Hakim Putuskan Caleg PSI Bersalah

Foto : Caleg PSI Ranat Mulia Pardede yang dijatuhi vonis bersalah oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru / Aspanel

Foto : Caleg PSI Ranat Mulia Pardede yang dijatuhi vonis bersalah oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru / Aspanel

TANJUNGPINANG (HK) – Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru akhirnya menjatuhkan vonis bersalah kepada Ranat Mulia Pardede, Caleg Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk DPRD Kota Tanjungpinang dalam kasus tindak pidana pelanggaran Pemilu.

Putusan majelis hakim PT Pekanbaru yang dipimpin Nurhaida Betty Aritonang SH MH didampingi Fakih Yuwono SH MH dan Jalaludin SH MH tersebut sekaligus membatalkan putusan bebas dari Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang sebelumnya.

Santonius Tambunan SH MH,Humas PN Tanjungpinang,membenarkan hal tersebut, dalam putusan majelis hakim PT Pekanbaru meyakini terdakwa Ranat Mulia Pardede, Caleg PSI Dapil Tanjungpinang Kota telah terbukti bersalah melanggar ketentuan sebagaimana diatir dalam Pasal 521 jo pasal 280 ayat (1) huruf (h) UU RI nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, katanya.

Putusan majelis hakim PT Pekanbaru menjatuhkan vonis kepada terdakwa Ranat Mulia Pardede, yang terbukti bersalah dengan menjatuhi hukuman tiga bulan dengan masa percobaan selama enam bulan dan denda Rp 24 juta, subsider satu bulan kurungan.

“Isi putusan itu dibunyikan, bahwa pidana tidak perlu dijalani terdakwa. kecuali ada putusan hakim yang menentukan lain, apabila yang bersangkutan melakukan pidana sebelum masa percobaan 6 bulan berakhir,” jelas Santonius.

Terkait putusan banding tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungpinang Ahelia Abustam SH MH baru mendapatkan kabar. Kendati demikian, pihaknya mengaku belum mendapatkan salinan putusan lengkap dari PN Tanjungpinang terhadap putusan itu.

Sebelumnya, dalam perkara tersebut, pihak Kejari Tanjungpinang telah melakukan upaya banding ke PT Pekanbaru. Hal itu terkait vonis bebas PN Tanjungpinang terhadap Ranat Mulia Pardede, Caleg PSI untuk DPRD Kota Tanjungpinang, dengan kasus tindak pidana pelanggaran Pemilu.

Meski demikian, putusan tersebut tidak berjalan mulus, sebab salah satu majelis hakim tersebut berbeda pendapat atau dissenting opinion, dimana dua majelis hakim yakni Awani Setyowati,SH dan Hendah Karmila Dewi SH MH menyatakan terdakwa Bernat tidak terbukti bersalah sebagaimana dakwaan JPU.

Sementara satu majelis Hakim, yakni Monalisa Anita Theresia Siagian SH MH menyatakan terdakwa Ranat telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran Pemilu secara bersama-sama sebagaimana dakwaan JPU.

“Terdakwa Ranat Mulia Pardede terbukti bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran Pemilu secara bersama-sama,” kata Monalisa, membacakan penggalan disenting opinion yang diajukanya.

Perbuatan terdakwa dimaksud berupa kampanye dengan membagikan kartu nama diri terdakwa sebagai Caleg Dapil 1, Kecamatan Tanjungpinang Barat – Kota Tanjungpinang dengan Nomor urut 2 dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kepada mahasiswa di ruangan 204 dan 206 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang, pada Senin 7 Januari 2019 sekitar pukul 20.00 WIB.

Dalam kasus yang sama secara terpisah, JPU mengajukan upaya banding atas vonis bebas terhadap kasus pelanggaran Pemilu yang dilakukan terdakwa Herman SH MH oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang pada sidang, Jumat (15/3) lalu.

Herman merupakan dosen dan juga pengacara, sebagai pihak diduga ikut membantu Ranat Mulia Pardede, Calon Leslatif (Caleg) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk DPRD Kota Tanjungpinang pada saat membagi-bagikan kartu nama (Kampanye) kepada mahasiswa di ruangan 204 dan 206 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang, pada Senin 7 Januari 2019 sekitar pukul 20.00 WIB lalu. (nel)