Bawaslu Ingatkan Masa Tenang APK Harus Diturunkan

Logo Bawaslu

Logo Bawaslu

TANJUNGPINANG (HK) – Jelang masa tenang Bawaslu Kota Tanjungpinang telah berkoordinasi dengan peserta Pemilu dan tim pemenangan Pilpres serta pemerintah daerah untuk penurunan alat peraga kampanye.

Ketua Bawaslu Tanjungpiang M Zaini mengatakan bahwa sudah menjadi keharusan bagi peserta Pemilu baik Pileg maupun Pilpres agar menurunkan alat peraga kampanye dalam segala bentuknya saat masa tenang.

“Penurunan alat peraga kampanye kan bukan sekarang nanti pada saat masuk masa tenang. Penyelenggara pemilu, peserta pemilu dan pemerintah daerah sudah berkoordinasi,” katany.

Ia mengatakan nantinya peserta pemilu harus mematuhi dan membantu proses penurunan alat peraga. Selain itu, Zaini juga mengimbau berbagai platform media sosial untuk tidak menayangkan iklan politik selama masa tenang kampanye pada 14-16 April 2019 mendatang.

“Ketika masa tenang tidak ada iklan kampanye apapun di media sosial,” ungkapnya.

Dia menjelaskan imbauan ini dikeluarkan untuk menciptakan iklim politik yang kondusif di tengah masyarakat menjelang hari pemungutan suara pada 17 April 2019.

Kemudian dalam memantau pelanggaran iklan kampanye politik di media sosial, lanjutnya, Bawaslu telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian sebagai instansi yang memiliki cyber troops.

“Tentunya dengan tim ini bisa memonitor iklan kampanye di media sosial,” jelasnya.

Dimasa tenang, lanjut Zaini pihaknya bersama Panwaslu tingkat kecamatan dan kelurahan juga akan berpatroli melakukan pengawasan tindakan pelanggaran pemilu. Dikatakan Zaini yang menjadi kosentrasi pihaknya ,merupakan money politik.

“Sebisa mungkin pencegahan pelanggaran Pemilu 2019 bisa terus kami lakukan. Dengan cara sosialisasi ke para caleg dan masyarakat luas. Kami tidak bisa bekerja sendiri. Teman-teman media-lah yang sangat membantu memberikan informasi jika memang ada pelanggaran di lapangan,” terangnya.

Masih dikatakan Zaini, bahwa pada masa pemungutan suara tidak ada pihak-pihak yang berupaya manfaatkan situasi. Ia mencontohkan, pelanggaran mencoblos lebih dari satu kali, kemudian terjadi manipulasi pada saat pemungutan dan perhitungan suara.

“Bila pelanggaran-pelanggaran ini ditemukan dilapangan oleh masyarakat. Kami menyarankan segera melaporkan ke Bawaslu langsung, atau melalui Panwaslu Kecamatan dan Kelurahan. Tapi kami harap laporan yang diberikan harus resmi dan terpenuhi syarat formil dan materil. Seperti jelas pelakunya dan terlapornya siapa, kapan kejadiannya, dilengkapi dengan foto ataupun video sebagai alat bukti,” tutupnya. (rco)