DPRD Bentuk Pansus Perubahan RPJMD

BATAM (HK)- DPRD Kita Batam membentuk Panitia Khusus(Pansus) tentang Ranerda Perubahan Perda nomor 8 tahun 2016 tentang RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) KotaBatam tahun 2016-2024 yang diusulkan oleh Pemerintah Kota (Pemko) Batam.

Usulan perubahan ranperda itu disampaikan sem-
bilan fraksi di DPRD Kota
Batam yang menyetujuinya, di rapat Paripurna
yang dilakukan di ruangan
sidang utama DPRD Kota
Batam, Senin (8/4). Paripurna diawali dengan tang-
gapan Walikota Batam yang
dibacakan oleh Wakil Wa-
likota Batam, Amsakar Ach-
mad menanggapi pandangan
fraksi yang sebelumnya dis-
ampaikan
Ketua DPRD Kota Batam,
Nuryanto. Ia mengatakan bahwa DPRD Kota Batam
menyetujui Ranperda terse-
but dan dapat ditindaklanjuti
pada tahap seterusnya. Yaitu
pembahasan yang dilakukan
oleh panitia khusus (Pansus)
bersamaan dengan Walikota
Batam atau pejabat yang di-
tunjuk.
Adapun nama-nama pani-
tia khusus (Pansus) Ranper-
da perubahan peraturan daer-
ah nomor 8 tahun 2016 ten-
tang RPJMD Kota Batam
tahun 2016-2021, yakni Bomeng Hutagalung
dan Ganda Tiur dari Fraksi
PDIP, Fraksi Golkar diwakili
oleh Hendra Asman dan M.
Yunus Muda. Fraksi Hanura,
Nyangnyang Harris Pratamu-
ra, Mulia Rindo Purba dan
Fraksi Demokrat Sumali.
Selanjutnya Fraksi PAN,
Edward Brando, Fraksi Nas-
dem Amintas Tambunan,
Fraksi PKS Sukaryo, Fraksi
Hati Nurani Bangsa Mustafa
dan Fauzan dan Fraksi Per-
satuan Keadilan Jurado.
Wakil Walikota Batam,
Amsakar Achmad mengata-
kan bahwa Ranperda itu ad-
alah perubahan dari RPJMD,
dan sudah disampaikan be-
berapa waktu yang lalu.

Hari
ini adalah Pemko Batam me-
nanggapi jawaban dari frak-
si-fraksi DPRD Kota Batam.

“Usulan dari 9 fraksi yang
ada hanya memberikan
penekanan-penekanan dan
perhatian yang lebih yaitu
seperti berbicara angka ke-
miskinan, pemberdayaan
UMKM, ekonomi kerakya-
tan, dan pendidikan. Semua-
nya itu sudah diberikan ja-
waban,” ucap Amsakar.
Berkaitan dengan adanya
masukan untuk mempriori-
taskan pembangunan sumber
daya manusia selain mempri-
oritaskan pembangunan in-
frastruktur pada dasarnya
hal ini sudah menjadi per-
hatian Pemko Batam.
“Peri-
hal angka kemiskinan Kota
Batam sebesar 4, 97% pada
tahun 2015 dapat kami sam-
paikan bahwa angka kemis-
kinan Kota Batam sudah me-
ngalami penurunan menjadi
4,801% pada tahun 2017,”
ujarnya.

Sementara berkaitan
dengam kebijakan investasi
untuk menciptakan lapangan
kerja sehingga dapat menam-
pung angkatan kerja yang ter-
us meningkat hal ini sebe-
narnya terus dilakukan Pemko Batam
melalui program peningka-
tan investasi
melalui kemudahan pelayan-
an perizinan di Mal Pelayan-
an Publik (MPP).

“Di samping itu kita terus
menjaga iklim investasi yang
kondusif dan memberikan ke-
pastian hukum dalam pelak-
sanaan kegiatan investasi di
Kota Batam sesuai dengan ke-
wenangan yang dimiliki Pe-
merintah Kota Batam,” jelas-
nya. (cw64)