Teknologi Komunikasi dan Tugas Humas Pemerintah

Hatiman, SH

Hatiman, SH

Oleh: Hatiman, SH, Pranata Humas di Kepri

“Cara komunikasi pemerintah dengan masyarakat sudah berubah sangat cepat. Kita tidak puas lagi hanya dengan menyebar press release atau sekedar membuat konferensi pers. Harus ada dialog dan kolaborasi dengan masyarakat. Untuk itu humas pemerintah harus mampu beradaptasi dengan perubahan zaman”.

Amanat Presiden RI pada Seminar Nasional Kehumasan di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin, 16 April 2018 seakan memberikan arah baru dalam tata hubungan antara humas pemerintah dengan masyarakat. Sejatinya, mengirimkan release dan konferensi pers harus ditingkatkan dalam mendesiminasi informasi kepada masyarakat. Selain ditingkatkan dalam hubungan tersebut tugas humas pemerintah abad ini adalah membangun komunikasi dan dialog dengan masyarakat untuk berkolaborasi dalam memproduksi informasi yang bermanfaat bagi masyarakat.

Pilihan strategi komunikasi yang digunakan oleh humas pemerintah menjadi salah satu kunci dalam mengukur efektifitas penyampaian ide, gagasan, program, capaian kinerja yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan negara. Terkadang, bukan pemerintah tidak melakukan sesuatu, tetapi karena informasi yang tidak tersampaikan dengan baik, maka terjadi kebuntuan komunikasi yang bisa jadi disebabkan pilihan cara petugas humas sebagai wakil pemerintah yang tidak tepat. Maka, humas pemerintah harus mampu beradaptasi dengan perubahan zaman menjadi sangat relevan.

Strategi komunikasi humas pemerintah yang tepat, berdasarkan pengemasan substansi dan data dukung yang berkualitas dalam berbagai saluran komunikasi masa kini, menjadi pemikiran yang perlu dijadikan pengarusutamaan dalam peningkatan tata kelola komunikasi pemerintah dengan rakyatnya.

Komunikasi humas pemerintah yang mengedepankan inovasi kreatif responsif kekinian, yang adaptif terhadap perkembangan era digital yang dilakukan dengan penuh tanggung jawab, merupakan jawaban terhadap tuntutan transparansi dan akuntabilitas serta membangun kepercayaan publik (public trust) terkait dengan prestasi pemerintah melalui capaian program dan kinerja K/L.

Implementasi paradigma baru dalam cara pemerintah berkomunikasi merupakan faktor determinan yang menentukan suksesnya kinerja pemerintah di mata masyarakat, paradigma baru komunikasi pemerintah ini semakin strategis dilembagakan pada berbagai K/L bila kita mencermati pola komunikasi yang terjadi di era digital.

Mencermati perkembangan pola komunikasi pemerintah di era digital menuntut humas pemerintah tidak bekerja secara tunggal tetapi setiap pegawai adalah humas sebagaimana yang pernah penulis sampaikan sebelumnya (Opini Haluan Kepri, Senin (24/6/2019). Hal ini sejalan dengan pergeseran paradigma pola komunikasi pemerintah yang dulu tunggal dan terjadwal dalam gaya tradisional, kini telah berubah bentuk menjadi lebih majemuk dan tidak terikat tempat dan waktu dengan saluran yang beragam, tidak saja media mainstream tetapi menjadi media yang terkonvergensi sebagaimana penulis sampaikan pada tulisan terdahulu pula (Opini Haluan Kepri, Senin (17/6/2019).

Cerita sejarah mengisahkan bagaimana Ivy Ledbetter Lee yang dijuluki Bapak Humas Dunia pada 1906 berhasil menanggulangi kelumpuhan industri batu bara di AS dengan bijaksana. Perkembangan humas sebenarnya dapat dikaitkan dengan keberadaan manusia, unsur-unsur memberi informasi kepada masyarakat, aktivitas membujuk masyarakat dan mengintegrasikan masyarakat, adalah landasan bagi masyarakat. Sebagai contoh, penemuan tulisan akan membuat metode persuasi berubah. Opini publik mulai laku keras. Ketika zaman Mesir Kuno, pemuka agama zaman itu merupakan pembentuk opini dan pengguna persuasi. Pun pada saat Yunani Kuno, mulai dikembangkan Olympiade sebagai tempat untuk saling bertukar pikiran dan meningkatkan hubungan dengan rakyat. Evaluasi mengenai pendapat atau opini publik merupakan perkembangan terakhir dalam sejarah peradaban manusia.

Seiring perkembangan teknologi komunikasi, berita dan informasi kini dapat disebar dalam hitungan detik dengan dukungan internet super cepat. Namun, perlu diingat, perkembangan teknologi komunikasi juga memiliki dampak positif dan negatif. Tugas humas pemerintah adalah memberikan informasi yang sehat dan positif kepada masyarakat ditengah polemik perkembangan teknologi komunikasi yang banyak pula menyebarkan berita hoax atau berita bohong. Humas pemerintah harus memberikan informasi yang memperhatikan pluralisme dan cultural sensitivity yang terdapat dalam setiap lingkungan masyarakat. Nah, pada saat itulah diperlukan pengetahuan yang memadai tentang teknologi komunikasi bagi setiap humas pemerintah.

Teknologi sudah berkembang melampaui zaman, begitu juga dengan manusia, harus ikut berkembang sesuai dengan perkembangan zaman yang tidak bisa menunggu. Era industri 4.0 sudah pasti memberikan pengaruh yang besar terhadap cara kerja humas pemerintah.

Ada satu lagi yang juga penting, memahami perilaku millenial juga merupakan kunci kesuksesan dalam menghadapi era 4.0. Millenial mempunyai ciri khas yang menjadi keunggulan dari generasi sebelumnya. Millenial sudah pasti penggemar teknologi, menjadikan mereka sangat tergantung pada penggunaan teknologi terutama dalam mendukung kegiatan profesionalnya. Banyak pula kaum milenial yang menjadi influencer bagi generasinya, menjadikan generasi ini cenderung memilih sumber informasi dari seseorang yang dianggap memiliki pengaruh olehnya.

Internet telah mengubah praktek humas dalam menggunakan media dan berinteraksi. Internet membuat terciptanya publik aktif yang ikut membentuk pemberitaan dalam media. Salah satu tugas humas pemerintah adalah meningkatkan reputasi. Ada beberapa aktivitas dunia maya humas pemerintah yang menggunakan berbagai pengaruh kekuatan teknologi komunikasi yang dapat dilakukan untuk memperkuat reputasi.

Pertama, membuat website sehingga publik bisa memperoleh informasi sesuai kebutuhan mereka. Website pemerintah bersifat resmi oleh karena itu harus menggunakan domain go.id seperti http://kepri.kemenag.go.id. Keseriusan dalam pengelolaan website pemerintah sangat dibutuhkan, karena jika website terkesan stagnan, maka akan segera ditinggalkan publik.

Kedua, membuat media kit online sehingga memudahkan publik untuk mengakses informasi tertentu yang dibutuhkan. Media kit online dapat digunakan sebagai penyimpanan awan (cloud lounge) sehingga menampung lebih banyak informasi dan data. Ingat data dan informasi yang ditampilkan dalam media cloud harus sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi, misalnya dengan menjamin bahwa data yang disampaikan bukanlah informasi yang dikecualikan.

Ketiga, membuat release untuk media massa. Pengiriman dapat dilakukan secara jamak untuk berbagai media yang menjadi mitra kita. Upayakan release diberikan secara reguler baik yang terkait dengan program, kegiatan, capaian kinerja, dan lain sebagainya.

Keempat, kaitkan berbagai produk yang dihasilkan K/L dengan topik-topik aktual sehingga memudahkan pemangku kepentingan menemukan informasi yang diinginkan.

Kelima, jika dalam kondisi yang genting, misalnya terkait dengan gangguan ketertiban dalam masyarakat atau bencana, segera ciptakan saluran akses bagi masyarakat yang lebih cepat, realibel dari biasanya.
Keenam, temukan lebih banyak ruang-ruang publik untuk berbagai diskusi. Hal ini berfungsi sebagai upaya untuk memberikan respon yang cepat jika ada pertanyaan dari masyarakat tentang berbagai layanan yang dihasilkan.
Ketujuh, jika memungkinkan membuat berbagai iklan layanan masyarakat dan senantiasa membangun hubungan yang baik dengan semua pemangku kepentingan.***

(Visited 18 times, 1 visits today)