KPLHI: DLH dan BP Harus Tanggungjawab, Keberadaan Kolam Kolam Maut di Sei Temiang

SEKUPANG (HK) — Ketua Komite Peduli Lingkungan Hidup Indonesia (KPLHI) Kota Batam, Azhari Hamid mengatakan bahwa lokasi penggalian pasir darat atau yang lebih dikenal dengan kolam maut di Sei Temiang yang menewaskan tiga bocah, adalah ilegal.

Akan tetapi, lanjutnya, ini semua tanggung jawab Pemerintah kota Batam dan BP Batam yang mengeluarkan izin dari pada lokasi kepemilikan lahan ini. Apalagi perusahaan ini belum diketahui hingga sampai ini.

“Dua instansi tersebut (Pemko dan BP, red) harus bertanggung jawab. Kita tidak bisa lari dari kondisi yang ada. Kami akan mengadvokasi persoalan ini dan akan meminta mereka menyelesaikan persoalan ini sesuai permintaan warga,” tegasnya.

Sebagaimana diketahui, paska peristiwa naas yang menewaskan tiga bocah dari Kampung Kendal Sari, Sei Temiang, Kelurahan Tanjung Riau, Sekupang itu, kelurga korban meminta agar kolam tersebut ditimbun atau di fill kembali.

“Kalau kita bicara aturan tata ruang kota Batam, ini jelas tidak sesuai aturan,” katanya Azhari lagi.

Pantauan di lokasi, kolam maut tersebut masih terpampang begitu saja tanpa dilakukan penimbunan. Pihak keluarga korban juga sempat meminta agar kolam atau kubangan itu ditimbun. Namun kenyataan dilapangan belum ada juga realisasinya.

Selain itu, pihaknya juga akan mencari informasi siapa pemilik perusahaan, dan akan mencoba mencari hal-hal strategis lainnya apa yang bisa dilakukan terhadap lokasi ini untuk memberi kenyaman pada warga terutama anak-anaknya mereka yang menjadi korban.

Apalagi ke Kota Batam ini, kita tidak bisa masuk ke persoalan tambang, apalagi melihat aturan yang masuk ke kota Batam ini. Maka hal ini untuk sanksi akan lebih straight dilakukan oleh dinas terkait di sini, terutama DLH Kota Batam.

“Pihak DLH harus mencari tahu siapa perusahaannya dan menyelesaikan permasalahan ini. Karena melihat ini lokasi penggalian merupakan ilegal, dan juga harusnya ada sanksinya,” ujar dia.

KPLHI juga meminta kepada DLH Batam, kenapa ada pembiaran dan ini harus tanyakan kembali. Itu proses umum yang harus dilakukan DLH. Hal ini bukan perihal permasalahan limbah, tetapi lebih ke konservasinya.

“Pihak terkait harus lakukan hal-hal atau keputusan yang strategis untuk masyarakat. Apalagi, kejadian ini memakan korban jiwa,” tutupnya. (ded)

(Visited 18 times, 1 visits today)