Kemenag Kepri dan Era Konvergensi Media

Hatiman, SH

Hatiman, SH

Oleh: Hatiman, SH, Pranata Humas di Kepri

Pada Latar Belakang Bab Pendahuluan Permenpan RB Nomor 83 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial
Instansi Pemerintah, salah satu tugas humas pemerintah adalah menyebarluaskan informasi dan kebijakan pemerintah
sesuai dengan institusi/lembaga masing-masing kepada publik, menampung dan mengolah aspirasi masyarakat, serta
membangun kepercayaan publik guna menjaga citra dan reputasi pemerintah. Untuk itu, diperlukan upaya-upaya kreatif
dan persuasif dalam pelaksanaan misi tersebut. Humas pemerintah harus mengomunikasikan kebijakan, rencana kerja, dan
capaian kinerja kepada masyarakat luas, melalui media tradisional, media konvensional, dan media baru. Komunikasi
yang menggunakan media baru atau teknologi internet dapat menjangkau langsung dan cepat kepada semua pihak.

Populasi pengguna internet di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun, seiring meningkatnya pembangunan
infrastruktur teknologi informasi dan program pemerintah yang memperkenalkan sarana internet hingga ke pelosok
Indonesia. Pertumbuhan pengguna internet semakin berlipat ganda, seiring dengan pertumbuhan penjualan telepon
seluler pintar (smart phone) yang dapat mengakses internet bergerak (mobile) sehingga khalayak dapat mengakses
internet di mana saja dan kapan saja.

Situs (channel) yang paling banyak dikunjungi pengguna internet di Indonesia adalah situs-situs media sosial,
seperti facebook, twitter, instagram, dan youtube. Pengguna internet itu sebagian besar menggunakan media sosial dan
diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah masyarakat yang menggunakan internet. Selain
itu, masyarakat juga banyak mengunjungi portal berita seperti detik.com dan haluankepri.com.

Penggunaan media sosial telah membentuk dan mendukung cara baru dalam berkomunikasi, berinteraksi, dan berkolaborasi
atau yang penulis sebut era konvergensi media. Media sosial menawarkan cara yang lebih cepat dan tepat untuk
berpartisipasi dalam pertukaran informasi melalui daring (dalam jaringan/online). Dengan melihat efektivitas media
sosial dalam membangun komunikasi dan interaksi dengan masyarakat, humas pemerintah harus mampu memanfaatkan media
sosial untuk meraih perhatian dan dukungan khalayak luas serta tidak lagi semata-mata bertahan dengan cara-cara
komunikasi yang konvensional.

Kini, seluruh lembaga pemerintah telah menggunakan hampir seluruh media sosial sebagai salah satu sarana komunikasi
kehumasan. Media sosial terbukti mampu melibatkan khalayak secara aktif dan menjaring masukan dari berbagai kalangan
sehingga menciptakan kearifan orang banyak (wisdom of the crowd). Namun, apabila tidak dikelola dengan baik dan
bijak, penggunaan media sosial sebagai alat komunikasi kehumasan dapat membawa dampak negatif. Berbagai masukan dan
komentar, baik positif maupun negatif, bisa masuk tanpa dapat dikendalikan sehingga mempengaruhi citra lembaga.

Berdasarkan data per Januari 2019, penetrasi internet di Indonesia telah mencapai 56 persen. Artinya, 56 persen dari
total penduduk di Indonesia telah terjangkau oleh internet. Namun, apabila dibandingkan dengan survey yang dilakukan
oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada awal 2018 lalu, penetrasi internet di Indonesia
mengalami kenaikan. Kondisi ini diyakini akan terus mengalami kenaikan, meskipun diperkirakan kenaikan penggunaan
internet akan banyak ditopang ole keberadaan smartphone.

APJII mengungkapkan dari 262 juta orang masyarakat Indonesia, sekira 50,08 persen ternyata mengaku memiliki dan
menggunakan smartphone untuk mengakses internet. Jika dibandingkan dengan para pemilik dan pengguna PC atau laptop
yang hanya 25,72 persen, tentu saja perbedaan ini cukup jauh.

Kondisi di atas tentunya mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi pejabat fungsional pranata hubungan masyarakat
(humas) di lingkungan instansi pemerintah. Seiring dengan semakin bertambahnya masyarakat yang menggunakan sosial
media, kini banyak organisasi pemerintah yang mengelola akun di media sosial sebagai alat diseminasi informasi
(Yudha, 2018). Selain penyebaran informasinya yang luas (viral), media sosial juga memberikan kesempatan bagi
instansi pemerintah dan stakeholder-nya untuk dapat berinteraksi secara langsung.

Menyikapi fenomena di atas, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepri sebagai lembaga pemerintah yang
menyelenggarakan pelayanan di bidang agama dan keagamaan di Kepri dalam dekade terakhir sudah melakukan berbagai
upaya dengan meng-upgrade diri agar dekat dengan penyebaran informasi berbasis internet.

Website kepri.kemenag.go.id terus dikembangkan dari waktu ke waktu untuk menyelaraskan kebutuhan penyediaan
informasi tidak saja memenuhi amanah UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi tetapi juga untuk memenuhi
kebutuhan warganet minimal bersifat dua arah (2.0). Tidak berhenti sampai disitu, kini juga telah dikembangkan media
sosial kelembagaan yang menyediakan kebutuhan informasi yang cepat melalui facebook: Kemenag Kepri, instagram:
Kemenag Kepri, twitter: Kemenag Kepri, youtube: Kemenag Kepri. Kesemuanya itu demi mempersembahkan layanan informasi
yang andal sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Sebagai kesimpulan, perkembangan media sosial telah mempengaruhi cara kita berkomunikasi. Informasi semakin mudah
didapatkan dan disebarluaskan. Tingginya akses media sosial pada akhirnya membuat instansi/lembaga pemerintah
membuat dan mengelola akun resmi media sosial untuk menyebarluaskan informasi dan berinteraksi dengan para pemangku
kepentingan.

Oleh karena itu diperlukan pengaturan media sosial, baik oleh pemerintah yang lebih tinggi maupun institusi yang
bersangkutan dalam menerbitkan sebuah saluran media sosial termasuk tata kelolanya agar sejalan dengan tujuan
organisasi.

Di satu sisi, media sosial memudahkan dan memberikan keuntungan bagi humas (instansi) pemerintah dalam
mendiseminasikan program-program kegiatan kepada masyarakat. Namun di sisi lain, diperlukan adanya SDM humas yang
andal, yang tidak hanya mengerti pengoperasian media sosial, tetapi juga memiliki sense of belonging terhadap
institusi dan sense of crisis terhadap kebutuhan informasi publik. Wallahu a’lam bish-shawabi. ***

(Visited 60 times, 1 visits today)