Progres Smelter PT TAB Dinilai Nihil

SALIM dari Manajemen PT TAB membantah ijin tambang dicabut.Foto:Hengky Haipon/Haluan Kepri

KARIMUN ((HK) – Polemik persoalan PT Tanjung Air Berani (PT TAB) pemilik izin ekspor produk pertambangan dengan kriteria tertentu jenis bouksit di Kabupaten Karimun yang diduga melanggar peraturan menemukan fakta baru.

Ternyata PT TAB belum memenuhi progres pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) yang merupakan kewajiban dan syarat mutlak sebagai dasar pemberian rekomendasi izin eksport.

“Sampai sekarang progres pembangunan smelter mereka di Pulau Belat nihil alias tidak ada karena sampai sekarang tidak ada lokasinya. Pembelian dan pembebasan lahan milik masyarakat pun tidak ada,” ujar Rizan Zainal, warga Desa Lebuh saat mengadu ke Komisi III DPRD Karimun, Senin (22/6).

Rizan yang juga penggiat di LSM Asli Karimun Maju (LSM-AKM) menyampaikan jika pun ada mereka pihak PT TAB melaporkan kepada Ditjen Minerba dan Batubara Kementrian ESDM RI sebagai pemberi izin dapat dipastikan itu adalah fiktif alias bohong belaka serta akal-akalan saja.

“Saya berani pastikan laporan mereka itu fiktif. Silahkan saja chek ke lapangan ke Pulau Belat ada tak progres pembangunan smelter itu disana. Yang kami tau orang Ditjen Minerba dan Batubara Kementrian ESDM RI pun sudah turun kemaren ke Pulau Belat,” ujar Rizan

Padahal ucap Rizan, Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah mengeluaran ultimatum serta mengancam akan mencabut izin ekspor PT TAB jika tidak segera memenuhi 60 persen pembangunan pabrik pengolahan atau smelter di Pulau Belat.

“Sebagaimana yang kita ketahui masa izin ekspor PT TAB akan habis 5 bulan lagi yakni pada 26 Oktober 2019. Jika pembangunan smelter belum mencapai 60 persen, maka izin ekspor PT TAB terancam dihentikan. Kalau mereka tak bisa memenuhi kriteria sesuai klausal rekomendasi izin eksport mereka, maka tentu saja izin ekspornya tidak akan di perpanjang. Dan itu adalah aturan,” tegas Rizan.

Rizan mengaku membeberkan semua fakta pelanggaran ini karena merasa sedih serta kecewa karena pertambangan bouksit di Pulau Belat ternyata hanya menimbulkan masalah dan tidak memberikann manfaat untuk kesejahteraan masyarakat di Pulau Belat.

“Kekayaan alam karimun dibawa ke Cina tetapi kami masyarakat Pulau Belat masih banyak yang miskin dan tak sejahtera. Sementara kita semua termasuk Pak Bupati dan aparat penegak hukum mengetahui dan menyaksikan semua tanpa bisa berbuat apa-apa. Dimana hati nurani kita sebagai penghuni pulau Karimun ini,” ujar Rizan.

Rizan juga menyampaikan pemberian izin ekspor ini berdasarkan sejumlah dokumen yang menegaskan kalau PT TAB sudah produksi dan dalam proses pembuatan smelter tetapi pada realitanya itu sama sekali tidak ada alias nihil.

“Silahkan sama-sama di chek perihal ini. Diduga kuat telah terjadi pelanggaran administrasi dan terstruktur serta melibatkan lintas instansi dan aparat berwenang dan penegak hukum. Aturan mestinya harus ditegakan dan aparat jangan tutup mata,” jelas Rizan.

Bantah Izin Dicabut

Sementara manajemen PT TAB dalam keterangan resminya, membantah izin ekspor bouksit mereka ke Cina telah dicabut oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) lantaran diduga telah melanggar peraturan.

“Dapat dipastikan perihal atau informasi yang beredar itu adalah tidak benar dan bohong sama sekali. Izin kami tetap sesuai yang diberikan dalam klausal rekomendasi yakni 1 tahun sampai 26 Oktober 2019,” ujar Salim dari PT TAB di Hotel Holiday, Senin (24/6) malam didampingi Zulfikar.

Salim meluruskan informasi bahwasanya surat penghentian ekspor itu cuma diberikan kepada PT Gunung Bintan Abadi (PT GBA) di Kabupaten Bintan karena tidak memenuhi syarat dan progres dalam pembangunan smelter.

“Logikanya kalau izin kami dicabut pada bulan Maret seperti yang informasi yang disampaikan, tentu pada bulan April dan Mei kami tidak bisa melakukan kegiatan ekspor. Silahkan di chek ke Bea dan Cukai dan KSOP terakhir kami ekspor bulan Mei menjelang lebaran,” ujar Salim.

Salim juga mengaku telah menyampaikan progres laporan pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) yang merupakan kewajiban dan syarat mutlak sebagai dasar pemberian rekomendasi izin eksport.

“Semua laporan realisasi atas pelaksanaan exspor telah kami sampaikan ke pihak Ditjen Minerba dan Batubara Kementrian ESDM RI melalui http://inatrade.kemendag.go.id.,” jelas Salim.

Salim atas nama manajemen PT TAB juga menyampaikan harapan dan dukungan dari semua pihak di Bumi Berazam atas kegiatan perusahaan di Pulau Belat bisa berjalan lancar dan aman.

“Pastinya kami mohon maaf jika selama ini ada miskomunikasi dan kedepan itu tentunya kami perbaiki dan kami dari PT TAB pastinya punya komitmen bersama dengan semua pihak untuk mendukung kegiatan ekspor bouksit ini. Mohon dukunganya bersama,” ucap Salim.

Sebagaimana diberitakan PT Tanjung Air Berani (PT TAB) pemilik izin ekspor produk pertambangan dengan kriteria tertentu jenis bouksit di Kabupaten Karimun bermasalah karena diduga melanggar peraturan.

Pemilik Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) Khusus Pengangkutan dan Penjualan bouksit ke Cina sesuai SK Gubernur Kepulauan Riau No.834/KPTS-IV/2017 tanggal 20 April 2017 itu diduga telah melakukan pelanggaran ekspor hasil produksi dari luar wilayah IUP OP mereka sendiri.

“Sesuai aturan PT TAB hanya diperbolehkan untuk eskpor hanya berasal dari penambangan PT TAB dan tidak dapat dialihkan ke pihak lain. Diduga kuat mereka telah melakukan pelanggaran penting ini,” beber Jhon Saputra, Ketua LSM Kiprah di Hotel Aston Karimun, Kamis (20/6).

Direktorat Jenderal (Ditjen) Minerba dan Batubara Kementrian ESDM RI juga telah mengeluarkan surat pemberhentian izin ekspor bouksit ke Cina berupa Washed Bouxite dengan kadar >= 42 % AL203 dengan pos tarif ex 2606.00.00 dengan jumlah 460.000 (empat ratus enam puluh ribu) wet ton dari pelabuhan Tanjung Balai Karimun Provinsi Kepri.(hhp)

(Visited 200 times, 1 visits today)