Eks Plt Bupati Lingga Divonis 6 Tahun

Edi Irawan, saat sidang. (asfanel/haluankepri.com)

Edi Irawan, saat sidang. (asfanel/haluankepri.com)

TANJUNGPINANG (HK)- Edi Irawan, mantan Plt Bupati Kabupaten Lingga divonis 6 tahun penjara, karena dinilai terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi perjalanan fiktif tahun 2013-2016 senilai Rp1,399 miliar pada saat ia menjabat sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kepri dalam sidang di Pengadilan Tipikor Tanjungpinang, Selasa (18/6).

Disamping vonis tersebut, Edi Irawan juga dijatuhi hukuman tambahan berupa denda Rp200 juta, subsider 3 bulan kurungan, serta diwajibkan untuk membayar uang pengganti kerugian negara (UP) sebesar Rp1,279 miliar, melalui penyitaan seluruh harta kekayaannya.

“Namun, bila harta kekayaan terdakwa tersebut tidak mencukupi, maka dapat dikenakan hukuman tambahan selama 2 tahun 6 bulan penjara,” kata majelis hakim dipimpin Santonius Tambunan SH MH didampingi dua hakim anggota, Corpioner SH dan Suherman SH MH.

Hakim menilai, Edi Irawan telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan terdakwa Maruli MR sebagai Bendahara di BPBD Kepri saat itu. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan secara berlanjut yang mengakibatkan kerugian negara.

Dalam putusannya, majelis hakim juga memerintahkan jaksa penuntut umum (JPU) untuk menyerahkan uang kerugian negara yang telah dikembalikan terdakwa Edi Irawan sebelumnya sebesar Rp120 juta untuk disetorkan ke kas negara.

Perbuatan terdakwa tersebut, kata majelis hakim, telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam tindak pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Vonis terhadap Edi Irawan tersebut lebih ringan dari tuntutan JPU dari Kejati Kepri sebelumnya selama 8 tahun penjara, denda Rp200 juta, subsider 3 bulan kurungan serta uang pengganti kerugian negara sebesar Rp1,279 miliar atau hukuman 3 tahun penjara.

Dalam kasus ini, Edi Irawan sebagai terdakwa bertindak selaku Pengguna Anggaran (PA) dan masih berstatus Aparat Sipil Negera (ASN) di lingkungan Pemprov Kepri.

Terhadap vonis tersebut, terdakwa Edi Irawan didampingi dua penasehat hukumnya masih menyatakan pikir-pikir. Hal senada juga disampaikan JPU Sukamto SH kepada majelis hakim dalam sidang.

Dalam sidang kasus yang sama secara terpisah, majelis hakim juga menjatuhkan vonis kepada terdakwa Maruli MR, selaku bendahara di BPBD Kepri saat itu dengan hukuman selama 5 tahun 6 bulan, ditambah denda Rp200 juta, subsider 3 bulan kurungan.

Dalam sidang terungkap, penggunaan uang negara yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk biaya perjalanan dinas selama kurun waktu 2013-2016 yang bersumber dari APBD Provinsi Kepri.

Pada 2013 terdapat pagu anggaran perjalanan dinas sebesar Rp1.486 miliar lebih. Kemudian 2014 sebesar Rp1,824 miliar lebih, tahun 2015 sebesar Rp1,171 miliar lebih dan tahun 2016 sebesar Rp1,196 miliar lebih.

Dalam perjalanan dinas tersebut, terdapat beberapa nama yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya alias fiktif. Kemudian ditemukan dokumen pertanggung jawaban yang tidak memadai sehingga anggaran itu tidak digunakan sesuai peruntukannya.

Jumlah pengguna anggaran fiktif tersebut, pada tahun 2013 terdapat sebesar Rp289.199.100, tahun 2014 sebesar Rp470.815.450, tahun 2015 sebesar Rp321.493.599 serta tahun 2016 sebesar Rp195.386.983. Sehingga jika ditotalkan sebesar Rp1,276 miliar lebih.

Menyangkut perkara tersebut, terdakwa Edi Irawan selaku pengguna anggaran pada saat menandatangani Surta Perintah Membayar (SPM), namun tidak dilakukan pengujian terhadap kebenaran materil dari bukti-bukti SPJ dan dokumen kelengkapan adminiastrasi pencairan, melainkan ia selaku pengguna anggaran tetap menandatangani SPM dan SPP ke Pengguna Anggaran (Kepala Pelaksana BPBD) untuk ditandatangani.

Sedangkan terdakwa Maruli selaku bendahara pengeluaran, mengajukan dokumen pencairan tanpa ada verifikasi, lembar check list dan paraf PPK. Meski demikian, Maruli selaku bendahara pengeluaran tetap mengajukan bukti-bukti SPJ dan dokumen kelengkapan administrasi pencairan beserta lembar surat SPM dan SPP ke Pengguna Anggaran (Edi) untuk ditandatangani. (nel)

(Visited 49 times, 1 visits today)