BP Batam Revisi Perka 10 Tahun 2019

Pihak BP Batam menjelaskan terkait revisi Peraturan Kepala (Perka) no 10 tahun 2019, Rabu (26/6). IST

Pihak BP Batam menjelaskan terkait revisi Peraturan Kepala (Perka) no 10 tahun 2019, Rabu (26/6). IST

BATAM (HK) – Peraturan kepala (Perka) 10 tahun 2019 tentang tentang penyelenggaraan pemasukan dan pengeluaran barang dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (KPBPB) telah mengalami perubahan atau revisi menjadi Perka 11 tahun 2019.

Pasalnya, sejak terbitnya Perka 10/2019 ini mengurangi jumlah masterlist barang yang tadinya mendapat fasilitas pembebasan bea masuk dari sekitar 2.500 item menjadi hanya sekitar 980 item saja.

Sehingga, hal ini dikeluhkan oleh berbagai pihak dan para pelaku usaha di Kota Batam serta mengakibatkan jumlah barang yang mendapatkan fasilitas pembebasan pajak di Batam berkurang.

Kasubdit Perindustrian Direktorat Lalu Lintas Barang BP Batam, Krus Haryanto mengatakan, perubahan Perka 11 tahun 2019 diberlakukan sejak Jumat (21/6) lalu.

“Revisi ini sesuai dengan arahan Kepala BP Batam, selain itu untuk menjamin kelancaran kegiatan investasi, ekspor dan kebutuhan masyarakat di KPBPB Batam,” ujar Krus dalam konferensi persnya di Media Centre BP Batam, Rabu (26/6).

Dijelaskan, pokok-pokok yang mengalami perubahan, yakni lampiran jenis barang konsumsi dihapuskan dan diganti berdasarkan jenis barang konsumsi yang dibutuhkan masyarakat KPBPB Batam berdasarkan data empiris.

“Untuk permohonan pemasukan barang yang sudah memiliki Persetujuan Impor dan Tanda Pendaftaran Tipe dan Varian Kendaraan Bermotor untuk Keperluan Impor (TPT Impor) dari kementerian terkait, dikecualikan dari ketentuan penetapan dan pemberian kuota,” jelasnya.

Selain itu, pada Perka lama pemasukan dan atau pengeluaran sementara dari dan ke Luar Daerah pabean (LDP) tidak diatur, pada Perka yang baru pemasukan dan atau pengeluaran sementara ke dan dari LDP diatur kembali.

“Sementara untuk Perka lama pengeluaran sementara ke tempat lain dalam daerah pabean (TLDDP) tidak diatur, pada Perka yang baru pengeluaran sementara ke TLDDP diatur kembali,” kata Krus.

Sesuai Perka 10, dimana sebelumnya Perka 8, pada pasal 12 barang dikelompokkan berdasar penggunaannya.

“Yaitu, barang konsumsi adalah barang yang dapat digunakan secara Iangsung untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas tanpa proses lebih lanjut untuk dimanfaatkan oleh konsumen di Kawasan Bebas Batam,” ucap Krus.

“Barang kebutuhan penanaman modal adalah barang yang dibutuhkan dalam rangka kegiatan penanaman modal untuk melakukan usaha di KPBPB Batam yang terdiri dari barang modal, bahan baku dan bahan penolong/pelengkap,” tambahnya.

Sementara itu, Kasubdit Perdagangan Direktorat Lalu Lintas Barang BP Batam, Barlian Untoro menjelaskan kriteria barang konsumsi yang dibutuhkan di KPBPB Batam meliputi, barang kebutuhan masyarakat luas, barang untuk supporting industri manufaktur dan barang untuk supporting industri jasa, seperti pariwisata, rumah sakit, dan pendidikan.

“Barang untuk supporting industri dipasok oleh pemegang angka pengenal importir umum (APl-U) yang memiliki persyaratan pemasukan barang (Lartas) sesuai yang dibutuhkan oleh industri,” jelas Barlian.

“Selain itu pemegang API-U juga berposisi sebagai agen tunggal pemegang merek sehingga industri yang membutuhkan harus membeli dari pemasok tersebut,” tambahnya.

Ia menambahkan, pabrikan di Kawasan Bebas Batam juga memiliki anak perusahaan (holding company) pemegang APl-U yang memasok kebutuhan pabrikan pemegang angka pengenal importir produsen (API-P) yang menjadi grupnya. (r/cw63)