Polisi Tetapkan Direktur PT Ramadhan Jadi DPO

Foto : AKP Efendri Alie Kasat Reskrim Polres Tanjungpinang/ Asfanel

Foto : AKP Efendri Alie Kasat Reskrim Polres Tanjungpinang/ Asfanel

Tanjungpinang (HK)- Polres Tanjungpinang akhirnya tetapkan status Direktur PT Ramadhan, Ikhsan sebagai DPO, terkait dugaan korupsi pelaksanaan proyek pekerjaan lanjutan pembangunan fasilitas Pelabuhan Dompak, Tanjungpinang senilai Rp9.783.700.000, APBN-P tahun 2015.

Kasat Reskrim Polres Tanjungpinang AKP Efendri Alie mengatakan kalau penetapan tersangka ini atas pengembangan fakta persidangan dua terdakwa, Hariyadi S,Sos MM Bin Tuginen dan Berto Riawan ST Bin Lukito dalam kasus yang sama.

Dalam sidang dua terdakwa tersebut, nama Ikhsan disebut-sebut oleh sejumlah saksi ikut menerima kucuran aliran dana korupsi proyek pelabuhan Dompak tersebut, bahkan salah seorang saksi, Abdul Rohim Kasim Jo, Direktur PT Iklan Maju Sejahtera (IMS), sebagai salah subkon pelaksanaan kegiatan proyek tersebut, jelas-jelas menyebutkan keterlibatan Ikhsan, sebagai pihak yang ikut menerima aliran dana proyek itu.

Efendrie Alie menjelaskan, Abdul Rohim Kasim Jo sendiri merupakan tersangka baru yang telah ditetapkan oleh penyidik Unit Tipkor Satreskrim Polres Tanjungpinang, menyusul penetapan tersangka yang saat ini menjadi terdakwa, Hariyadi selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Berto Riawan selaku Direktur PT Karya Tunggal Mulya Abadi KTMA sebagai pemenang tender.

“Kita sudah terbitkan DPO untuk Ikhsan tersebut, Hal ini berkaitan dengan fakta persidangan ,”kata Efendri Alie.

Sebelumnya nama Ikhsan tidak masuk dalam berkas berita acara atas dua terdakwa Haryadi dan Berto tersebut namun dari fakta persidangan dimuka hakim maka akhirnya penyidik memutuskan untuk menindaklanjuti fakta tersebut dan kemudian menetapkan yang bersangkutan menjadi DPO Polres Tanjung Pinang.

Lebih lanjut, Efendri Alie belum bisa menyebutkan status yang bersangkutan Ikhsan, karena masih dalam proses penyelidikan dan pihaknya juga belum melakukan pemeriksaan terhadap Ikhasan tersebut. Hal lain juga menyangkut tentang proses pencekalan.

“Kalau masalah pencekalan, jika seseorang itu sudah diperiksa, dan ditetapkan sebagai tersangka, kemudian status dan nomor pasport yang bersangkutan juga harus jelas, baru bisa kita cekal. Yang jelas, masih dalam proses penyelidikan,” pungkasnya.(nel)

(Visited 8 times, 1 visits today)