Pemko Tanjungpinang Dinilai Acuhkan Perda No 4 Tahun 2007

TANJUNGPINANG (HK) – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungpinang akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Bagian Perekonomian Setdako Tanjungpinang, besok Selasa (2/7) di Kantor DPRD Tanjungpinang.

RDP tersebut membahas terkait seleksi perekrutan jabatan Direktur Utama PT Tanjungpinang Makmur Bersama (TMB), Direktur Utama PD BPR Bestari, dan Ketua Dewan Pengawas PD BPR Bestari yang saat ini telah berjalan proses tahapan penyeleksian.

Anggota Komisi II, Syahrial menegaskan bahwa Pemenerintah Kota (Pemko) Tanjungppinang “mengacuhkan” Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2007 tentang BUMD. Terkait dengan adanya pearturan baru dengan tidak dilibatkannya DPRD, kata Syahrial bahwa dirinya telah membaca Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi BUMD.

“Namun bukan berarti, pihak eksekutif mengabaikan Perda tersebut dan Undang-Undang (UU) Perbankan. Perlu diketahui, BUMD itu ada karena adanya Perda. Jadi artinya bukan menghilangkan Perda ini dalam penyeleksian, tapi disingkronkan,” ungkap Syahrial saat dihubungi, Senin (1/7) malam.

Selain itu, lanjut Syahrial Pemko Tanjungpinang juga belum mensosialisasikan Permendagri Nomor 37 Tahun 2018 tersebut kepada DPRD Kota Tanjungpinang. Apakah, tanya Syahrial dengan adanya Permendagri itu, juga menghilangkan fungsi kontrol DPRD terhadap perusahaan daerah.

“Sampai sekarang juga belum ada pernyataan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Besok kita pertanyakan juga, apakah rugi atau untung. Kemudian program kedepan BUMD, baik itu TMB dan BPR Bestari. Ini adalah kewajiban eksekutif kepada legislatif,” jelas Syahrial.

Kemudian dalam RDP nanti, kata Syahrial juga meminta penjelasan kepada pihak terkait dalam proses penyeleksian Dirut BUMD, apakah sudah sesuai prosedur dan persyaratan dalam menyaring calon-calon peserta. Intinya DPRD juga menginginkan BUMD ini dipimpin oleh orang-orang yang berkompeten agar kedepannya dapat menghasilkan pendapatan lebih baik lagi kepada Pemko Tanjungpinang.

“Keputusan RDP kita lihat besok, kita akan mengeluarkan rekomendasi. Tapi apakah rekomendasi itu mau didengar atau diabaikan, itu kembali lagi kepada Pemko Tanjungpinang,” pungkas Syahrial. (rco)

(Visited 54 times, 1 visits today)