Utang Pemkab ke Kontraktor Dibayar Juli

Puluhan kontraktor di Karimun unjuk rasa di depan kantor Bupati Karimun, Selasa (7/5). ILHAM

Puluhan kontraktor di Karimun unjuk rasa di depan kantor Bupati Karimun, Selasa (7/5). ILHAM

KARIMUN (HK)-Kekecewaan puluhan kontraktor yang mengatasnamakan Forum Komunikasi Kontraktor Kabupaten Karimun terhadap Pemerintah Kabupaten Karimun, akibat piutang yang belum dibayarkan pemerintah sekitar Rp50 miliar terkait pembayaran proyek tahun anggaran 2018 berbuntut aksi unjuk rasa ke kantor Bupati dan DPRD Karimun, Selasa (7/5). Para kontraktor menyampaikan orasi sambil membetangkan spanduk yang meminta hak mereka kepada pemerintah.

Aksi pertama berlangsung di halaman kantor Bupati sekitar pukul 09.00 WIB. Dari kantor Bupati, massa kemudian bergerak ke kantor DPRD Karimun. Di sana, mereka diterima Wakil Ketua DPRD, Azmi hingga pertemuan berlanjut ke ruang Banmus DPRD.

“Kami berada di pihak bapak-bapak semua. Tak ada alasan Pemda Karimun tidak membayar kontrak kerja kepada rekan-rekan kontraktor semua. Saat ini, Pak Bupati sedang rapat paripurna di ruang rapat utama. Saya minta waktu sekitar 30 menit. Saya janji akan bawa Pak Bupati ke sini,” ungkap Wakil Ketua DPRD Karimun, Azmi. Di saat bersamaan, Bupati Karimun Aunur Rafiq, Wakil Bupati Anwar Hasyim dan Sekda M Firmansyah tengah mengikuti rapat paripurna pembahasan Ranperda tentang Displin ASN dan pembentukan Perusahaan Umum Bumi Berazam Jaya. Rapat akhirnya diskors, dan Bupati Rafiq akhirnya menemui para kontraktor di ruang Banmus. Sayangnya, pertemuan itu tertutup bagi media. Di saat sejumlah media mulai memasuki ruang rapat Banmus DPRD Karimun, terdengar instruksi dari Ketua DPRD Karimun Muhammad Yusuf Sirat selaku pimpinan rapat meminta agar media keluar dari ruangan.

“Kepada rekan-rekan media, diminta keluar dulu,” ujarnya.

Pertemuan itu dihadiri Bupati Karimun Aunur Rafiq, Wakil Bupati Anwar Hasyim, Sekda M Firmansyah, Ketua DPRD Yusuf Sirat, Wakil Ketua Azmi, sejumlah anggota DPRD, Ketua Forum Komunikasi Kontraktor Kabupaten Karimun Ismed Idrus dan puluhan kontraktor serta Kepala Dinas PUPR Muhammad Zulfan.

“Tadi waktu rapat, teman-teman kontraktor meminta kepada Pemkab dan DPRD tentang kepastian pembayaran utang kepada rekanan tahun anggaran 2018. Pekerjaan mereka telah terselesaikan, namun belum semua terakomodir untuk pembayaran, baru pada 2019 bisa dibayarkan,” ungkap Aunur Rafiq.

Kata Rafiq, Pemerintah Kabupaten Karimun tetap komitmen berdasarkan hasil audit yang dilakukan BPK RI Perwakilan Kepri, bahwa Pemkab memiliki kewajiban untuk membayar utang kepada rekanan. Rencananya, utang itu akan dibayarkan melalui APBD-Perubahan yang mulai diajukan ke DPRD pada 29 Mei 2019.

“Setelah pengajuan pada tanggal 29 Mei 2019, tentu akan berproses. Mudah-mudahan utang pemerintah daerah ini dapat diselesaikan pada minggu pertama atau minggu kedua Juli 2019. Sehingga, pada akhir Juli semua kewajiban pemerintah daerah Karimun terhadap rekanan dapat diselesaikan,” jelasnya.

Aunur Rafiq menjelaskan, total utang yang mesti dibayarkan kepada rekanan bersisa sekitar Rp42 miliar. Sebelumnya, utang Pemkab Karimun sekitar Rp52 miliar, namun sekitar Rp10 miliar sudah dianggarkan melalui APBD 2019. Saat ini, tahapan pembayaran sebesar Rp10 miliar tersebut masih dalam proses.

Sementara, Ketua Forum Komunikasi Kontraktor Kabupaten Karimun, Ismed Idrus berjanji akan mengawal proses pembayaran utang Pemkab Karimun, pihaknya akan selalu meninjau tahapan demi tahapan hingga anggaran itu masuk dalam APBD-Perubahan 2019 hingga utang tersebut benar-benar selesai dibayarkan.

“Kita akan terus mengawal proses pembayaran utang dari Pemkab Karimun kepada kawan-kawan kontraktor ini. Semua tahapan-tahapan pembayaran itu akan kami ikuti, mulai dari pengajuan anggaran di tingkat dewan, pengesahan hingga pelunasan yang disampaikan Bupati pada Juli nanti,” ujar Ismed. (ham)

(Visited 28 times, 2 visits today)