Tolak Eksekusi Caleg PSI Beralasan Belum Terima Salinan Vonis Lengkap

Foto : Rizky Amarullah Kasi Intel Kejari Tanjungpinang/Aspanel

Foto : Rizky Amarullah Kasi Intel Kejari Tanjungpinang/Aspanel

TANJUNGPINANG (HK)–Ranat Pardede Caleg PSI dari Dapil 1 Kota Tanjungpinang menolak ketika akan dilakukan proses eksekusi jaksa terhadap dirinya. Ia beralasan bahwa salinan vonis yang diterimanya belum lengkap sehingga menurutnya proses eksekusi dari Kejaksaan atas keputusan tersebut belum dapat dilaksanakan.

Kepala Kejaksaan Negeri Tanjungpinang, Aheliya Abustam melalui Kasi Intelnya, Rizky Rahmatullah mengatakan, pihaknya telah memanggil Ranat Mulia Pardede untuk datang ke Kantor Kejari Tanjungpinang, Selasa kemaren guna proses eksekusi, namun yang bersangkutan menolak, dengan alasan belum menerima putusan lengkap terhadap vonis hakim PT Pekanbaru tersebut.

“Yang bersangkutan (Ranat Mulia Pardede) sudah datang memenuhi panggilan kita kemaren. Namun ia merasa keberatan untuk dilakukan proses sesuai ketentuan hukum berlaku dengan alasan belum menerima petikan asli putusan lengkap dari PT dimaksud,”kata Rizky Rahmatullah, Rabu (10/4).

Diakui Rizki, bahwa pihak Kejari Tanjungpinang baru menerima salinan petikan atas perkara tersebut melalui pemberitahuan dari Pengadilan Negeri Tanjungpinang. Namun kelengkapan isi petikan putusan itu belum diterimanya.

“Mudah-mudahan dalam dua hari kedepan. petikan lengkap putusan perkara atas nama Ranat Mulia Pardede itu sudah dapat kita terima. Setelah itu baru pihak bersangkutan dapat kita lakukan eksekusi,” katanya menambahkan.

Untuk diketahui, sebelumnya Ranat Mulia Pardede dituduh telah melakukan tidak pidana Pemilu berupa kampanye dengan membagikan kartu nama diri terdakwa sebagai Caleg Dapil 1, Kecamatan Tanjungpinang Barat – Kota Tanjungpinang dengan Nomor urut 2 dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kepada mahasiswa di ruangan 204 dan 206 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang, pada Senin 7 Januari 2019 sekitar pukul 20.00 WIB.

Hal dimaksud sebagaimana ketentuan Pasal 521 jo Pasal 280 ayat (1) huruf (h) UU RI Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Namun dalam proses sidang di Pengadilan Negeri Tanjungpinang, Ranat Mulia Pardede divonis bebas oleh dua dari tiga majelis hakim yang mengadili perkara tersebut, sehingga JPU terpaksa mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru.

Kemudian, hakim PT Pekanbaruyang mengadili perkara tersebut akhirnya menjatuhkan vonis bersalah terhadap terdakwa Ranat Mulia Pardede selama tiga bulan dengan masa percobaan selama enam bulan. Disamping itu, terdakwa juga dibebankan untuk membayar denda Rp 24 juta, subsider 1 bulan kurungan.
Putusan PT ini, terbit setelah Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Tanjungpinang menyatakan banding atas vonis bebas yang diberikan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang sebelumnya. (nel)

(Visited 8 times, 1 visits today)