Sabtu11182017

Last update05:00:00 AM

Back Tanjungpinang Kepri Rawan Praktik Pungli

Kepri Rawan Praktik Pungli

Tim Saber Pungli Sosialisasi di Kantor Gubernur

TANJUNGPINANG (HK)- Provinsi Kepri menjadi salah satu daerah yang rawan terjadi pungutan liar (pungli). Hal ini disebabkan Kepri merupakan daerah yang strategis, berbatasan dengan negara tetangga sehingga sangat mudah terjadi pungli.
Sekretaris Satgas Tim Saber Pungli Pusat, Mayjend TNI Andrie Sutarno mengatakan hal itu kepada wartawan di sela-sela sosialisasi dan rapat koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemprov Kepri terkait pungli, kemarin.

"Provinsi Kepri termasuk rawan pungli, karena berbatasan dengan negara luar dan disamping juga provinsi ini letaknya cukup strategis. Kalau tidak dikelola dengan baik, maka praktek pungli ini rawan terjadi," kata Andrie.

Jenderal bintang dua ini mengatakan sejak dibentuk pada 20 Oktober 2016 hingga 12 September 2017, Satgas Saber Pungli sudah menerima 16 pengaduan di Kepri.
Pengaduan pungli dari masyarakat itu terkait dengan pengurusan KTP, KK, masalah lahan dan lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda).  Dengan laporan masyarakat itu tentu pihaknya akan terus memantau hal itu.

"Kita terus memantau perkembangan provinsi ini, karena sampai saat ini ada sekitar 16 laporan pungli di Kepri untuk ditindaklanjuti. Kalau sudah terjadi pungli, maka operasi tangkap tangan akan segera dilakukan," ujarnya.

Dia mengatakan, laporan pungli yang disampaikan selama ini seperti harga tiket kapal yang berbeda mulai dari pengurusan perizinan hingga ke pungutan lainnya. Terkait dengan hal itu Satgas Saber Pungli akan terus melakukan upaya penindakan dengan tujuan memberikan efek jera kepada pelaku maupun calon pelaku. Selain itu, pihaknya juga akan mensinergikan satgas pusat dan daerah bersama instansi terkait sistem pencegahan pungli.

"Penindakan ini akan terus dilakukan agar jumlah laporan maupun kasusnya dapat berkurang, dan lama-lama hilang," katanya.

Rapat koordinasi saber pungli tersebut sebelumnya dibuka oleh Gubernur Kepri Nurdin Basirun, dihadiri sejumlah Kepala OPD dan unsur Muspida Kepri. Tim Saber Pungli dipimpin langsung ekretaris Satgas Tim Saber Pungli Pusat, Mayjend TNI Andrie Sutarno.

"Kita berkunjung ke Kepri dalam rangka melakukan survei dan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kepri, terkait dengan laporan yang kami terima," ujar Andrie usai memimpin rapat dengan instansi terkait di Kantor Gubernur Kepri.

Kata Andrie, tim Satgas Saber Pungli pusat melakukan tugas berkoordinasi dengan masing-masing unit pelaksana teknis (UPT) di setiap daerah untuk ditindaklanjuti. Laporan yang sebelumnya sudah disampaikan itu dalam waktu dua sampai tiga bulan kedepan agar bisa ditindaklanjuti.

Sebelumnya, di Kepri, sejak dibentuk Tim Saber Pungli pada akhir 2016 sekitar 18 kali OTT dengan 17 kasus yang ditangani dan 26 orang ditetapkan sebagai tersangka. Kasus itu ditangani Polda Kepri maupun jajaran Polres dan Polresta. Barang bukti dari OTT itu sekitar Rp135.730.000.

OTT pertama kali dilakukan pada Kamis 10 Oktober 2016. Tim Saber Pungli Polda Kepri mengamankan dua orang di Ruko Botania Batam yang melakukan pungli kepada sejumlah calon tenaga kerja Indonesia (TKI) ke Malaysia. Dari dua pelaku diamankan uang sisa pembayaran Rp2 juta.

Selanjutnya, Selasa 17 Oktober 2016 Tim Saber Pungli Polda Kepri membongkar praktik pungli di Dinas Kependudukan Kota Batam dengan barang bukti Rp3.184.000. Ada dua tersangka yang diamankan dan sudah menjalani persidangan.

Pada 5 Desember 2016, tim kembali mengamankan dua orang di Green Land Batam karena diketahui melakukan pemerasan pada seorang pengusaha Batam dengan barang bukti uang Rp7 juta. Kemudian Jumat 17 Februari 2017, Tim Saber Pungli Polda Kepri membongkar praktik pungli di Pasar Bintan Centre Tanjungpinang dan mengamankan dua tersangka beserta uang Rp16 juta.

Sedangkan untuk kasus yang ditangani Polresta Barelang, adalah kasus pungli di Pasar Cipta Puri oleh oknum anggota Polsek Sekupang dengan barang bukti Rp4,75 juta yang terjadi pada 13 Oktober 2016. Selain itu, ada juga pungli oknum anggota Pos Polisi Simpang Dam Mukakuning yang terjadi pada 10 November 2016 dengan bukti uang Rp400 ribu. Kemudian Polresta Barelang mengungkap pungli di Pelabuhan ASDP Telaga Punggur. Ada dua orang ditetapkan sebagai tersangka dengan barang bukti Rp82,152 juta..

Jajaran Polres Tanjungpinang menangani tiga kasus, yaitu pada Kamis 5 April 2017 di Kantor Pertanahan Tanjungpinang dengan satu tersangka, barang bukti Rp3 juta. Kasus kedua di area parkir Vihara Patung Seribu dengan dua tersangka dan uang Rp236 ribu. Terakhir pungli di Pelabuhan Sri Bintan Pura dengan satu tersangka dan barang bukti Rp2,6 juta.

Polres Karimun ada dua kasus yaitu pengungkapan pungli tanda masuk Objek Wisata Pantai Pongkar yang dilakukan dua tersangka dengan barang bukti Rp1,341 juta. Selanjutnya pungli serupa objek wisata Pantai Pelawan dengan dua tersangka dan barang bukti Rp3,177 juta.

Untuk Polres Bintan satu kasus, yaitu pungli di SMK 1 Bintan dengan satu tersangka dan barang bukti Rp8,532 juta. Polres Lingga pengungkapan pungli di atas Kapal Roro yang berlayar menuju Batam dengan satu tersangka serta bukti hasil pungli Rp1,030 juta.

Polres Natuna menangani satu kasus pungli pasar yang dilakukan dua tersangka dengan barang bukti Rp328 ribu. Teranyar, 9 September 2017 Tim Saber Pungli Natuna menangkap Kepala Desa Tanjung dengan barang bukti Rp500 ribu. Uang itu hasil pengurusan surat-menyurat tanah di desa tersebut. (eza)

Share