Dugaan Pidana Pemilu, Caleg Gerindra Segera Disidang

Santonius Tambunan, SH, MH, Humas PN Tanjungpinang. (asfanel-haluankepri.com)

Santonius Tambunan, SH, MH, Humas PN Tanjungpinang. (asfanel-haluankepri.com)

TANJUNGPINANG (HK) – Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang telah menerima limpahan berkas dugaan perkara tindak pidana Pemilu 2019 dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Tanjungpinang atas nama tersangka Muhammad Apriandi, caleg Gerindra, Dapil Tanjungpinang Timur untuk DPRD Kota Tanjungpinang, Kamis (13/6).

Bersama berkas dengan nomor perkara 182/Pid.Sus/2019/PN.Tpg atas nama Muhammad Apriandi, Caleg Partai Gerindra tersebut, PN Tanjungpinang juga menerima satu berkas dengan nomor perkara 182/Pid.Sus/2019/PN.Tpg, atas nama dua tersangka, yakni Agustinus Marpaung, SH, MH dan Yuspita.

Kedua tersangka tersebut (Agustinus Marpaung SH MH dan Yuspita), diduga sebagai pihak yang ikut membantu tersangka M Apriandi membagi-bagian uang kepada masyarakat pasca minggu tenang pada Pemilu 17 April 2019 lalu.

Hal tersebut dibenarkan Humas PN Tanjungpinang, Santonius Tambunan, SH, MH saat dikonfirmasi Haluan Kepri.

“Kami sudang terima berkas kasus dugaan money politik dimaksud,” kata Santonius

Hakim yang akan mengadili perkara atas nama tersangka M Apriandi tersebut, lanjut Santo, sapaan akrab Humas PN Tanjungpinang ini, yakni Acep Sopian Sauiri, SH, MH, sebagai ketua majelis hakim, didampingi dua hakim anggota, Eduart Marudut P Sihakoho, SH, MH, dan Santonius Tambunan, SH, MH.

“Sedangkan untuk tersangka, Agustinus Marpaung dan Yuspita, persidangan akan dipimpin Sumedi SH MH dengan anggota Santonius Tambunan SH MH dan Jhonson Freedy Esron Sirait SH,”ucapnya.

Disamping dua berkas dengan tiga tersangka dari Partai Gerindra tersebut, lanjut Santo, PN Tanjungpinang juga menerima limpahan berkas dengan nomor perkara 184 dan 185/Pid.Sus/2019/PN.Tpg, atas nama dua tersangka Warsono dan Wahyu Budianto.

“Hakim untuk tersangka, Warsono akan dipimpin hakim ketua Eduar Marudut P Sihaloho SH MH, dengan dua hakim anggota, Santonius Tambunan SH MH dan Acep Sopian Sauri SH MH,” tutur Santo

Sedangkan majelis hakim yang mengadili tersangka, Wahyu Budianto akan dipimpin oleh Sumedi SH MH sebagai hakim ketua, bersama dua anggota hakim lainnya, yakni Santonius Tambunan SH MH dan Jhonson Fredy Esron Sirait SH.

Diketahui, bahwa kedua tersangka (Warsono dan Wahyu Budianto) tersebut diduga sebagai pihak yang membantu membagi-bagikan uang untuk membantu dua Caleg dari Partai Garuda, yakni Brando Ahmad Purba dan Rantha Fauzi Sembiring, pasca minggu tenang Pemilu 2019 lalu.

Namun, dalam proses penyidikan yang dilakukan tim Gakkumdu di Satreskrim Polres Tanjungpinang, keterlibatan kedua Caleg dari Partai Garuda tersebut, belum memenuhi cukup bukti yang kuat untuk dijadikan tersangka.

“Jadwal persidangan perkara dugaan tindak pidana Pemilu tersebut sejauh ini belum ditentukan dan masih menunggu kesepakatan dari majelis hakim,” sambung Santo.

Pasal yang disangkakan dalam perkara tersebut, yakni Pasal 523 ayat (2) Jo Pasal 278 ayat (1) huruf (d) UU RI Nomor 17 tahun 2017 tentang Pemilu Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam Pasal menyebutkan kepada siapapun pihak yang telah terbukti melakukan money politik itu terancam pasal 253 ayat 2 dengan ancaman paling lama 4 tahun penjara dan denda Rp 48 juta

Terpisah, Kepala Kejari Tanjungpinang, Aheliya Abustam SH MH melalui Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasi Pidum) Muhammad Amriansyah SH membenarkan atas pelimpahan sebanyak 3 berkas dengan 5 tersangka dugaan tindak pidana Pemilu tersebut ke PN Tanjungpinang.

“Berkas dugaan kasus tindak pidana Pemilu tersebut sudah kita limpahkan ke PN Tanjungpinang untuk disidangkan. Prinsipnya kita siap melaksanakan sidang perkara tersebut sesuai jadwal yang ditentukan oleh majelis hakim yang mengadili perkaranya,” imbuh Amrinsyah.

Dugaan kasus tersebut sebelumnya merupakan hasil temuan di lapangan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Tanjungpinang atas laporan adanya dugaan money politik Caleg pada Pemilu 2019.

Hasil pembahasan secara bertahap dengan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Tanjungpinang, Bawaslu, Kerjari dan Polres Tanjungpinang didapati adanya unsur dugaan money politik perkara tersebut. (nel)

(Visited 48 times, 1 visits today)