Minggu02182018

Last update05:00:00 AM

Back Tanjungpinang Pelantikan Pejabat Pemprov Kepri Dinilai Janggal

Pelantikan Pejabat Pemprov Kepri Dinilai Janggal

TANJUNGPINANG (HK) - Pelantikan 131 Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada jabatan fungsional dan administrator di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) di aula kantor Gubernur Kepri pada Kamis, (8/2) lalu menuai kecaman.
Sejumlah kalangan menilai pelantikan pejabat Pemprov Kepri kemarin ada kejanggalan dan sarat dengan permainan. Ketua DPD Indonesia Crisis Centre (ICC) Provinsi Kepri La Ode Kamaruddin menilai orang-orang yang dilantik kemarin sebagian tidak memenuhi kompetensi.

Ironinya, kata dia, ada pejabat yang belum sampai satu tahun menduduki jabatan di salah satu organisasi perangkat daerah (OPD) sudah diganti dengan pejabat yang baru.

"Kalau kita berpatokan dalam undang-undang PNS, pegawai yang dilantik harus memiliki kompetensi. Namun, dari pelantikan kemarin ternyata ada yang belum memenuhi seperti di jabatan struktural, sehingga disini kita nilai ada kejanggalan," ujar La Ode, Selasa, (13/2).

La Ode melanjutkan, sesuai dengan peraturan pemerintah (PP) RI nomor 100 tahun 2000 tentang pengangkatan PNS dalam jabatan struktural pada pasal 5 dijelaskan bahwa persyaratan untuk dapat diangkat dalam jabatan struktural, adalah diantaranya : b. serendah-rendahnya menduduki pangkat 1 (satu) tingat di bawah jenjang pangkat yang ditentukan.

Kemudian, huruf c. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan dan d. semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir serta e. memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan.

Selanjutnya pada pasal 6 diterangkan bahwa disamping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah perlu
memperhatikan faktor senioritas dalam kepangkatan, usia, pendidikan dan pelatihan jabatan dan pengalaman yang dimiliki.

"Sebagai contoh kita lihat, ada beberapa departemen di pusat yang ditarik ke Provinsi, seperti dinas Kehutanan dimana dalam jabatan yang ditempatkan pegawai tersebut bekerja selama lima tahun dan bahkan lebih wajib menempati jabatan yang berhubungan dengan kehutanan tersebut.

Namun, pegawai tersebut ditempatkan tidak sesuai dengan tugas, keahlian maupun fungsinya di OPD lain.  Seharusnya, orang yang terisi benar-benar memiliki kualifikasi dibidang itu, namun kita lihat disini peranan baperjakat kurang maksimal dalam menempatkan pegawai tersebut," sebut La Ode.

Bagaimana lanjut dia, harus benar-benar memiliki kompetensi dibidangnya, bila orang yang ditempatkan tidak memahami tugas dan fungsinya yang tentunya bertentangan dengan undang-undang asessmen.

"Kita juga mensinyalir, ada di sebagian OPD yang membeli jabatan untuk menduduki di tempat tertentu dengan membeli atau membayar sampai Rp250 juta. Uang tersebut diduga digunakan untuk membayar utang di bank, sehingga ada pemaksaan untuk menggadai surat keputusan (SK) PNS tersebut," imbuhnya.

Pelantikan pejabat di lingkungan Pemprov Kepri belum lama ini sebelumnya banyak menimbulkan tanda tanya bagi kalangan pegawai. Pegawai banyak yang terkejut saat dilakukan pelantikan pada Kamis (8/2) lalu yang terkesan mendadak.

"Saya saat itu berada di Batam dan tiba-tiba ditelepon dari sekretariat Pemprov Kepri Dompak disuruh balik ke Tanjungpinang untuk mengikuti pelantikan. Padahal kita sedang mengikuti acara dinas dan dengan terburu-buru saya langsung berangkat ke Tanjungpinang untuk mengikutinya," ujar salah satu pegawai yang namanya tidak mau disebutkan ini.

Sebelumnya, Gubernur Kepri melantik sebanyak 131 PNS dalam jabatan fungsional dan administrator terdiri dari 72 pejabat administrator dan 59 jabatan fungsional. Nurdin mengatakan adanya jabatan fungsional dan PNS Administrator di lingkungan Provinsi Kepri ini sangat penting dalam pelaksanaan sistem pemerintahan di Provinsi Kepri.

Apalagi, saat ini Pemprov Kepri telah menerapkan sistem pemerintahan E Government. "Apapun jabatan apapun posisi yang diduduki saat ini adalah titipan Allah SWT, untuk itu laksanakan Amanah ini dengan baik," ungkap Nurdin.

Ia yakin semua pegawai yang di lantik saat ini mampu menjalankan amanah dan tugas yang dibebankan kepadanya saat ini. "Mari sama-sama kita jalankan tugas dengan baik, sehingga mampu bersama-sama membangun Provinsi Kepri. (eza)

Share