Rancangan KUA PPAS APBD Kota Batam anggaran 2020 tertunda

RAPAT paripurna ke 1 DPRD Kota Batam masa persidangan III tahun sidang 2019, Foto:Damri/Haluan Kepri

BATAM (HK) – Pemerintah Kota (Pemko) Batam telah menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Batam tahun anggaran 2020.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Walikota Batam, Amsakar Achmad dalam pidatonya pada rapat paripurna ke 1 DPRD Kota Batam masa persidangan III tahun sidang 2019, tentang penyampaian dan penjelasan Walikota Batam atas rancangan KUA PPAS APBD Kota Batam tahun anggaran 2020 yang dipimpin langsung oleh ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto, Senin (17/6) di ruangan sidang utama DPRD Kota Batam.

Namun sampai saat ini rancangan itu tertunda dan belum bisa untuk ditindak lanjuti dan disepakati oleh DPRD Kota Batam dan Pemko Batam juga belum bisa menetapkan Peraturan Wali Kota tentang RKPD Tahun 2020 sebagai dasar penyusunan KUA dan PPAS Kota Batam Tahun 2020.

Karena sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2020, Pemko Batam harus menunggu dulu Peraturan Gubernur Kepri tenatng RKPD Provinsi Kepri tahun 2020 yang saat ini masih tahap proses fasilitasi oleh Kemendagri.

Maka mekanisme itu perlu diikuti oleh Pemko Batam agar tidak bertentagan dengan peraturan perundang-undangan dalam penyusunan APBD tahun anggaran 2020.

Dalam pidatonya Wakil Walikota Batam, Amsakar Achmad mengatakan bahwa dalam Rencana pendapatan dalam rancangan KUA APBD Kota Batam tahun anggaran 2020 di proyeksikan sebesar Rp 2.854.223.229.019,79.

Rencana Pendapatan dalam Rancangan KUA Kota Batam Tahun 2020 diproyeksikan sebesar Rp2,8 triliun itu dananya berasar dari beberapa sumber. Pertama berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) Kota Batam. Dimana untuk PAD Kota Batam tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp 1.384.978.640.365,19.

Kedua dana perimbagan. Pendapatan dana perimbangan Kota Batam tahun anggaran 2020 ditargetkan 1.146.981.884,00. Ketiga, pendapat lain-lainnya yang sah. Pendapatan Kota Batam yang berasal dari lain-lainna yang sah di targetkaa sebesar Rp 267.263.500.254,6.

Keempat, penerimaan daerah dari sisi pembiayaan. Penerimaan daerah dari sisi pembiayaan pada tahun anggaran 2020 diperkirakan sebesar Rp 55 miliar.

“Adapun target dari penjelasan komponen masing-masing Kota Batam tahun anggaran 2020 serta asumsinya secara rinci telah dituangkan dalam rancangan KUA Kota Batam tahun 2020,” jelas Amsakar.

Lanjutnya, sedangkan mengenai kebijakan rencana belanja daerah secara umum arah kebijakan yang dilakukan baik itu belanja langsung maupun belanja tidak langsung secara rinci telah dijelaskan pada KUA Kota Batam tahun 2020.

Termasuk juga dengan mengenai kebijakan mengenai pembangunan daerah, kendala yang dihadapi serta strategi dan prioritas pembangunan daerah.

Dalam hal kebijakan penerimaan pembiayaan Kota Batam tahun 2020 nantinya merupakan sisa kas daerah. Disamping itu pembiayaan juga digunakan untuk menutupi defisit biaya anggaran belanja.

“Penjelasan tentang pembiayaan Kota Batam tahun 2020 dapat dilihat pada rancangan KUA Kota Batam tahun 2020,” jelasnya lagi.

Selanjutnya kata Amsakar, rancangan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Batam tahun anggaran 2020, dimana disusun berdasarkan akhir rancangan akhir RKPD Kota Batam tahun 2020.

Pada penyusunan rancagan PPAS dalam upaya mencapai visi mewujudkan Kota Batam sebagai dunia bandar madani yang berdaya saing, maju, sejahteta dan bermartabat, sebagaimana diamanatkan didalam RPJMD Kota Batam maka prioritas pembangunan Kota Batam tahun 2020 difokuskan pada beberapa hal.

Pertama, difokuskan pada sarana dan prasarana infrastruktur dan yutinitas, pengendalian banjir dan kebersihan Kota Batam. Guna meningkatkan kualitas Kota Batam sebagai kawasan destinasi investasi.

Kedua, peningkatan kualitas sumber Daya Manusia (SDM), melalui kualitas mutu serta pelayanan pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan. Ketiga, peningkatan sarana dan pra sarana transportasi. Keempat, peningkatan pengembagan keparawisataan, fasilitas investasi dan promosi dalam rangka meningkatkan perekonomian dan daya saing Kota Batam.

Lima, peningkatan perekonomian dan kesejahterahaan masyarakat. Enam, pembinaan, pengendalian dan penertiban kawasan yang tidak sesuai dengan peruntukan pasos, pasum dan erowi.

Ketujuh, peningkatan kapasitas tatakelola pemerintahan dan optimalisasi teknologi serta informasi, dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

“Rancangan KUA/PPAS Kota Batam Tahun 2020 ini kita sampaikan dan untuk tindak lanjutnya kita serahkan kepada DPRD Kota Batam. Tapi sampai saat ini belum dapat ditindaklanjuti karena kita masih belum mendapatkan peraturan Gubernur, yaitu tentang RKPD Provinsi Kepri Tahun 2020 dan hingga sekarang masih menunggu,” jelas Amsakar.

Peraturan Gubernur itu akan selesai dalam waktu yang tidak akan lama lagi dan saat ini sudah teragendakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Dimana penyampaian RKPD Gubernur itu harus disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

“Nantinya akan dibahas dan apabila sudah ok oleh Menteri Dalam Negeri dengan beberapa koreksi dan beberapa perbaikan penambahan maulun pengurangan maka setelah itu nantinya baru ditentukan oleh Gubernur,” ujar Amsakar.

Selanjutnya, anggota DPRD setelah mempelajari semua regulasi yang ada dan melalui sidang paripurna tadi maka disepakati dan harus diagendakan lagi pembahasannya.

“Nanti akan diulang lagi setelah peraturan dari Gubernur keluar, karena itu adalah salah satu rujukan kita dalam menyusun KUA PPAS,” ucapnya.

Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto dalam rapat paripurna yang dipimpinya itu mengatakan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 93 ayat 2 huruf (a), peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota maka sebaiknya penyampaian KUA PPAS APBD Kota Batam tahun anggaran 2020 itu dijadwalkan kembali.

“Jadi penyampaian rancangan KUA PPAS APBD Kota Batam ini dijadwalkan kembali oleh badan musyawarah dan sudah disepakati oleh para peserta rapat,” ujar Nuryanto.(Cw64)