Ex-Officio Final, Instrumen FTZ Tetap Berlaku di Batam

Jakarta (HK)– Walikota Batam HM Rudi segera dilantik sebagai Ex Officio Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam. Sejumlah pengusaha, pengelola kawasan industri, asosiasi pengusaha, menyatakan dukungannya atas kebijakan tersebut.

Hal itu terungkap dalam rapat
konsultasi publik, rancangan PP perubahan kedua PP No 46 Tahun 2007, tentang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam di kantor Kementerian Perekonomian, Jakarta, Selasa (07/05/2019).

” Kita sudah finalkan Walikota Batam sebagai Ex Officio Kepala BP Batam dan payung hukum terkait hal itu, yakni revisi kedua PP 46 tahun 2007 segera kita siapkan,” ujar Sekretaris Kemenko, Suswijono.

Menurut Suswijono, selain akan melantik Ex Officio, pihak Kemenko Perekonomian juga tengah menggodok regulasi, bahwa instrumen yang ada di FTZ, seperti bebas PPN dan PPnBM tetap diberlakukan.

Jadi kata Suswijono, para pengusaha di Batam tidak perlu khawatir dengan berkembangnya sinyalemen bahwa status Batam akan berganti dengan KEK dan menghilangkan instrumen FTZ yang selama ini sudah diberlakukan di Batam.

” Pengusaha tidak perlu khawatir, sekalipun diberlakukan KEK di Batam, tapi instrumen FTZ yang selama ini sudah ada, tidak akan kita ganggu dan itu tetap berlaku. Malah keberadaan KEK juga akan menambah insentif lainnya terhadap Batam dan akan membuat Batam semakin menarik bagi para investor,” papar Sesmenko Perekonomian.

Ketua Asososiasi Pengusaha Indonesia Kepri, Cahya, menyambut baik, keberadaan KEK yang tidak menghilangkan instrumen FTZ.

” Kita senang dengan kebijakan ini kalau memang diterapkan. Selama ini kita khawatir dengan keberadaan Ex Officio dan beralih ke KEK, justru menghilangkan instrumen FTZ yang selama ini menjadi kekhususan Batam,” ujar Cahya.

Sementara terkait keberadaan Walikota Batam sebagai Ex Officio Kepala BP Batam, Bos Arsikon Group ini mendukung dan mengikuti keputusan pemerintah.

Hal senada disampaikan Ketua Kadin Batam, Syamsul Paloh. Menurut Syamsul, pihaknya mendukung penuh keputusan pemerintah pusat, menjadikan Walikota Batam sebagai Ex Officio Kepala BP Batam.

” Kadin Batam mendukung Ex Officio. Dan kita minta agar secepatnya digelar pelantikan, sehingga di Batam tidak terjadi lagi dualisme kewenangan yang terbukti menjadi penghambat tumbuhnya investasi,” ujar Syamsul.

Pada kesempatan itu, Syamsul juga menyampaikan sejumlah permintaan kepada pihak Kemenko Perekonomian, di antaranya, agar penempatan para Deputi dan jajaran Direktur di BP Batam nantinya, diberikan kewenangan kepada Ex Officio Kepala BP Batam.

Dalam rapat yang dipimpin Sekretaris Kemenko Perekonomian, turut hadir, Kepala BP Batam Edy Putra Irawady, Wakil Walikota Batam, Amsakar Achmad, Ketua DPRD Batam, Nuryanto, Wakil Ketua DPRD Kepri, Taba Iskandar, Direktur Satnusa Persada, Abidin Hasibuan, Owner Golden Prawn, Abi, Direktur operasional Panbil Group, Iskandar Alamsyah, Rektor Uniba, Chablullah serta sejumlah pengusaha Batam, pemilik kawasan industri di Batam dan Asosiasi pengusaha. (san)

(Visited 27 times, 1 visits today)