Bawaslu Karimun Tertibkan APK Berkala

Petugas Panwaslu menertibkan APK yang melanggar ketentuan. (ilham/haluankepri.com)

Petugas Panwaslu menertibkan APK yang melanggar ketentuan. (ilham/haluankepri.com)

KARIMUN (HK)-Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Karimun bakal melakukan penertiban alat peraga kampanye (APK) secara berkala dengan skala besar yang terindikasi pelanggaran dilakukan peserta pemilu. Bawaslu telah menginstruksikan seluruh Panwaslu tingkat kecamatan untuk mendata bentuk pelanggaran yang ada.

“Saya sudah mengintruksikan kepada seluruh Panwaslu tingkat kecamatan, untuk menghimpun semua data dari bawah dan diserahkan ke atas (Bawaslu) kemudian dikroscek. Kemudian kita cocokkan dengan aturan, ketika itu melabrak maka akan kita tindak lanjuti, surati kepada peserta pemilu yang ada,” ungkap Ketua Bawaslu Karimun, Nurhidayat belum lama ini.

Kata Nurhidayat, setelah surat sampai kepada peserta pemilu yang dinilai bermasalah, maka pihaknya menunggu waktu selama tiga hari. Jika dalam kurun waktu yang telah ditentukan tidak ditanggapi, maka pihaknya segera berkoordinasi dengan Satpol PP dan kepolisian untuk menertibkan.

Selain melakukan penertiban berkala secara besar-besaran, Bawaslu Kabupaten Karimun melalui Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam), kelurahan dan desa juga rutin melakukan penertiban secara konitiu. Tujuannya, agar tidak menjadi wabah. Kendati rutin ditertibkan, ternyata masih saja ada peserta pemilu yang membandel.

Nurhidayat menyebut, masa tahapan kampanye hanya tinggal beberapa hari lagi. Mulai terhitung 14 April 2019, dinyatakan sebagai masa tenang. Selama masa tenang, seluruh peserta pemilu dilarang melakukan kampanye dalam bentuk apapun. Pasalnya, pada saat masa tenang itu diberikan ruang kepada masyarakat untuk berfikir.

“Dalam teknis sudah jelas diatur, selama tiga hari itu tidak boleh ada kampanye dalam bentuk apapun. Sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ada 9 metode, kampanye langsung dihentikan. Karena, pada masa tenang itu ruang bagi masyarakat untuk berfikir, merenung kemana arah pilihan bakal diberikan,” terangnya.

Menurut dia, kepada pelaksana atau tim kampanye yang menjanjikan pemberian dalam bentuk pemberian uang atau materi lainnya dalam masa tenang maka ada sanksi pidana yang menanti. Ancamannya berupa pidana penjara selama empat tahun. Dirinya berharap, seluruh peserta maupun tim kampanye bisa menaati aturan itu.

“Saya berharap semua itu tidak terjadi di Karimun. Bagi masyarakat atau teman-teman media yang melihat adanya indikasi seperti itu, silakan laporkan kepada kami. Laporan bisa kepada Panwascam yang ada di tiap kecamatan, desa dan kelurahan atau juga langsung berbasis online. Jika ada kendala laporkan kepada kami,” pungkasnya. (ham)

(Visited 2 times, 1 visits today)