Kemkominfo Gencar Perluas Fixed Broadband dan Layanan 112

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kemkominfo, Ahmad M. Ramli foto bersama dengan Wakil Walikota Batam, Amsakar Achmad dan sejumlah kepala daerah lainnya. (damri/haluankepri.com)

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kemkominfo, Ahmad M. Ramli foto bersama dengan Wakil Walikota Batam, Amsakar Achmad dan sejumlah kepala daerah lainnya. (damri/haluankepri.com)

BATAM (HK) – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) terus berupaya meningkatkan penetrasi fixed broadband agar masyarakat dapat menikmati layanan internet cepat dan juga memperluas jangkauan salah satu program andalannya, yaitu Layanan Panggilan Darurat 112.

Hingga kini penetrasi akses tetap pitalebar (Fixed Broadband) di Indonesia baru mencapai 9.25% dari jumlah rumah tangga di tahun 2018. Oleh karena itu, kolaborasi Kemkominfo dengan pemerintah daerah dan lembaga-lembaga terkait sangat diperlukan agar terciptanya pemerataan jaringan internet broadband.

Untuk mendukung itu, Kemkominfo telah melakukan berbagai upaya dengan intervensi langsung memberikan bantuan layanan fixed broadband dan pendekatan kebijakan dimana Menteri Komunikasi dan Informatika dan Menteri Dalam Negeri telah menandatangani surat edaran terkait infrastruktur pasif telekomunikasi.

Ruang lingkup infrastruktur pasif telekomunikasi antara lain saluran bawah tanah (ducting), infrastruktur tiang telekomunikasi (pole), infrastruktur tiang microcell, infrastruktur menara telekomunikasi, dan infrastruktur terowongan (tunnel).

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kemkominfo, Ahmad M. Ramli, mengatakan, layanan panggilan darurat 112 itu berfungsi untuk melayani masyarakat dalam situasi darurat seperti bencana, kebakaran, pertolongan medis, keamanan dan keadaan darurat lainnya.

“Kita ingin semua Kabupaten Kota yang ada di Indonesia punya layanan 112 ini agar apabila masayarakat membutuhkan bantuan darurat maka bisa langsung menghubunginya dan tidak perlu lagi menghubungi bantuan banyak nomor,” ucap Ramli, Kamis (16/5) disela-sela pembukaan sosialisasi kebijakan penyelenggaraaan layanan panggilan darurat 112 secara mandiri serta pedoman pembangunan dan pengunaan bersama infrastruktur pasif telekomunikasi, di Grands I Hotel Batam.

Lanjutnya, Jepang dalam waktu dekat ini akan memberikan bantuan untuk layanan kedaruratan, yaitu untuk kebencanaan. Yang akan diberikannya itu adalah berupa instrumen dan alat, sehingga kalau ada bencana, gempa atau tsunami bisa diberitahukan kepada masyarakat dengan waktu yang sangat cepat.

“Dengan alat yang baru itu tidak hanya terkonek ke Hp saja namun kita harapkan juga terkonek ke TV, radio dan lain-lainnya. Kalau di Jepang itu kalau ada terjadi bencana maka TV nya itu terblok dan ayang ada di dalam berita terjadi gempa sehingga oramg yang lagi sedang menonton tv langsung dia lihat,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Pengembangan Pitalebar, Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Kemkominfo, Benyamin Sura menagatakan bahwa program layanan itu dilaksanakan sejak tahun 2016 dan terus mendapatkan apresiasi dari masyarakat dan Pemda karena mempermudah komunikasi dalam tanggap darurat.

“Surat edaran terkait infrastruktur pasif di atas dan layanan panggilan darurat akan dilaksanakan Pemerintah Daerah, untuk itu Direktorat Pengembangan Pita Lebar, Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika,” ucap Benyamin.

Sosialisasi yang diadakan itu adalah pedoman pembangunan dan penggunaan bersama Infrastruktur pasif telekomunikasi dan kebijakan penyelenggaraan layanan panggilan darurat 112 secara Mandiri.

Sejumlah kementerian lembaga terkait hadir seperti Kementerian Dalam Negeri, Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), Badan Aksebilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI), Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota di Pulau Sumatera serta Operator Telekomunikasi dan Penyedia Jasa Call Center.

Dijelaskannya bahwa tujuan dari sosialisasi itu untuk melakukan sinergi antara Kemkominfo dengan lembaga-lembaga terkait dalam pelaksanaan surat edaran Menkominfo dan Mendagri tentang infrastruktur pasif telekomunikasi itu.

“Ini kita lakukan agar di tahun 2019 ini dan kedepannya surat edaran tersebut dapat diimplementasikan dan menjadi pedoman Pemerintah Daerah demi mempercepat penetrasi layanan internet cepat fixed broadband serta sosialisasi layanan panggilan darurat 112 demi memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam pelaporan kondisi darurat,” bebernya.

Seterusnya jelas Benyamin, berdasarkan data dari Kominfo, sejauh ini sebanyak 34 daerah di Indonesia telah terimplementasi Layanan Call Center 112 itu, diantaranya adalah Provinsi DKI Jakarta, Kota Surabaya, Kota Batam, Kota Tangerang, Bogor, Depok, Bandung, Surakarta, Balikpapan, Denpasar dan lain-lainnya. (cw64)