Minggu09212014

Last update12:14:13 AM

Back Tanjungpinang Proyek SPBU KM 9 Tanjungpinang 'Berbuah" Lumpur

Proyek SPBU KM 9 Tanjungpinang 'Berbuah" Lumpur

JALAN BERLUMPUR -- Jalan baru arah Tanjunguban di KM 9 Tanjungpinang berlumpur dan membahayakan pengguna jalan, Minggu (28/4). Lumpur tersebut berasal dari aktivitas pembangunan SPBU di kawasan itu. (SUTANA/HALUAN KEPRI)TANJUNGPINANG (HK) - Proyek pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Lampu Merah Jalan Baru Arah Tanjunguban KM 9 di simpang ke arah Terminal Sei Carang Tanjungpinang dikeluhkan para pengguna jalan. Pasalnya, proyek itu membuat jalanan di sekitar dipenuhi oleh tanah merah yang berubah menjadi lumpur tatkala hujan turun.
"Seharusnya pihak SPBU langsung membersihkan tanah yang tercecer sebelum hujan turun, sekarang telah menjadi lumpur. Harusnya disemprot dengan air, agar tidak mengotori jalan dan mengganggu pengguna jalan raya," ujar Dani, warga perumahan Griya Permai yang mengeluhkan kondisi jalan di sekitar kawasan SPBU tersebut.

Bukan cuma Dani, para pengendara khususnya sepeda motor juga harus ekstra hati-hati agar tidak tergelincir saat melintasi wilayah proyek tersebut.  

"Kalau pengguna jalan jatuh atau kecelakaan, siapa yang bertanggung jawab? Mau tidak pihak yang mengerjakan SPBU itu bertanggung jawab," ujar Nita, pengendara lainnya yang baru saja melintasi kawasan tersebut.

Sementara, di sekitar SPBU, terlihat seorang pekerja tengah membersihkan lumpur dengan alat kerja seadanya. Namun, pekerja itu hanya membuang tanah yang masih menggumpal sedangkan lumpur dan mengotori sepanjang jalan dibiarkan.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang Wan Samsi saat dihubungi mengakui kondisi jalan yang dipenuhi lumpur akibat proyek pembangunan SPBU itu.

"Saya telah memerintahkan Kepala Bidang Darat Dishub saudara, Nanang untuk mengecek laporan dari masyarakat terkait jalan yang kotor oleh lumpur yang dapat membahayakan dan mengganggu pengguna jalan raya. Kami juga sudah menyuruh pekerja pembangunan SPBU untuk membersihkannya," katanya.

Wan Samsi menegaskan, pemerintah tidak alergi atas pembangunan apapun. Tapi dia menekankan agar para pengusaha tetap memperhatikan lingkungan sekitar.

"Bila ada dampak dari pembangunan tersebut maka pihak pemilik bangunan atau pekerja harus memperhatikan kepentingan dan pengguna jalan raya. Langkah awal kita berikan teguran di lapangan. Apabila membandel dan tidak dikerjakan maka tidak segan akan memberikan sanksi tertulis dan apabila tetap membandel pemerintah akan mengambil tindakan tegas," ujarnya tanpa menjelaskan tindakan tegas seperti apa yang dimaksudnya. (sut)

Share