Kebijakan Fiskal untuk Rokok dan Mikol Bakal Dihapus

Syamsul Paloh

Syamsul Paloh

JAKARTA (HK)-  Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Suswijono, dalam rapat konsultasi publik tentang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam, di kantor Kementerian Perekonomian, Jakarta, Selasa (7/5/2019) lalu mengatakan, pasca pemberlakuaan ex officio, bakal ada evaluasi terhadap sejumlah kebijakan fiskal yang selama ini berlaku di Batam.

“Bakal ada evaluasi terhadap kebijakan fiskal yang selama ini berlaku di Batam, khususnya kebijakan fiskal untuk barang konsumsi, seperti rokok dan minuman beralkohol,” ujar Suswijono.

Dikatakannya, terkait bagaimana teknis serta regulasi pemasukan sejumlah barang konsumsi ke Batam, saat ini tengah dibahas tim teknis dan tinggal menunggu finalisasi aturan.

Menanggapi kebijakan pemerintah pusat yang akan mencabut kebijakan fiskal terhadap barang konsumsi tertentu yang selama ini berlaku di Batam, Ketua Kamar Dagang dan Industri ( KADIN) Batam, Syamsul Paloh SE, menyambut baik dan mendukung hal tersebut.

“Kadin Batam menyambut baik kebijakan itu. Menurut saya, pasca ex officio bagaimana BP Batam berkonsentrasi mengurus permasalahan investasi. Bukan mengurus masalah mikol maupun rokok. Untuk hal tersebut kita serahkan saja ke pusat,” tegas Syamsul, Kamis (16/5/2019).

Dikatakan Syamsul, kebijakan fiskal dengan membebaskan cukai dan bea masuk terhadap produk konsumsi seperti rokok dan mikol,  justru tidak memberikan dampak ekonomi buat Batam. Sehingga katanya, sangat layak jika aturan tersebut dihapus.

Di samping hal itu kata Syamsul,
saat ini yang di butuhkan masyarakat serta pelaku usaha Batam, bagaimana agar pemerintah pusat mempercepat pelantikan walikota Batam sebagai ex-officio Kepala BP Batam, agar kepastian hukum dan investasi maupun sistim birokrasi dan pengurusan perijinan dapat segera diwujudkan berjalan dengan lancar dan cepat.

Hal senada disampaikan Wakil Walikota Batam Amsakar Achmad. Menurut Amsakar, pro kontra terkait ex officio harus segera diakhiri. Jika hal ini dibiarkan berlarut, sangat tidak baik buat perkembangan investasi Batam ke depan.

“Pro dan kontra terkait ex officio harus segera diselesaikan. Caranya adalah dengan segera melantik Walikota Batam sebagai ex officio Kepala BP Batam,” tegas Amsakar. (san)