Dirjen Minerba Sudah Rekomedasikan Cabut Izin Ekspor PT TAB

Komisi VII DPR RI dipimpin Muhammad Nasir saat turun ke Kabupaten Bintan saat sidak ke lokasi tambang bouksit di Pulau Bintan pada Jumat (11/3) 2019 lalu. (haluankepri.com)

Komisi VII DPR RI dipimpin Muhammad Nasir saat turun ke Kabupaten Bintan saat sidak ke lokasi tambang bouksit di Pulau Bintan pada Jumat (11/3) 2019 lalu. (haluankepri.com)

Karimun (HK) – Persoalan PT Tanjung Air Berani (PT TAB) pemilik izin ekspor produk pertambangan dengan kriteria tertentu jenis bouksit di Kabupaten Karimun yang diduga melanggar peraturan menemukan fakta baru.

Direktorat Jenderal (Ditjen) Minerba dan Batubara Kementrian ESDM RI ternyata telah mengeluarkan surat pemberhentian izin ekspor bouksit ke Cina berupa Washed Bouxite dengan kadar >= 42 % AL203 dengan pos tarif ex 2606.00.00 dengan jumlah 460.000 (empat ratus enam puluh ribu) wet ton dari pelabuhan Tanjung Balai Karimun Provinsi Kepri.

Hal itu terungkap dan disampaikan langsung oleh Dirjen Minerba dan Batubara Kementrian ESDM RI, Ir.Bambang Gatot Ariyono, MM dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI dengan Ditjen Minerba pada Senin (11/3) 2019 lalu seperti dikutip dari situs berita www.tambang.co.id.

RDP digelar dalam rangka terkait dengan progres pembangunan smelter sebagai salah satu syarat utama dalam pemberian izin sesuai dengan rekomendasi persetujuan eskpor produk pertambangan kriteria tertentu kepada PT TAB.

Bambang Gatot Ariyono menjelaskan bahwa surat penghentian ekspor sudah diberikan kepada dua perusahaan di Kepulauan Riau yakni PT PT Tanjung Air Berani di Kabupaten Karimun dan PT Gunung Bintan Abadi di Kabupaten Bintan.

Sementara terkait dengan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) PT TAB Khusus Pengangkutan dan Penjualan bouksit ke Cina sesuai SK Gubernur Kepulauan Riau No.834/KPTS-IV/2017 tanggal 20 April 2017, kewenangannya berada di Dinas Pertambangan setempat.

“Jadi, kami akan cabut izin ekspornya, tapi kalau izin IUP-nya daerah yang harus cabut kalau memang kerja di wilayah yang diizinkan,” kata Bambang dihadapan pimpinan Komisi VII DPR RI.

Selain itu, Bambang pun membeberkan beberapa hal yang telah dilakukan Ditjen Minerba terhadap perusahaan yang tidak patuh membangun smelter sesuai target.

Menurut Bambang, ada lima perusahaan yang dilakukan penghentian sementara ekspor yaitu, PT Surya Saha Utama, PT Moden Cahaya Makmur, PT Integra Mining Nusantara, PT Gerba Multi Mineral dan PT Lobindo Nusa Persana.

“Selain itu, kita telah melakukan teguran kepada 13 perusahaan termasuk juga melakukan usulan pencabutan izin ekspor kepada PT Tanjung Air Berani (PT TAB) dan PT Gunung Bintan Abadi,” tegas Bambang.

Sebelumnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) itu, pimpinan Komisi VII DPR RI Muhamad Nasir, dengan tegas meminta Direktorat Jenderal (Ditjen) Minerba untuk mencabut izin ekspor PT Gunung Bintan Abadi dan PT Tanjung Air Berani.

Menurut Muhamad Nasir, PT Gunung Bintan Abadi yang diusulkan pencabutan izin ekspor oleh Ditjen Minerba, saat ini terus melakukan eskpor dan menjalankan produksinya. Bahkan menurutnya, PT Gunung Bintan Abadi mengalihkan produksinya ke PT Tanjung Air Berani.

“Sekarang saya tanya, yang punya izin ekspor di sana ada berapa perusahaan? Kenapa belum dicabut izinnya. Nah sekarang dioper kesana (Tanjung Air Berani) produksinya, saya dapat laporan. Tolong bapak cabut izin eksor dua perusahaan itu,” tanya Nasir kala itu.

Politisi Partai Demokrat ini pun meminta Ditjen Minerba untuk segera mempersiapkan surat penghentian ekspor tersebut, untuk diperlihatkan kepada anggota Komisi VII DPR RI.

Sementara terkait aktivitas pertambangan yang dilakukan PT Tanjung Air Berani di Pulau Belat Kabupaten Karimun Kepala Seksi Pengusahaan Mineral Dinas ESDM Kepri, Masiswanto, membenarkan PT TAB mendapat kuota ekspor bauksit 450.000 ton. Ijin itu diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan pada Oktober 2018. “Berlaku selama setahun sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019,” ujarnya.

Terkait kegiatan PT Tanjung Air Berani (TAB), Masiswanto mengatakan perusahaan itu memiliki wilayah pertambangan seluas satu pulau di Kabupaten Karimun. “Seharusnya tidak boleh membeli batu bauksit dari kegiatan ilegal,” ujarnya.

Masiswanto menyatakan Dinas Lingkungan Hidup Prov Kepri memiliki wewenang untuk menghentikan aktivitas pertambangan bauksit. Ia mengatakan, peranan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) cukup besar dalam mengawasi pelaksanaan perijinan yang diberikan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Jika aktivitas yang dilakukan perusahaan melanggar hukum, seperti merusak lingkungan, maka yang bertindak bukan Dinas ESDM, melainkan DLH.

Dinas PTSP Kepri juga tidak akan mengeluarkan ijin jika tidak ada rekomendasi dari Dinas ESDM. Kalau ijin pengangkutan dan penjualan bauksit di lokasi hutan, misalnya rekomendasi diberikan oleh DLH.

“Kalau kami hanya mengeluarkan rekomendasi kepada Dinas PTSP untuk diterbitkan izin pengangkutan dan penjualan bauksit,” katanya.
Langgar aturan

Sebagaimana diberitakan PT Tanjung Air Berani (PT TAB) pemilik izin ekspor produk pertambangan dengan kriteria tertentu jenis bouksit di Kabupaten Karimun bermasalah karena diduga melanggar peraturan.

Pemilik Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) Khusus Pengangkutan dan Penjualan bouksit ke Cina sesuai SK Gubernur Kepulauan Riau No.834/KPTS-IV/2017 tanggal 20 April 2017 itu diduga telah melakukan pelanggaran ekspor hasil produksi dari luar wilayah IUP OP mereka sendiri.

“Sesuai aturan PT TAB hanya diperbolehkan untuk eskpor hanya berasal dari penambangan PT TAB dan tidak dapat dialihkan ke pihak lain. Diduga kuat mereka telah melakukan pelanggaran penting ini,” beber Jhon Saputra, Ketua LSM Kiprah di Hotel Aston Karimun, Kamis (20/6).

Sementara pihak PT Tanjung Air Berani (PT TAB) belum dapat dihubungi terkait perihal ini. Penanggung jawab perusahaan PT TAB Hetti Berliana Damanik tidak dapat dihubungi. Berkali-kali nomor kontak yang berada di Surat Rekomendasi Persetujuan Ekspor ketika dihubungi tidak menjawab.

Demikian juga ketika ditelusuri ke alamat perusahaan PT TAB di jln Pendidikan Kelurahan Tanjung Balai Kota Kecamatan Karimun seperti alamat dimaksud tidak ditemukan kantor PT TAB. (hhp)

(Visited 645 times, 1 visits today)