Ketua DPR Minta PPDB Zonasi Dievaluasi

ilustrasi (internet)

ilustrasi (internet)

Pro kontra penerimaan peserta didik baru (PPDB) zonasi mendapat tanggapan dari Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo. Dia sepakat dilakukannya evaluasi penerapan sistem yang tercantum dalam Permendikbud No 51/2018 itu. Namun, Bambang mengatakan pemerintah harus konsisten dalam menerapkan mekanisme PPDB untuk mewujudkan keadilan seluruh anak didik.

“Filosofi yang menjadi pijakan Permendikbud No.51/2018 sudah benar. Bahkan Permendikbud ini layak menjadi langkah awal perbaikan serta pembenahan pendidikan dasar dan menengah guna mewujudkan keadilan bagi semua anak didik,” kata Ketua DPR RI, Rabu (26/6/2019).

Dia menambahkan prioritas kebijakan dan kewajiban negara tidak bisa ditawar di bidang pendidikan. Pemerintah wajib hadir memberikan akses kepada seluruh anak didik. Sehingga, menurutnya, penerimaan siswa berbasis PPDB merupakan langkah yang tepat dilakukan pemerintah.

Ketua DPR RI juga menyoroti soal lemahnya pengawasan atau pengendalian dari negara ketika banyak sekolah negeri mengembangkan standar nilai maksimal. Mekanisme itu, kata dia, menyebabkan tertutupnya akses bagi anak didik dengan nilai rata-rata atau standar.

Untuk diketahui, sistem PPDB zonasi yang sempat menuai kontroversi sudah direvisi oleh Mendikbud Muhadjir Effendy. Revisi yang dilakukan yakni melonggarkan kuota jalur prestasi yang semula maksimal 5 persen menjadi 15 persen. *

(sumber: detik.com)

(Visited 10 times, 1 visits today)