Dewan Minta Disdik Gandeng Sekolah Swasta

BATAM (HK) — Komisi IV DPRD Kota Batam meminta Pemerintah Kota (Pemko) Batam dalam hal ini Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batam untuk kerjasama dengan sekolah-sekolah swasta yang ada di Kota Batam, guna meminimalisir persoalan Penerimaan

Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ini. Pasalnya, selama ini masyarakat berebut ingin memasukan anaknya ke sekolah-sekolah negeri, sementara kuota untuk di sekolah negeri itu terbatas.

Anggota Komisi IV DPRD KotaBatam, Aman mengatakan bahwa  permasalahani harus disikapi oleh Disdik Kota Batam, dimana belajar pada persoalan-persoalan yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya agar tidak lagi terjadi tahun ini.

“Dari tahun-ke tahun yang
jadi persoalan adalah masalah ruangan belajar, dimana dalam satu lokal atau ruangan belajar
itu sampai 45 orang murid, sementara dari teori pendidikan, apabaila jumlah murid itu sudah melampaui batas maka guru tidak bisa lagi menguasai kelasnya dan proses belajar mengajar itu tidak akan lagi efektif,” ujar Aman Haluan Kepri, Rabu (9/5) di kantornya.

Selanjutnya, kata Aman, sesuai dengan aturan dari Permen Kemendikbud untuk tingkat SMP maksimal murid dalam satu ruangan belajar itu adalah 32 siswa dan untuk SD 28 siswa.

Namun yang sering terjadi di
pada sekolah-sekolah di Kota
Batam dalam satu ruangan belajar itu mencapai 45 siswa, kalau itu tetap terjadi maka kualitas dalam sistem belajar dan mengajar itu tidak akan ada lagi.

Maka untuk mengatasi itu, menurutnya, pertama, Dinas
Pendidikan Kota Batam harus
bekerjasama dengan sekolah
swasta, karena kalau digabungkan antara lokal sekolah negeri dan sekolah swasta maka akumulasinya masih bisa menampung seluruh peserta didik yang ada di Kota Batam.

Tapi karena kerjasama itu belum dilakukan maka para
orang tua peserta didik kebanyakan lebih ingin memasukan anak-anaknya ke sekolah-sekolah negeri, sebab di sekolah-sekolah negeri itu mulai dari tingkat SD hingga SMP adalah gratis, seperti uang SPP dan uang pembangunan, sedangkan di sekolah swasta semuanya itu berbayar.
Maka hal yang harus dilakukan oleh Dinas Pendidikan, lanjutnya, bagaimana supaya melakukan kerjasama dengan sekolah-sekolah swasta itu agar murid baru juga bisa diterima di sekolah swasta.

Dijelaskan Aman, bahwa hal itu sudah lama didorong oleh komisi IV DPRD Kota Batam, namun sampai saat ini
belum juga dilaksanakan. Padahal sekolah-sekolah swasta ternyata juga banyak kekurangan murid, maka itu adalah potensi yang harus diakomodir oleh Pemko Batam.

“Salah satu jalannya yaitu bagaimana Pemko Batam bisa membantu sekolah-sekolah swasta itu.
Di daerah lain yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten atau kota itu namanya adalah dana bos daerah (Bosda). Kalaui dilakukan maka akan bisa mendukung wali murid yang tidak mampu masuk sekolah swasta juga, dengan adanya bantuan oleh pemerintah,” ujar Aman.

Menurutnya, kalau itu dilakukan Pemko Batam maka para wali murid tidak lagi hanya mengejar sekolah-sekolah negeri saja tapi bisa juga di sekolah swasta karena sudah ada kesetaraannya.

“Pendidiakan itu adalah kebutuhan dasar masyarakat,
jangan sampai ada masyarakat Kota Batam yang tidak sekolah dikarenakan tidak bisa membayar uang SPP di sekolah swasta,” ujar wakil ketua Badan Kehormatan DPRD
Kota Batam itu.

Ditambahkan Aman, terkait adanya pemerintah yang sudah ada memberikan bantuan insentif dan dana bos kepada sekolah-sekolah swasta maka itu diharapkan kepada sekolah swasta agar mengambil binaan lingkungannya dengan cara menggratiskan biaya sekolah, karena itu akan bisa membuat kerjasama yang baik antara pemerintah dan se-
kolah swasta.

“Kalau itu bisa sama-sama dilakukanmaka sekolah nege-ri muridnya banyak dan swasta juga. Jangan seperti saat ini, sekolah swasta yang banyak muridnya itu adalah yang kualitas dan fasilitasnya yang pebih dari sekolah negeri dan itu hanya untuk orang-orang mampu atau orang kaya saja,” bebernya. (cw64)