E-Voting untuk Pemilu di Indonesia

Nur Maulida, S.Kom

Nur Maulida, S.Kom

Oleh: Nur Maulida, S.Kom, Pranata Komputer di Kepri

“The ballot is stronger than the bullet.” – Abraham Lincoln. Betapa suara memberikan peranan penting dalam sistem demokrasi. Karena itu Abraham Lincoln dalam pidatonya pada 1856, empat tahun sebelum dia terpilih sebagai presiden pernah mengatakan, suara lebih kuat memberikan pengaruh daripada sebuah peluru. Pemilihan suara bukan hanya hak kita, tapi juga sebuah kekuatan. Dalam diri kita ada kekuatan untuk mengubah sesuatu menjadi lebih baik. Salah satunya dengan memberikan suara pada saat pemilihan umum. Untuk itu, sebagai negara demokrasi yang baru saja menyelesaikan pesta demokrasi 2019, hendaknya perlu kita terus mencermati, mengkaji, dan menganalisa proses pemilihan umum di tanah air.

Berbagai masalah kerap timbul pada sistem pemilihan umum, mulai dari lambatnya perhitungan rekapitulasi surat suara, kesalahan input data oleh petugas, kurangnya SDM, kekurangan waktu, anggaran penyelenggaraan yang besar (total anggaran untuk pemilu tahun ini saja Rp 25,59 triliun diluar anggaran pendukung dan pengawasan) dan banyak yang lainnya. Ini kekurangan yang sepatutnya tidak kita biarkan dan harus dijadikan sebagai pembelajaran untuk pelaksanaan pemilu kedepan.

Persoalan ini tidak hanya dijumpai di Indonesia, tapi juga di negara lain. Sehingga sudah banyak negara yang mulai menerapkan sistem-sistem baru dalam pelaksanaan pemilunya. Salah satunya adalah dengan pemilihan melalui e-voting. Ada beberapa negara yang sudah melaksanakan e-voting dan cukup sukses dalam pelaksanaannya seperti India dan Estonia. Ada pula negara yang sudah pernah melakukan e-voting tapi kemudian kembali ke konvensional seperti Jerman, Amerika Serikat dan Belanda. Hal ini terjadi karena banyaknya kritik dan protes dari warganya dari sisi keamanan sistem.

Andrew Reynolds, seorang pakar pemilu mengatakan, pemilu secara konvensional adalah pemilu yang paling baik karena paling transparan di dunia. Namun, terlepas dari itu, banyak juga negara yang baru memulai wacana untuk pelaksanaan sistem dengan e-voting. Indonesia sendiri sudah sejak lama mempunyai wacana untuk melakukan pemungutan suara secara elektronik. Dan wacana ini pernah dibahas dalam rapat koordinasi draf kodifikasi Rancangan Undang-Undang Pemilu di Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan dan pada 2017. Lalu, Pansus RUU Pemilu pernah melakukan rapat bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Pansus RUU Pemilu sendiri pernah melaksanakan studi banding dalam pelaksanaan e-voting di Jerman dan Meksiko yang hasilnya bahwa sistem e-voting tidak cocok diterapkan di Indonesia. Tapi, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) berpendapat bahwa sudah saatnya Indonesia mencoba menerapkan pemilu dengan e-voting. Sistem tersebut dianggap lebih transparan dan bisa diaudit.

Direktur Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi BPPT, Hammam Riza. pernah mengatakan, “Teknologi e-Voting yang menjamin berlangsungnya pemungutan suara dan perhitungan menggunakan TIK untuk menjamin pemilu yang transparan, jujur, dan akuntabel serta dapat diaudit di tiap tahapannya, layak dijadikan metode yang tepat untuk melaksanakan pemilu”.

Lantas apa saja kelebihan dan kekurangan dari penerapan sistem tersebut? Bisakah diterapkan di Indonesia?

Diketahui, electronic voting atau e-voting adalah suatu metode pemungutan suara dan penghitungan suara dalam suatu pemilihan dengan menggunakan perangkat elektronik. Tujuannya adalah melaksanakan pemilihan umum dengan penghitungan rekapitulasi yang lebih cepat, biaya murah, dan mudah untuk dilaksanakan.

Dilansir lifewire.com, ada tiga jenis e-voting: optical scanning, direct recording, dan internet voting. Optical scanning atau optical scan voting menggunakan kertas surat suara yang sudah diberikan tanda oleh pemilih, bisa dengan mengarsir pilihan seperti memberi jawaban pada lembar jawaban komputer (LJK) dan diberikan tanda terima. Kertas surat suara tersebut kemudian masuk ke mesin scan untuk dihitung secara digital, manakala ada perbedaan dalam penghitungan saksi, maka baru kemudian dihitung secara manual. Sistem ini masih bisa disebut dengan semi elektronik karena pemilih masih memilih secara konvensional hanya saja penghitungan suara dilakukan dengan mesin sehingga hasil rekapitulasi suara lebih cepat keluar.

Sistem kedua dan ketiga, yaitu direct recording dan internet voting sudah tidak lagi menggunakan kertas suara. Semua proses pemilihan dilakukan secara digital, mulai dari perekaman data, penyimpanan, dan penghitungan surat suara. Direct recording dilakukan dengan pemilihan langsung pada perangkat komputer, bisa dengan metode swap, menekan tombol panel dan lain sebagainya yang membuat pemilih bisa langsung memilih pada layar komputer. Sementara internet voting hampir sama dengan direct voting, tapi, lebih membuka akses keseluruh pemilih karena bisa dilakukan via internet. Hal ini tentunya bisa meningkatkan jumlah partisipan termasuk pemilih luar negeri yang terkendala jauhnya TPS di wilayahnya. Keuntungannya, selain meningkatkan jumlah partisipasi penduduk, juga menghemat waktu, tenaga, anggaran, mengurangi kesalahan input, dan mesin juga bisa digunakan berulang-ulang, tidak seperti kertas yang hanya sekali pakai.

Hal ini tentu membutuhkan infrastruktur yang baik. Untuk itu perlu untuk terlebih dulu atau sebagian diterapkan hanya di kota yang telah mumpuni infrastrukturnya mulai dari sarana dan prasarananya, jaringan listrik, jaringan internet, serta jaminan data kependudukan. Sistem ini membutuhkan sistem pengaman ekstra karena tentunya rawan diretas. Untuk mengantisipasinya, maka bisa juga sistem penghitungan dilakukan pada TPS masing-masing, tidak melalui jaringan, baru kemudian rekapitulasinya dikirim setelah selesai perhitungan. Hal ini yang pernah dilakukan di negara bagian Amerika Serikat. Dan ini juga tentunya membutuhkan tenaga SDM yang mumpuni dan sosialisasi yang baik.

E-voting bukanlah sesuatu yang baru. Amerika Serikat, Jerman, Venezuela, Brazil, Swiss dan India adalah beberapa negara yang telah melakukan Pemilu Parlemen dengan cara tersebut. Tidak hanya di luar negeri, beberapa daerah di Indonesia seperti di kabupaten Jembrana Bali, kabupaten Pemalang Jawa Tengah juga pernah melakukan e-voting untuk Pilkada dan pilkades. Untuk lingkup nasional KPU Indonesia sendiri sudah menggunakan SITUNG, yaitu Sistem Informasi Penghitungan Suara yang transparan dimana melalui situng ini setiap elemen masyarakat dapat meninjau hasil rekapitulasi penghitungan suara dari tiap TPS di daerah.

Pengertian dari Sistem informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang berguna bagi para pemakainya. Supaya bisa berguna bagi pemakainya maka data-data tersebut harus diubah menjadi sebuah informasi. Informasi terdiri dari tiga syarat untuk dapat berguna yaitu relevan, tepat sasaran, tepat waktu, dan tetap nilai atau akurat. SITUNG sendiri sudah mencakupi tiga syarat ini, hanya saja SITUNG baru melalui proses penghitungan dari hasil data yang sudah diperoleh, atau e-counting, belum dari pelaksanaan pengambilan datanya yang masih dilakukan dengan cara konvensional berupa kertas suara dengan dicoblos paku atau dicontreng pena.

Berkaca dari dunia internasional, pelaksanaan e-voting di berbagai negara memang belum sepenuhnya terlaksana sempurna, tapi tetap berkembang seiring perbaikan sehingga terus menerus dibuat penyempurnaannya.

Pada dasarnya sistem komputerisasi berarti pendeteksian masalah suatu sistem, analisa, perencanaan, dan menghasilkan solusi dari permasalahan dengan menggunakan teknologi komputer sehingga hasil dari suatu sistem bisa membantu dan memberikan hasil yang lebih baik. Jika kemudian sistem dengan e-voting malah menuai lebih banyak masalah dan ketidakpercayan publik, tentunya ini belum layak untuk diterapkan. Namun, sejauh e-voting bisa menjamin transparansi dalam proses pencatatan, penghitungan suara, dan verifikasi, kepercayaan masyarakatlah yang lalu menjadi modal penting pemilu dengan e-voting. Bukannya sulit, yang perlu disiapkan adalah infrastruktur yang lengkap, keamanan yang baik, serta pengawasan yang ketat, maka sistem ini dapat direalisasikan.***

(Visited 91 times, 1 visits today)