Forum RT-RW Sambangi Kantor DPRD Kota Batam

FORUM RT-RW Kota Batam gelar Rapat evaluasi terkait penghapusan insentif RT RW di ruang Rapat pimpinan DPRD kota Batam, Senin (1/7/2019) Siang.Tampubolon/Haluan Kepri

BATAM (HK) – Forum RT RW se-Kota Batam menyambangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), meminta klarifikasi terkait statemen evaluasi serta menghapus insentif oknum RT RW yang ketahuan bermain politik pada saat pemilu serentak 17 April lalu.

Sebelumnya, pernyataan perihal evaluasi dan menghilangkan insentif RT RW ini disampaikan Ketua DPRD Batam, Nuryanto beberapa pekan yang lalu. Hal ini selain membuat forum RT RW resah. mereka juga ingin meminta klarifikasi terkait hal tersebut.

“Tujuannya hanya untuk meminta klarifikasi atas berita yang sempat beredar pekan lalu ,” kata ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto usai rapat dengan Forum RT RW se-kota Batam, Senin (1/7) siang.

Menurutnya, apa yang disampaikan ini bersifat positif untuk pembelajaran bagi semua pihak, sebab dalam mencari pemimpin yang berkualitas juga diperlukan peran serta perangkat RT dan RW yang jujur dan tidak mau melakukan politik uang di dalam mengambil suara rakyat.

“Memang ada beberapa orang, tapi itu hanya oknum. Oknum-oknum yang menciderai forum inilah yang ke depannya harus kita perbaiki,” tegas Nuryanto.

Dalam hal ini DPRD kota Batam akan merekomendasikan kepada Wali Kota Batam untuk memberikan sanksi yang tegas atau pencabutan jabatan bagi perangkat RT RW yang secara nyata atau terang-terangan ikut bermain di dalam pesta demokrasi lalu.

“Sesuai kesepakatan kita dengan forum RT RW tadi, kalau masih bisa dibina, ya kita bina. Namun kalau gak bisa lagi ya harus diganti,” jelasnya.

Terpisah, Ketua Umum Forum RT RW kota Batam, Rusadi Wijaya menuturkan bahwa
Dalam pesta demokrasi pada April lalu, memang pihaknya merasakan hal-hal yang sudah tidak sesuai lagi dengan tupoksi RT RW oleh oknum RT maupun RW seperti pemberitaan sebelumnya yang sudah beredar di media massa.

“Jadi hasil rapat tadi, Ketua DPRD Kota Batam mengklarifikasi bahwa penghapusan insentif RT RW itu ditujukan bukan untuk seluruh RTRW, namun untuk oknum RT maupun RW tersebut,” jelas Rusadi kepada Haluan Kepri.

“Jadi dalam hal ini, tujuannya sangat bagus sehingga ini menjadi pembelajaran bagi teman-teman RT-RW,” tambahnya.

Selain itu, hal ini menjadi pendidikan politik di tengah-tengah masyarakat, apabila ini dibiarkan, akan sangat disayangkan terkait proses pemilihan wakil rakyat yang tidak baik sebab kedepannya akan terpilih wakil rakyat yang tidak baik juga.

“Beliau juga meminta kepada fktw kota Batam agar membantu, edukasi dan mensosialisasikan hal-hal pendidikan politik ditengah masyarakat serta hal lainnya yang berkaitan dengan kemitraan RTRW sebagai Unjung tombak pemerintah, begitu juga sebaliknya RTRW adalah penyambung aspirasi dari masyarakat ke pemerintah,” ucap Rusadi.

Harapannya kedepan Forum RT RW bersinergi dengan pemerintah untuk ikut berkontribusi mewujudkan Batam Bandar Dunia Madani yang modern.

“Dan para anggota DPRD kota Batam yang saat ini sudah mendapatkan suara untuk mendapatkan kursinya, agar betul betul berjuang untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan namanya, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat,” harapnya.

Sementara itu salah seorang anggota Forum RT RW se kota Batam mengatakan, selain pembinaan terhadap perangkat RT dan RW. Pembinaan juga harus diberikan partai politik kepada para calegnya.

“Sebab tanpa dipungkiri, politik seperti ini sudah mendarah daging dan menjadi kebutuhan kedua belah pihak, semacam simbiosin mutualisme. Jangan kedua-duanya dan masyararakat juga harus diberikan pemahaman yang cerdas,” katanya.

Rapat Forum RT RW di Gedung DPRD Batam tersebut dihadiri sejumlah anggota dewan seperti Wakil Ketua II DPRD Batam, Iman Sutiawan, Anggota Komisi II, Mulia Rindo Purba, Anggota Komisi IV Aman dan perwakilan Pemko Batam Yusfa Hendri. (Cw63)

(Visited 132 times, 1 visits today)