Orangtua Keluhkan Aturan Baru PPDB

JAKARTA (HK) – Sebagian besar orang tua siswa mengeluhkan minimnya sosialisasi terkait aturan baru Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019. Hal tersebut mengemuka dalam evaluasi pengaduan yang disampaikan masyarakat kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Komisioner Bidang Pendidikan KPAI, Retno Listyarti menyatakan, orang tua siswa kebingungan saat melakukan pendaftaran. Simpang siur terkait persentase kuota PPDB yang ditentukan ke dalam 3 jalur membuat mereka kelabakan. Keyakinan para orang tua siswa lebih banyak terpengaruh pada informasi bahwa siswa yang mendaftar lebih dulu kemungkinan besar akan diterima.

“KPAI membentuk tim pengawasan PPDB yang sudah melakukan pengawasan langsung dengan mewawancarai kepala sekolah, petugas pendaftaran, orang tua dan calon peserta didik baru. Pengawasan dilakukan di beberapa daerah dan langsung ke sekolah. Di antaranya Kota Depok, Kota Bekasi, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Bogor, dan DKI Jakarta,” kata Retno di Kantor KPAI, Jakarta, Senin, 24 Juni 2019.

Ia menjelaskan, hasil dari pengawasan tersebut menunjukkan sosialisasi Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang PPDB tidak maksimal. Mayoritas orang tua calon peserta didik mengaku tidak pernah menerima sosialisasi baik dari pihak sekolah, pemerintah daerah maupun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

“Posko pengaduan PPDB KPAI mulai dibuka 19 Juni-12 Juli 2019. Hingga hari hari ini (kemarin) KPAI sudah menerima 19 pengaduan melalui online yang berasal dari berbagai daerah. Terutama dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten dan DKI Jakarta,” ucapnya.

Ia mengatakan, secara garis besar ada 9 jenis pengaduan yang diterima KPAI. Antara lain terkait sosialisasi aturan, penolakan PPDB berbasis zonasi, tak paham cara mendaftar, juknis yang kaku, sebaran sekolah yang tak merata, dan jarak terlalu jauh. Aduan juga datang dari pihak sekolah swasta yang khawatir PPDB berbasis zonasi akan mematikan eksistensi sekolah swasta.

“Pengelola sekolah swasta di Kota Bekasi khawatir tidak kebagian siswa. Hal itu terjadi karena pemerintah pada tahun ini membangun sekolah sebanyak 7 SMP. Yaitu SMP 50, 51, 52, 53, 54, 55 dan 56,” ujarnya.

Ia menegaskan, tim pengawasan PPDB KPAI akan melakukan proses konfirmasi kepada pihak-pihak terkait, seperti Dinas Pendidikan kabupaten/kota maupun Dinas Pendidikan Provinsi. Menurut dia, karena proses pelaksanaan PPDB masih panjang, beragam keluhan dan aduan diprediksi akan semakin banyak. “Kami akan terus melakukan pengawasan dan juga menerima pengaduan masyarakat,” katanya.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhajdir Effendy mengatakan, aturan baru PPDB seharusnya sudah dipahami masyarakat. Pasalnya, Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 sudah diterbitkan sejak Desember 2018. Kemendikbud juga telah berkoordinasi dengan dinas pendidikan provinsi dan kota/kabupaten untuk membahas teknis aturan tersebut.

“Jadi ada sekitar 6 bulan untuk melakukan sosialisasi. Termasuk dinas dan sekolah saya minta proaktif mendaftar sementara calon peserta didik disetiap zona masing -masing bekerja sama dengan pejabat Dukcapil setempat. Untuk keperluan itu, saya berbicara sendiri dengan Dirjen Dukcapil Kemendagri. Bahkan saya undang ke Kemendibud untuk membahas dengan pejabat Kemendikbud, bahkan saya sendiri yang memimpin,” kata Muhadjir (dba)

(Visited 32 times, 1 visits today)