Sabtu05262018

Last update05:00:00 AM

Back Tanjungpinang PN Tanjungpinang Surati Kejagung RI

PN Tanjungpinang Surati Kejagung RI

images/stories/Berita/2018/Februari/14Februari18/14-14 feb 18 tpi ft sadg kasat bintan.jpgTerkait 4 Kali Penundaan Tuntutan Mantan Kasat di Bintan

TANJUNGPINANG (HK)- Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang akan menyurati Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) terkait penundaan tuntutan dugaan penggelapan barang bukti narkoba, terdakwa AKP Dasta Analis, mantan Kasat Narkoba Polres Bintan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungpinang untuk keempat kalinya dalam sidang, Rabu (13/2).

Selain Dasta Analis, penundaan sidang tuntutan kasus narkoba tersebut juga dilakukan untuk tiga terdakawa anggota Polres Bintan lainnya, masing-masing Tomy Adriadi Silitonga, Indra Wijaya dan Joko Arifonto.

Dalam sidang kali ini, JPU Akmal SH dari Kejari Tanjungpinang, kembali meminta kepada majelis hakim yang menangani perkara tersebut untuk menunda persidangan, dengan alasan bahwa rencana tuntutan (Rentut) belum turun dari Kejagung RI.

Padahal dalam sidang tiga pekan secara berturut-turut sebelumnya, JPU juga meminta waktu satu minggu penundaan dengan alasan yang sama kepada majelis hakim. "Kami minta waktu satu minggu kepada Mejelis Hakim, karena sampai saat ini Rentut keempat terdakwa tersebut belum turun dari Kejagung RI." ucap JPU Akmal.

Mendengar alasan JPU tersebut, Ketua Majelis Hakim, Acepa Sopian Sauri SH, didampingi dua hakim anggota, Monalisa Anita Theresia Siagian SH MH dan Santonius Tambunan SH, terlihat geram, mengingat waktu masa penahanan keempat terdakwa tersebut tetap terus berjalan, sehingga bisa menyebabkan terdakwa bebas demi hukum.

"Penahan para terdakwa ini terus berjalan. Saya minta pada sidang berikutnya JPU sudah siap dengan tuntutannya dan tidak ada penundaan lagi,"ujar majelis hakim.

Acep menyatakan, penundaan keempat kalinya pembacaan tuntutan tersebut, maka pihaknya selaku majelis hakim PN Tanjungpinang akan menyurati Kejagung RI, agar dapat menjadi perhatian khusus. "Kita akan surati Kejagung supaya perkara ini dapat menjadi perhatian khusus dan segera menurunkan Rentutnya," ucap hakim.

Atas penundaan tuntutan terhadap keempat terdakwa dugaan kasus penggelapan barang bukti  narkotika golongan satu jenis sabu tersebut, maka majelis hakim masih memberikan kesempatan kepada JPU untuk membacakannya pada sidang sepekan mendatang, Selasa (20/2) mendatang.

Sekedar diketahui, mantan Kasat Narkoba Polres Bintan AKP Dasta Analis dan lima anak buahnya (Anggota Satnarkoba Polres Bintan) serta satu warga sipil tengah menjalani sidang sebagai terdakwa dugaan kasus penyalahgunaan narkotika jenis sabu seberat satu kilogram, hasil tangkapan sebelumnya.

Dalam dakwaan JPU terhadap AKP Dasta Analis (46) yang menyebutkan terdakwa Dasta bersama sama saksi Abdul Kadir, Kurniawan Tambunan, Indra Wijaya, Tomy Andriadi Silitonga (Sidang terpisah), pada Rabu 22 Maret 2017 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di ruang kerja terdakwa selaku Kasat Narkoba pada Kantor Satuan Narkoba Polres Bintan Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara saat terdakwa Dasta setelah Press Rellase (konfrensi Press) atas penangkapan sabu seberat 16 kilogram dengan tersangka Ach Yadi bin Ropik alias Yoyok pada Rabu, 22 Maret 2017 sekira Jam 10.00 WIB

Kemudian terdakwa Dasta memanggil anak buah untuk mengambil sebagian dari barang bukti sitaan Narkoba tersebut guna dijual untuk mendapatkan uang. Rencananya, uang tersebut digunakan untuk membayar Cepu (Informan) dan operasional kegiatan Satnarkoba. Disamping sudah mendekati lebaran, terdakwa juga mengatakan kepada anak buahnya agar dapat menolong dirinya membayar Cepu, untuk tangkapan 16 kilogram sabu.

Selanjutnya, terdakwa menanyakan kepada saksi Joko, berapa yang diambil, namun saksi mengaku tidak tahu. Kemudian sekira pukul  09.30 saksi Kurniawan melapor kepada terdakwa tepatnya di depan ruang Provost, bahwa barang yang telah disisihkan dari ruang Barang Bukti sabu di ruangan Joko yang tadinya berada di dalam brangkas di bawa dengan tas oleh Kurniawan Tambunan.

Bahwa pada hari Senin tanggal 3 April 2017 terdakwa diberitahu oleh Indra Wijaya bahwa barang bukti yang diambil Abdul Kadir dan Kurniawan Tambunan telah laku terjual sebanyak 200 gram kepada Andi Nurdin alias Uting (DPO) seharga Rp50 juta, akan tetapi belum dibayarkan.

Baru kemudian 1 Mei 2017 dilakukan pembayaran sebesar Rp35 juta dan hal tersebut telah dilaporkan saksi Abdul kadir kepada terdakwa dan sisanya yang Rp15 juta, dua hari lagi akan di transfer kepada Abdul kadir dari uang penjualan tersebut.

Kemudian terdakwa menyuruh saksi Indra untuk mengambilnya dari Abdul Kadir  yang selanjutnya uang tersebut diterima oleh terdakwa sebesar Rp32,5 juta, dan sisanya sebesar Rp2,5 juta, terdakwa menyuruh Indra untuk membeli kain Gorden.

Rabu, 14 Juni 2017 sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa masuk ke ruang penyidik Unit 1 sambil berkata “ lebaran udah dekat, saya sudah di desak Cepu untuk membayar kekurangan kemarin, kemudian terdakwa kepada saksi Indra menanyakan tentang sisa yang kemarin"katanya.

Kemudian sisa sabu yang disimpan saksi Joko, pada hari Minggu 18 Juni 2017  sekira pukul 16.30 Wib, oleh terdakwa diserahkan lagi kepada saksi Abdul Kadir untuk dijual lagi seberat 16,6 Gram seharga Rp11 juta kepada Dwi  Supprianto Malik atas perintah terdakwa bertempat di kantor Satres Narkoba Polres Bintan

Senin, 19 Juni 2017 sekira pukul 05.30 Wib mendengar dari saksi Indra Wijaya bahwa saksi Abdul Kadir dan Kurniawan telah ditangkap oleh Sat Narkoba Polres Tanjungpinang, barang bukti adalah sabu yang ada dalam penyidikan tersangka Yoyok dan Suiri, yang sebelumnya telah diambil dari brangkas ruangan saksi Joko

Berdasarkan Berita Acara Analisis  Laboratoris  Laboratorium  Barang Bukti Narkotika Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, Nomor : 6980/NNF 2017 tanggal 7 Juli 2017, bahwa barang bukti adalah positif Matafetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114  ayat (2) Jo Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (nel)

 

Share