Gaji Bupati Lebih Kecil dari Kepala Dinas

BUPATI Natuna, Hamid Rizal mengaku gajinya lebih kecil dari kepala dinas.Foto : Fathurahman/Haluan Kepri

NATUNA (HK) – Sejak penerapan Tunjangan Penghasilan Pegawai di lingkungan Pemkab Natuna, perubahan yang terjadi pola kinerja yang dilakukan para pegawai patut diacungkan jempol. Namun pada penerapan TPP membuat kepala daerah turut kena imbasnya dengan berkurangnya penghasilan tunjangan yang tidak diterima lagi oleh Kepala Daerah.

BUPATI Natuna, Hamid Rizal mengaku gajinya lebih kecil dari kepala dinas.Foto : Fathurahman/Haluan Kepri

Bupati Natuna, Hamid Rizal menuturkan,  dengan minimnya gaji kepala daerah saat ini dirasakan hampir di seluruh Indonesia. Saat ini dengan adanya penerapan TPP gaji para eselon II lebih tinggi dari bupatinya.

“Iya betul sekarang ini bisa dikatakan gaji para pejabat eselon II lebih tinggi dari bupati dan wakil bupati,” kata Bupati Hamid Rizal di gedung Sri Serindit, Ranai. (9/4).

Hamid menjelaskan, tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pejabat negara, kecuali ditentukan lain dengan peraturan perundang-undangan.

“Dulu pernah ada tunjangan penghasilan yang didapatkan untuk kepala daerah, namun sekarang sudah dihilangkan dan ditiadakan. Makanya gaji dan tunjangan hanya sebatas itu aja,” jelasnya.

Dengan kecilnya penghasilan kepala daerah sangat berdampak rawannya tindak pidana korupsi. Apalagi terhitung gaji kepala dinas lebih tinggi dari pimpinannya.

“Kalau disuruh pilih, enak gaji kepala dinas daripada gaji bupati. Pernah ada kepala daerah di daerah Papua sana, yang menanyakan bapak bagaimana saya mau bantu masyarakat saya kalau penghasilannya berkurang, alapagi jika dia ke rumah dan meminta bantuan untuk anaknya operasi, jelas saya bantu seikhlasnya,” ceritanya.

Hamid berharap, adanya ketentuan dan peraturan yang bisa mengatur dalam memberikan penghasilan layak bagi pimpinan daerah.

“Kita hanya bisa berharap adanya perubahan yang bisa membuat kesejahteraan kepala daerah. Karena dengan penghasilan minim peluang untuk korupsi bisa saja. Mudah-mudahan ada jalan keluarnya. amin,” harapnya.(fat)

(Visited 3 times, 1 visits today)