Pasca Ex-Officio, Nuryanto Pertanyakan Peran DPRD Batam

JAKARTA (HK)- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam Nuryanto mempertanyakan peran DPRD Kota Batam, pasca disahkannya Walikota Batam sebagai Ex Officio Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam nanti.

Hal tersebut disampaikan Nuryanto dalam rapat konsultasi publik, rancangan PP perubahan kedua PP No 46 Tahun 2007, tentang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam, di kantor Kementerian Perekonomian, Jakarta, Selasa (07/05/2019).

” Pasca disahkannya perubahan PP nomor 46/2007 dan dilantiknya pejabat Ex Officio nanti, bagaimana peran DPRD Batam dalam hal ini,” tanya pria yang akrab disapa Cak Nur ini.

Menurut Cak Nur, sebagai lembaga Legislatif yang fungsi dan perannya juga diatur UU, hubungan DPRD dengan pemerintah daerah, dalam hal ini Pemko Batam sudah cukup jelas. Namun katanya tidak untuk BP Batam.

Kalau hubungan DPRD Batam dengan Pemko Batam sudah jelas aturannya. Tapi hubungan DPRD Batam dengan Pemko Batam sekaligus Walikota Batam sebagai Ex Officio Kepala BP Batam, masih kami pertanyakan,” tutur Cak Nur. (san)

(Visited 17 times, 1 visits today)