita itu diduga melakukan korupsi pemasangan keramik di Rumah Susun (Rusun) Bida Muka Kuning pada 2016 lalu.
Berdasarkan data Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) BP Batam, selama 2016  ada lelang pemasangan keramik di Rusun Bida Mukakuning dengan nilai pagu paket Rp802.750.000. Selain itu juga ada lelang pengadaan furniture kamar hunian rusun dengan pagu Rp1.567.390.000.

Dalam kasus ini, pihak Kejari belum memberikan keterangan secara resmi terkait perkembangan penyelidikan kasus tersebut hingga penetapan tersangka.

Namun demikian, wartawan mendapat bocoran dari salah seorang penyidik Kejari Batam yang tidak mau menyebutkan namanya mengatakan kelima panitia lelang itu baru pertama kali diperiksa. Pasalnya, dalam pemanggilan pertama mereka tidak hadir.

Terlepas dari itu semua, dengan penjelasan salah seorang penyidik itu telah menyiratkan bahwa penanganan kasus korupsi ini masih berjalan. Hanya saja, kesan yang muncul dalam persepsi di masyarakat, yang disuarakan adalah bahwa kasus itu dikhawatirkan mangkrak. Kekhawatiran itu juga sah-sah.

Kita sangat paham, pemberantasan korupsi yang sudah sedemikian mengakar dan menyebar ke seluruh sel-sel organisasi pemerintah membutuhkan usaha yang ekstra, bahkan sangat ekstra. Tali-temali perkara korupsi sedemikian luas, sangat rawan intervensi politik dan kekuasaan. Namun, satu hal yang akan selalu menjadi modal utama upaya pemberantasan korupsi adalah semangat dan kesadaran kolektif masyarakat yang antikorupsi.

Untuk menjaga semangat ini, penegak hukum harus menunjukkan dengan bukti bahwa keseriusan penanganan kasus korupsi tidak pernah kendur atau mengalami jeda. Prinsip dalam hukum juga harus diterapkan dalam penanganan kasus korupsi, yakni penanganan yang cepat dan segera. Meskipun proses penyelidikan dan penyidikan perkara korupsi tentu bisa sangat rumit, berbelit-belit, dan makan waktu.

Tapi kalau proses yang makan waktu itu bisa membuat masyarakat melupakan suatu kasus. Ini yang dikhawatirkan. Artinya kalau masyarakat lupa maka tidak ada konsisten untuk menuntaskan perkara.

Jadi, kekhawatiran masyarakat itu perlu direspons dengan keterbukaan proses penanganan. Masyarakat berhak tahu atas setiap tahap penanganan kasus sehingga tidak ada kata lelah untuk membongkar tindak korupsi.

Melalui forum ini, kita juga mengingatkan kembali agar Kejari memelihara kepercayaan publik yang sudah mulai tumbuh dengan mengusut tuntas kasus ini dengan cepat dan tanpa pandang bulu. Kecepatan sengaja kita tekankan karena pengusutan yang berlarut-larut sangat potensial membuat kasus ini masuk angin di tengah jalan.

Pengalaman selama ini membuktikan hal tersebut. Kasus-kasus yang pengusutannya memakan waktu lama biasanya menguap di tengah jalan. Kalaupun tidak, paling-paling yang kena hanya orang-orang kecil, sementara aktor intelektualnya bebas berkeliaran. ***

Share