Ketua dan Anggota PPK Bintan Timur Terancam Dibui

Komisioner Bawaslu Bintan, Dumoranto Situmorang. (oxyalexander/haluankepri.com)

Komisioner Bawaslu Bintan, Dumoranto Situmorang. (oxyalexander/haluankepri.com)

BINTAN (HK) – Lima komisioner Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bintan Timur terancam dibui. Laporan Caleg Partai Golkar Dapil 3 Bintan, H Amran, yang diproses Bawaslu Bintan pun sudah dilimpahkan ke penyidik kepolisian di Centra Gakkumdu.

Kelima komisioner berinisial MR, MNI, SBP, RMI serta SR dilaporkan H Amran karena diduga lalai dalam melaksanakan tugas sehingga menyebabkan C1 plano rekapitulasi perhitungan suara di TPS 12 Sei Lekop, Kijang hilang tak ketahuan.

Komisioner Bawaslu Bintan, Dumoranto Situmorang, menjelaskan, pihaknya sudah memeriksa 18 orang saksi terkait laporan tersebut.

“Termasuk pelapor (H Amran) kita mintai keterangannya,” kata Dumoranto, Kamis (23/5).

Tak hanya pelapor dan saksi, terlapor yakni Ketua dan Anggota PPK Bintan Timur juga dipanggil untuk dimintai klarifikasinya terkait laporan itu.

“Dari serangkaian proses, kita sepakat meningkatkan ketahap penyidik kepolisian di Gakkumdu,” timpalnya.

Kelimanya diduga melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 505 Undang-Ungan Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu dengan ancaman kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta.

Didalam pasal yang mengatur mengenai tindak pidana pemilu itu membunyikan bahwasanya anggota KPU, KPU Kabupaten/Kota dan PPK dan PPS yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara bisa dipidana dengan pidana kurungan 1 tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta.

“Karena hilangnya di PPK, PPK yang bertanggungjawab,” ucap Dumo.

Namun, ancaman pidana bisa bertambah jika penyidik berhasil membuktikan unsur kesengajaan yang dilakukan terlapor. Karena dalam pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu dibunyikan setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seseorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suata atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak Rp 48 juta.

Kasus ini mencuat setelah H Amran meraga dirugikan dengan berkurangnya suara yang ia peroleh di TPS 12 Sei Lekop pada pemilu bulan April kemarin.

Peristiwa hilangnya dokumen berhologram itu baru ketahuan setelah pada saat rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara ditingkat Kecamatan Bintan Timur, salinan C1 saksi partai politik, Panwas Kecamatan dan C1 hologram berbeda.

Sehingga diputuskan untuk membuka kotak suara yang seharusnya berisi C1 Plano. Namun, pada saat dibuka dokumen negara tersebut hilang. Tak menemui titik temu, H Amran pun memutuskan membuat laporan kecurangan itu ke Bawaslu Bintan. (oxy)