Pembayaran THR Paling Lambat H-7

KARIMUN (HK)-Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Karimun, menghimbau kepada seluruh perusahaan agar wajib membayarkan tunjangan hari raya (THR) keagamaan kepada karyawan paling lambat tujuh hari sebelum lebaran. Aturan itu sudah tertuang dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI no: 02 tahun 2019 tentang Pelaksanaan THR Keagamaan tahun 2019 bagi pekerja/buruh di perusahaan. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Karimun Hazmi Yuliansyah mengatakan, aturan tentang pembayaran THR bagi buruh atau pekerja itu juga diatur berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor: 6 tahun 2016 pihaknya telah menyurati kepada perusahaan-perusahaan di Karimun. Surat yang diedarkam tersebut menurutnya telah sesuai surat edaran dari Kementerian Tenagakerja RI nomor 2 tahun 2019. “Kita sudah menyurati perusahaan-perusahaan yang ada di Karimun terkait pembayaran THR bagi karyawan mereka paling lambat H-7 sebelum lebaran. Aturan diatur berdasarkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI no: 02 tahun 2019 dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 6 tahun 2016,” ungkap Hazmi. Kata Hazmi, dalam surat itu telah dijelaskan pemberian THR Keagamaan bagi pekerja dan buruh merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan pekerja dan keluarganya dalam merayakan hari raya keagamaan. “Adapun ketentuan dalam pembayaran THR antara lain, THR diberikan kepada pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja satu bulan secara terus menerus atau lebih, kemudian diberikan kepada pekerja atau buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha, berdasarkan pejanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu,” ujarnya. Hazmi menyebut, jumlah atau besaran THR keagamaan yang akan diterima dihitung dengan metode berupa, pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih, diberikan sebesar satu bulan upah atau gaji. Sementara, untuk pekerja atau buruh yang mempunyai masa kerja satu bulan secara terus menerus, tapi kurang dari 12 bulan, maka diberikan secara proporsiaonal sesuai dengan hitungan, yakni masa kerja dikali satu bulan upah, dibagi 12 bulan. “Bagi pekerja atau buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian lepas, upah satu bulan dihitung berdasarkan masa kerja 12 bulan atau lebih, upah satu bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam 12 bulan terakhir, sebelum hari raya keagamaan. (ham)