BPJS Ketenagakerjaan Raih Predikat WTP

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan (BPJSTK) Agus Susanto (kiri), bersama Direktur M Krishna Syarif meninjau layanan Care Contact Center, beberapa waktu lalu di Jakarta. (istimewa)

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan (BPJSTK) Agus Susanto (kiri), bersama Direktur M Krishna Syarif meninjau layanan Care Contact Center, beberapa waktu lalu di Jakarta. (istimewa)

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJSTK) meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Laporan Keuangan tahun 2018.

Audit terhadap laporan keuangan tahun 2018 dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Mirawati Sensi Idris (member firm of Moore Stephens International Limited).

Sementara itu, audit atas Laporan Pengelolaan Program tahun 2018 dilakukan oleh KAP Razikun Tarko Sunaryo, di mana perusahaan mendapat predikat asuransi sesuai dengan (“comply with”) kriteria yang berlaku pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 108 Tahun 2013.

Direktur Keuangan BPJSTK, Evi Afiatin, menyampaikan perseroan telah berupaya semampunya untuk mengikuti setiap peraturan, sambil tetap berupaya meningkatkan pemberian manfaat kepada setiap peserta yang terdaftar di perusahaan.

“Kami berusaha memberikan manfaat terbaik bagi peserta, telah tercapai di atas target yang telah ditetapkan,” katanya dalam keterangan resminya, Kamis (30/5/19).

Sepanjang 2018, Evi menjelaskan BPJS Ketenagakerjaan berhasil menghimpun iuran sebesar Rp65,1 triliun. Dana tersebut dihimpun dari 50,57 juta pekerja telah terdaftar sebagai peserta BPJSTK, dengan 30,46 juta tenaga kerja peserta aktif dan sekitar 560.730 pemberi kerja aktif.

Dari sisi aset, BPJSTK mengelola Rp359,4 triliun Dana Jaminan Sosial (DJS), naik meningkat 15 persen secara year-on-year (yoy).

“Angka itu belum termasuk dengan aset badan dari BPJSTK sebesar Rp14,9 triliun. Maka, sampai pengujung 2018, secara total BPJSTK mengelola aset sebesar Rp374,3 triliun,” ucapnya.

Evi menuturkan perusahaan juga bekerja cukup keras dalam mencari peluang untuk dapat memberi imbal hasil kepada peserta Jaminan Hari Tua (JHT), dengan imbal hasil 6,26 persen. Angka itu disebut 1,07 persen lebih tinggi dari bunga deposito rata-rata perbankan pemerintah yang sebesar 5,19 persen.

Dari total aset yang dikelola, perusahaan menginvestasikan Rp364,9 triliun dan mampu mencetak pendapatan sebesar Rp27,3 triliun.

“Pendapatan tersebut yang perusahaan gunakan untuk memberi imbal hasil kepada peserta JHT,” ujarnya.

Meski demikian, BPJSTK cukup terbantu adanya aturan yang membebaskan pajak sebesar 20 persen dari hasil pengembangan investasi DJS di BPJSTK. Hal tersebut membuat imbal hasil yang dihasilkan lebih tinggi 2,11 persen dari bunga deposito di perbankan.

Selain itu, sepanjang 2018, BPJSTK telah membayarkan klaim atau pembayaran jaminan sebesar Rp27,6 triliun kepada 2,16 juta peserta. Pembayaran klaim itu diklaim diikuti oleh peningkatan kepuasan pelanggan.

“Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh pihak independen [tingkat kepuasan] sebesar 92,6 persen, atau meningkat 1,9 persen dari 2017 yang sebesar 90,71 persen,” papar Evi.

Sementara itu, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto menuturkan banyak tantangan dari lingkungan eksternal, seperti kondisi pasar modal yang kurang kondusif pada tahun lalu.

Pada awal 2018, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menunjukkan performa yang memukau dan bahkan mencetak rekor tertinggi di level 6.660. Namun, capaian tersebut tak bertahan lama dan IHSG harus rela tertahan di posisi 5.700 pada Mei-Oktober 2018.

Di sisi lain, dampak perang dagang AS-China juga sangat berpengaruh pada investasi dalam negeri, yang pada akhirnya menghambat BPJSTK untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi.

“Namun, kami dapat menjalankan semua tugas yang diamanatkan kepada BPJSTK, baik dari sisi kepesertaan, pelayanan maupun pengelolaan dana. Pencapaian indikator-indikator kesehatan keuangan DJS dan badan BPJSTK juga dalam kondisi baik, sesuai yang ditetapkan regulasi. Bahkan, aset DJS dan badan BPJS terus tumbuh,” terangnya.

Pada 2018, BPJSTK juga mendapat penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga dengan sistem pengendalian gratifikasi terbaik. Selain itu, ada 14 penghargaan lain yang juga diraih oleh BPJSTK dari berbagai lembaga, salah satunya penghargaan Sustainability Reportdari National Center of Sustainability Reporting (NCSR).

Dalam memastikan tercapainya universal coverage, BPJSTK juga melakukan beberapa cara untuk melindungi para pekerja, baik di sektor formal atau Penerima Upah (PU), informal atau pekerja Bukan Penerima Upah (BPU), serta pekerja rentan dan pekerja migran.

Agus menambahkan salah satu fokus perusahaan adalah meningkatkan cakupan kepesertaan di sektor informal yang masih memiliki gap yang cukup besar dibanding sektor pekerja lainnya. (r)

(Visited 11 times, 1 visits today)