Warga Desak Tambang Bauksit Pulau Belat Diusut

RASNO, Komisi III DPRD Karimun menerima masyarakat Desa Lebuh Kecamatan Belat di ruangan kerja Komisi III, Senin (22/6).Foto:Hengky Haipon/Haluan Kepri

KAaRIMUN (HK) – Warga Desa Lebuh Kecamatan Belat meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas penyelewengan aturan tambang bauksit di Pulau Belat yang diduga melibatkan PT Tasik Berlian dan PT Tanjung Air Berani (PT TAB).

“Aktifitas PT Tasik Berlian di Desa Lebuh diduga tidak mempunyai izin mengacu kepada peraturan Permen ESDM tahun 2007 no 40 tentang pertambangan. Mereka menjual material bauksit ke PT TAB yang secara aturan itu ilegal dan tidak dibenarkan secara aturan,” ujar Rizan Zainal, warga Desa Lebuh saat mengadu ke Komisi III DPRD Karimun, Senin (22/6).

Rizan yang datang bersama puluhan warga Desa Lebuh menjelaskan sudah merasa ditipu dan dijanjikan saja oleh PT Tasik Berlian termasuk soal pemberian kompensasi kepada masyarakat Desa Lebuh.

“Kami tidak pernah menerima kompensasi dari mereka yang ada kami cuma dikasih janji-janji angin sorga saja termasuk rencana mereka mau membangun stadin mini di Desa Lebuh ditempat bekas area tambang mereka itu. Ternya itu hanya kamuflase belaka saja dan sampai saat itu tidak ada kepastiannya,”ucap Rizan kecewa.

Rizan menjelaskan, yang lebih membuat kecewa lagi adalah ternyata hasil material bouksit dari PT Tasik Berlian dijual kepada PT TAB yang juga tidak memberikan kontribusi apa-apa kepada kami masyarakat Desa Lebuh.

“Terus terang kami kecewa, lebih baik tidak ada tambang bouksit di Pulau Belat ini kalau hanya membuat kami kecewa dan terluka. Hidup kami tetap sengsara pak. Bohong lah semua janji-janji mereka akan mensejahterakan kami masyarakat Pulat Belat kalau bouksit jalan,” sesal Rizan.

Rizan membeberkan, dari hasil penelusuran mereka sudah sangat jelas ada pelanggaran aturan yang terjadi dari aktifitas penambangan bouksit yang diduga melibatkat PT TAB selaku pemegang izin ekport bouksit ke Cina.

“Ini mestinya jadi atensi aparat penegak hukum karena ada penyalahgunaan wewenang serta ada indikasi pelanggaran dan penggelapan soal pajak daerah. Usut tuntas karena kekayangan alam karimun dicuri dan dibawa ke negeri Cina sementara rakyat sengsara,” ujar Rizan.

Rizan menjelaskan secara sederhana PT TAB selaku pemegang izin ekport bouksit ke Cina sesuai aturan izin yang mereka miliki hanya dibolehkan eksport hanya berasal dari penambangan PT TAB sendiri.

“Tapi kenyataan yang ada mereka mengambil material bouksit dari pihak lain di antaranya dari PT Tasik Berlian dan yang lebih parahnya mereka juga mengambil dari perusahaan tanah urug di Pulau Parit 1. Ini kok bisa terjadi masa perusahaan tanah urug bisa kirim material bouksit ke PT TAB. Ini sudah jelas penggelapan pajak daerah. Sangsinya jelas ijin nya harus dicabut. Bapenda harus jeli itu dan chek ke lapangan,” urai Rizal.

Rizan juga dengan berani menyebutkan telah terjadi penyalahgunaan wewenang dari pihak Bea dan Cukai dan pihak KSOP Tanjung Balai Karimun dari eksport bouksit PT TAB ke Cina.
“Kami dapat khan informasi mereka PT TAB sudah dua kali eksport. Bea Cukai telah melakukan tindakan berani dengan mengeluarkan faktur pembayaran pajak eksport sementara material ekspor tidak sesuai dengan SPE (Surat Pemberitahua Ekspor),” terang Rizan.

Sementara Rasno Komisi III DPRD Karimun menyampaikan pengaduan dan keluhan dari warga Desa Lebuh RT.02/RW.03 Kecamatan Belat segera menjadi atensi untuk ditindaklanjuti di rapat komisi.

“Ini pastinya menjadi atensi kami dan segera diagendakan untuk dibahas dan bila perlu nantinya kami Komisi III akan segera turun ke Pulau Belat. Sama-sama kita tengok kondisi di lapangan ,” ucap Rasno.

Sebagaimana diberitakan PT Tanjung Air Berani (PT TAB) pemilik izin ekspor produk pertambangan dengan kriteria tertentu jenis bouksit di Kabupaten Karimun bermasalah karena diduga melanggar peraturan.

Pemilik Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) Khusus Pengangkutan dan Penjualan bouksit ke Cina sesuai SK Gubernur Kepulauan Riau No.834/KPTS-IV/2017 tanggal 20 April 2017 itu diduga telah melakukan pelanggaran ekspor hasil produksi dari luar wilayah IUP OP mereka sendiri.

“Sesuai aturan PT TAB hanya diperbolehkan untuk eskpor hanya berasal dari penambangan PT TAB dan tidak dapat dialihkan ke pihak lain. Diduga kuat mereka telah melakukan pelanggaran penting ini,” beber Jhon Saputra, Ketua LSM Kiprah di Hotel Aston Karimun, Kamis (20/6).

Direktorat Jenderal (Ditjen) Minerba dan Batubara Kementrian ESDM RI juga telah mengeluarkan surat pemberhentian izin ekspor bouksit ke Cina berupa Washed Bouxite dengan kadar >= 42 % AL203 dengan pos tarif ex 2606.00.00 dengan jumlah 460.000 (empat ratus enam puluh ribu) wet ton dari pelabuhan Tanjung Balai Karimun Provinsi Kepri.(hhp)

(Visited 862 times, 1 visits today)