Difasilitasi Aparat, Komisioner Bawaslu Akhirnya Hadir

Muslim salah seorang orator sedang menyampaikan orasinya dihadapan Ketua Bawaslu Anambas, Yopi Susanto. (yudi/haluankepri.com)

ANAMBAS (HK) – Aksi damai Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi (AMPD) untuk meminta Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Anambas mundur tidak membuahkan hasil. Bahkan, saat aksi damai dilakukan, Komisioner maupun Kepala Sekretariat tidak berada di tempat. Hal itu membuat massa geram. Setelah menunggu beberapa jam, akhirnya Ketua Bawaslu Yopi Susanto, hadir.

Sebelumnya, kedatangan masa hanya dapat diterima oleh staf sekretariat Bawaslu yang notabene adalah Pegawai Tidak Tetap (PTT).

Fitra Hadi dalam orasinya mengatakan, pihaknya sudah tidak percaya dengan kinerja Bawaslu, apalagi nanti akan dilaksanakan Pilkada di daerah itu.

Bahkan ia menilai bahwa Bawaslu Anambs telah melakukan mal administrasi dan menuding Bawaslu berlindung di balik materil dan formil

“Salah satu mal administrasi yang dilakukan Bawaslu Anambas mengeluarkan surat tanpa stempel,” ujar Fitrah, Kamis (27/6/2019).

Sementara itu, Muslim, salah seorang orator juga sangat kecewa dan menuding Bawaslu tidak memiliki rasa tanggung jawab dan berusaha mengelak dengan tidak berada di tempat.

“Kita minta Komisioner Bawaslu mundur karena tidak memiliki rasa tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya,” tegasnya.

M. Sani, salah seorang orator lainya saat menutup aksi meminta pihak Kepolisian untuk mengusut terkait SPT yang dikeluarkan oleh Ketua Bawaslu, karena saat dicek ditempat SPT tersebut ternyata tidak ada.

“Kami meminta pihak Kepolisian untuk menindak lanjutinya,” katanya.

Yopi Susanto, Ketua Bawaslu yang akhirnya dihadirkan, meminta maaf kepada peserta aksi. Ia beralasan keterlambatannya karena menyelesaikan agenda laporan akhir tahapan Pemilu tahun 2019.

“Kami minta maaf karena terlambat hadir karena menyelesaikan laporan akhir tahapan Pemilu,” tuturnya.

Ia mengaku pihaknya sudah melaksanakan tanggung jawab berdasarkan peraturan dan perundang-undangan.

“Kami juga tidak menutup diri dari pendapat kawan-kawan bahwa kinerja kurang maksimal,” katanya.

Tanpa didampingi dua Komisioner lain, Yopi mengungkapkan, ada tiga hal Bawaslu dapat berhenti yakni meninggal dunia, diberhentikan dan mengundurkan diri, namun setelah melalui proses hukum.

“Kami meminta kepada kawan-kawan kalau versi kawan-kawan kami bersalah salah sama-sama lakukan proses hukum,” katanya. (yudi)

(Visited 53 times, 1 visits today)