Selasa06192018

Last update05:00:00 AM

Back Tanjungpinang Dorong Dewan Sahkan Perda Pelindung Perempuan

Dorong Dewan Sahkan Perda Pelindung Perempuan

Hearing dengan Komisi IV DPRD Kepri

TANJUNGPINANG (HK)- Sejumlah Non Government Organization (NGO) atau Organisasi Non Pemerintah di bidang Perlindungan Perempuan Kota Batam melakukan hearing bersama Komisi IV DPRD Kepri untuk meminta dewan mempercepat disahkannya Peraturan Daerah (Perda) Perlindungan Perempuan di Provinsi Kepri.
Pertemuan yang juga dihadiri Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kepri serta Biro Hukum Pemerintah Provinsi Kepri ini berlangsung di ruang rapat komisi IV DPRD Kepri Dompak, Senin (12/3).

Dalam penyampaian salah satu juru bicara NGO perlindungan Perempuan Kepri Benny menuturkan melihat banyaknya persoalan dan permasalahan yang melibatkan perempuan di Provinsi Kepri saat ini, adanya perda ini diharapkan menjawab setiap persoalan yang terjadi.

"Sampai saat ini, belum ada aturan yang menjadi dasar pelaksanaan perlindungan terhadap perempuan yang bersumber dari perda," ujar Benny.

Perda ini lanjut Benny dirasa penting untuk menjadi aturan dan dasar hukum yang menjadi ketentuannya adannya Perlindungan terhadap perempuan di Provinsi Kepri. "Saat ini berbagai persoalan terkait tindak kekerasan dan perlindungan perempuan terjadi khususnya di kota Batam, dan untuk penyelesaian nya dibutuhkan dasar hukum, dan perda ini jawabannya," ungkapnya.

Sementara itu, Teddy Jun Aksara selaku Ketua Komisi IV DPRD Kepri yang memimpin pertemuan menyatakan bahwa pihaknya telah menjadwalkan pembahasan ranperda perlindungan perempuan ini pada masa sidang pertama tahun 2018 ini.

"Seharusnya sudah kita bahas pada masa sidang pertama antara bulan Januari hingga April , namun hingga kini belum ada surat keputusan dari Pemprov Kepri terkait penyampaian Prolegda 2018 ini untuk segera dibahas," ujar Teddy.

Namun begitu, lanjut Teddy pihaknya akan terus berupaya bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Biro Hukum serta KPPAD Kepri untuk dapat segera membahas ranperda ini.

"Karena keberadaan ranperda ini dirasa penting untuk menyelesaikan persoalan terhadap perempuan yang muncul saat ini baik itu kekerasan,pelecehan dan pemenuhan hak-hak perempuan lainnya," ungkap Teddy kembali.

Hal yang sama juga disampaikan Sekretaris Badan Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi kepri Ahmad yang hadir mewakili Kepala BPPPAD Kepri Misni mengatakan bahwa berkas terkait ranperda perlindungan perempuan ini pun telah diserahkan ke dewan untuk segera di bahas.

Tak hanya itu, mengenai anggaran terkai perlindungan perempuan inipun, lanjut Ahmad telah dianggarkan sejak 2017 silam , namun dikarenakan belum terbentuknya perda ini sebagai landasan hukumnya sehingga pelaksanaannya belum dapat dilakukan.

"Kita menunggu perda ini, anggaran 2017 lalu belum dapat kita gunakan, namun kita harapkan ditahun 2018 ini perda ini dapat terbentuk dan dapat segera dimanfaatkan untuk dapat memberikan perlindungan, pendampingan serta penyelesaian terhadap kasus terhadap perempuan," tegas Ahmad Kembali. (efr)

Share