AMPD Kerahkan 500 Orang ke Kantor Bawaslu Anambas

AMPD menggelar jumpa pers terkait rencana aksi ke Kantor Bawaslu Anambas, Selasa (18/6). Yudi/haluan Kepri.com

AMPD menggelar jumpa pers terkait rencana aksi ke Kantor Bawaslu Anambas, Selasa (18/6). Yudi/haluan Kepri.com

ANAMBAS (HK)- Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi (AMPD) akan kembali mendatangi Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) untuk menggelar aksi damai.

AMPD menilai Bawaslu Anambas tidak mampu menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya.

Asril Masbah, Ketua AMPD KKA mengatakan, aksi damai akan dilaksanakan selama dua hari, yakni pada 27 dan 28 Juni 2019 mendatang, usai Hari Ulang Tahun (HUT) ke 11 KKA.

“Kami menepati janji dengan kembali akan melakukan aksi damai namun dengan massa yang lebih besar dari aksi pertama yang telah dilakukan pada 4 Mei 2019 silam,” ujar Asril saat menggelar jumpa pers di Kedai Kopi Devia, Selasa (18/6).

Ia mengungkapkan, sampai saat ini komisioner Bawaslu masih belum mau dengan suka rela mengundurkan diri sebagai komisioner.

“Seperti tuntutan kita pada aksi perdana kemarin mereka gagal dalam melakukan pengawasan, dengan bukti nyata tidak ada temuan pada saat Pileg 17 April 2019 silam,” sesalnya.

Aksi ini, lanjutnya, sesuai dengan kesepakatan awal dimana pihaknya memberikan batas waktu selama 45 hari untuk Komisioner Bawaslu Anambas mundur dengan suka rela.

“Rencananya Rabu 19 Juni 2019 akan kita sampaikan surat secara resmi kepada Bawaslu,” tukasnya.

Sementara itu, Dedi Syahputra Koordinator Humas AMPD memastikan massa yang akan turun sebanyak 500 orang. Pihaknya telah berkoordinasi dengan elemen masyarakat dan organisasi masyarakat di 7 kecamatan.

“Alhamdulillah responnya sangat luar biasa dan siap hadir pada aksi damai yang akan dilaksanakan nanti. Dukungan masyarakat ini sangat luar biasa demi berlangsungnya proses demokrasi di daerah ini,” tegasnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Fitrah Hadi, Koordinator Bidang Advokasi dan Fakta AMPD. Ia menyampaikan, aksi ini adalah langkah ke depan agar peran Bawaslu dapat lebih baik dalam bertugas sebagai wasit dalam proses demokrasi di Anambas.

“Bawaslu itu harus menjalankan tugas dengan sebagaimana mestinya, artinya praktk money politic dapat berkurang atau tidak sama sekali,” tegasnya.

Ia juga menduga Bawaslu dalam melaksanakan tugasnya melakukan mal administrasi. Salah satu contoh yang dapat dilihat adalah saat ada laporan berita acara penerimaan barang bukti oleh Bawaslu tidak diberikan stempel sebagai legalitas formal kelembagaanya.

“Parahnya lagi form model B3 tanda bukti penerima laporan juga tidak dibubuhi stempel. Artinya laporan yang disampaikan itu menjadi tidak sah secara administrasi, apakah ini kelalaian atau kesengajaan,” katanya heran.

Fitrah Juga menegaskan, Ini merupakan salah satu dari sejumlah barang bukti yang akan disampaikan ke Dewan Kehormatan Pengawas Pemilu (DKPP) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Pusat.

“Masih banyak lagi poin pelanggaran yang menunjukan bukti lemahnya pengawasan lembaga Bawaslu di Anambas,” pungkasnya. (yud)